IDX Channel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset. Yusril mengatakan, Perppu hanya dapat dikeluarkan jika terdapat kegentingan yang memaksa, sedangkan saat ini belum ada kegentingan yang memaksa terkait perampasan aset.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menko Kumham, Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias Perppu Perampasan Aset.

Ia mengatakan syarat penerbitan Perppu sebagai produk legislasi dari presiden itu merupakan kegentingan yang memaksa.

"Belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu karena Perppu harus dikeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Namun, Yusril berpendapat hingga saat ini belum ada kegentingan yang memaksa sehingga presiden harus mengeluarkan Perppu.

Ia menyatakan hukum positif saat ini, khususnya lewat UU Tipikor dan aparat penegak hukum masih cukup efektif menangani masalah yang ada kini.

"Jadi sekarang pemerintah menunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan Undang-Undang itu," ucapnya.

Menurut Yusril, apabila DPR telah siap membahas RUU itu, pemerintah akan menyambutnya dengan surat presiden. Di mana presiden akan menunjuk menteri terkait untuk membahas RUU bersama legislatif.

Isu ini kembali menjadi sorotan usai Presiden Prabowo mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset di Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 lalu. Prabowo menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.

"Saya dukung UU Perampasan Aset. Enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu," kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa Perppu hanya dapat dikeluarkan dalam 'Hal ihwal kegentingan yang memaksa'.

Mahkamah Konstitusi lewat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa ada tiga syarat presiden dapat mengeluarkan Perpu.

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

Terakhir, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mematangkan draf RUU tersebut.

"Tadi pagi saya bersama-sama Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir ini. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan membuka peluang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bergulir tahun ini.

"Saya kira tahun ini karena kemarin 'kan jelas 'kan arahan Bapak Presiden kemarin. Nah, itu harus kami ejawantahkan dalam melakukan itu," kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia menyebut sampai dengan saat ini Baleg DPR RI belum mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih baik menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dibanding membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil.

Koordinator LBH Masyarakt Afif Abdul Qoyim menilai bahwa aturan soal perampasan aset lebih dapat memberikan efek jera kepada para koruptor.

"Kalau Prabowo konsisten tegas untuk memberi efek jera pelaku korupsi, segera keluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memaksimalkan recovery kerugian negara dan memiskinkan koruptor," kata Afif saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

Afif juga berpandangan bahwa wacana membangun penjara di pulau terpencil bukan solusi, melainkan ilusi.

Menurut dia, wacana itu justru membuat Kepala Negara seolah bermain dengan desakan publik yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Solusinya ilusi. Justru Prabowo bermain dengan desakan publik yang meminta mensahkan RUU perampasan aset tapi malah buat lapas khusus (koruptor)," ujarnya.

Afif mengatakan, jika Prabowo menerbitkan RUU Perampasan Aset maka akan menjadi sejarah.

"Iyes, itu akan jadi pemberantasan korupsi yang bersejarah," katanya.

Wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Presiden Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil bagi koruptor.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya.

"Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo mengatakan, tidak ada negara yang kaya jika korupsi. Sebab, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Kepala Negara juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," ujar Prabowo.