Nikita Mirzani sampai saat ini masih berada di dalam tahanan lantaran kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Lantas apa kabar Nikita Mirzani?

Melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid, Nikita Mirzani disebut dalam keadaan sehat dan bugar tidak kurang satu apa pun.

"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," ungkap Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Saat ditanya lebih lanjut, Fahmi menuturkan tidak ada perbincangan lain yang saat bertemu dengan Nikita Mirzani.

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," jelas Fahmi lagi.

Ia juga tidak membahas soal penangguhan penahanan Nikita Mirzani.

"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," paparnya lagi.

Fahmi menjelaskan, perbincangan dengan Nikita Mirzani hanya sebatas permintaan maaf setelah Lebaran.

"Tidak elok membahas masalah lain di momen Lebaran ini," jelas Fahmi.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3).

Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa (4/3).

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra kemudian ditambah menjadi 40 hari sampai 2 Mei 2025.

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyebutkan, kedatangan dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk meminta maaf sebagai bukti bahwa dirinya taat hukum.

"Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum," ungkap Razman di PN Jakarta Utara, Senin (17/2/2025).

Kedatangan Razman ke PN Jakarta Utara bertujuan untuk menyerahkan surat permohonan maaf secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino.

Selain itu, ia juga mengirimkan surat permohonan maaf kepada Ketua Majelis Hakim, Sofya Tambunan, serta dua anggota majelis dan seluruh jajaran di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti.

"Ibu Sofya Tambunan, dan dua anggota majelis, serta seluruh jajaran yang ada di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti dan lain-lain," jelasnya.

Razman menyatakan, permintaan maaf ini merupakan perintah langsung dari organisasi Dewan Etik yang menaunginya.

Organisasi tersebut menilai bahwa Razman dan timnya telah melakukan pelanggaran etik.

"Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat diduga adanya pelanggaran etik," tutur Razman.

Melalui surat yang dikirim, Razman berharap agar dirinya dan pihak pengadilan dapat saling memaafkan.

"Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217, itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan, rasanya sudah seharusnya saling memaafkan," tambahnya.

Sebelumnya, Razman dan rekannya, Firdaus, dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung.

Mereka terjerat hukum berdasarkan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Adapun sidang kala itu digelar untuk memeriksa advokat Hotman Paris sebagai saksi korban.

Hotman melaporkan Razman ke Bareskrim Polri pada 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Razman diduga menuduh Hotman melecehkan asistennya, lqlima Kim.

Razman tidak terima ketika sidang diadakan secara tertutup, sementara tiga sidang sebelumnya digelar terbuka untuk umum.

Akibat kericuhan tersebut, karier advokat Razman Arif dan Firdaus Oiwobo dibekukan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf jika ke depan terdapat pengajuan perjalanan dinas ke luar negeri. Prasetyo mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya mengatakan pihaknya ingin melakukan efisiensi perjalanan ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di poin yang ini, kami mohon izin di forum yang terhormat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas luar negeri, Bapak Pimpinan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas memohon maaf jika ke depan akan ada beberapa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Kemsesneg. Meski begitu, dia memastikan akan mengurangi perjalanan ke luar negeri itu sebagaimana arahan dari Prabowo.

"Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini, ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. Menurutnya, meski kabinetnya tergolong besar, harus bekerja efisien.

"Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya," kata Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia meminta para menteri mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.

"Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail," ucapnya.

Prabowo ingin agar kegiatan bersifat seremonial hingga perjalanan ke luar negeri dikurangi. "Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, tolong dikurangi," tegasnya.