Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), dalam rangka panen perdana. Agus langsung mengecek peternakan ayam yang berada di Lapas Kelas II-B Terbuka.

Di peternakan ayam Lapas Terbuka Kelas II-B ini, terdapat 2.494 ekor. Peternakan ini mulai beroperasi awal Februari 2025.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025) pukul 08.50 WIB, Agus menanyakan kondisi ternak saat ini kepada pihak lapas. Terdapat 10 warga binaan yang turut membantu beternak ayam.

Poster panen perdana ketahanan pangan di Lapas Nusakambangan (Audrey/detikcom)

Agus meminta pihak lapas memfasilitasi pelatihan bagi lebih banyak lagi narapidana. "Paling tidak mereka yang kerja di sini warga binaan, bisa mendapat pelatihan yang sama, sehingga mereka punya skill dari pelatihan itu," kata Agus kepada pihak Lapas Kelas II-B Terbuka.

Dia pun menekankan kepada pihak lapas soal insentif bagi narapidana yang turut bekerja di peternakan ayam. Agus ingin insentif tersebut menjadi tabungan bagi narapidana setelah bebas, sehingga mereka lebih siap memulai kembali hidup bermasyarakat.

"Mulai bisa kasih insentif warga binaan kapan?" tanya Agus memastikan.

Ayam di peternakan Lapas Nusakambangan (Audrey/detikcom)

Pihak lapas mengatakan napi akan mendapat insentif terjadi perputaran ekonomi, setelah telur-telur maksimal diproduksi dan terjual. Tercatat hingga 16 April 2025 ayam-ayam ini telah menghasilkan 47.501 telur.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan update kaburnya narapidana dari Lapas Kutacane Aceh. Tercatat 49 orang tahanan kabur, 14 di antaranya telah tertangkap kembali dan 35 tahanan kabur lainnya masih dikejar hingga kini.

"WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang melarikan diri 49 orang, tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran," kata Kabag Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Para napi kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Rika menyebut kondisi Lapas Kutacane sudah mulai kondusif sejak pukul 21.00 WIB. Kalapas Kutacane sudah memasuki blok untuk berinteraksi langsung dengan narapidana.

Ia mengatakan peristiwa itu ditangani pihak lapas, kepolisian serta TNI dan Pemda setempat. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry hadir langsung dalam dialog dengan para napi. Selain itu pelayanan makan para napi juga dilakukan sesuai ketentuan.

"Penjagaaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," kata Rika.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 50 tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Sebanyak 12 tahanan dari napi yang kabur tersebut telah berhasil ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto dilansir detikSumut, Selasa (11/3/2025).

Yan mengatakan Lapas Kutacane memiliki total 369 tahanan. Tim gabungan masih turun melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Petugas Lapas Sampit Faizal Muhammad kembali memviralkan video terkait mantan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Sampit yang telah dicopot dari jabatan. Faizal, dalam video terbaru, menarasikan mantan KPLP Sampit kembali dilantik sebagai pejabat.

Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas). Ditjenpas mengatakan mantan KPLP Sampit dimutasi sebagai staf bukan pejabat.

"Kami pastikan mantan KPLP tersebut tidak benar bila disebut dilantik kembali sebagai pejabat. Tapi mantan KPLP ini di-staf-kan selama proses pemeriksaan oleh Direktorat Kepatuhan Internal (Ditpatnal)," kata Humas Ditjenpas Rika Aprilianti kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Rika menjelaskan buntut dari video yang diviralkan pertama kali oleh Faizal, Ditjenpas langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kalapas dan KPLP Sampit. Kedua pejabat itu dan Faizal diperiksa dalam rangka mengumpulkan keterangan yang akan disinkronisasi dengan fakta yang ditemukan.

"Awal Januari ya videonya viral yang pertama. Atas arahan Dirjen Permasyarakatan, tim investigasi gabungan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Ditpamintel) yang dipimpin Direktur Patnal turun ke Kalimantan Tengah untuk memeriksa dan menginvestigasi," jelas Rika.

Rika menerangkan mantan Kalapas dan KPLP akan dijatuhi sanksi sesuai derajat kesalahannya jika informasi yang Faizal sebutkan terbukti. Rika lalu menuturkan Pembina Keamanan Permasyarakatan Ahli Muda adalah staf fungsional, bukan struktural.

"Selama pemeriksaan ini, mantan Kalapas dan KPLP Sampit ditarik ke kanwil untuk dilakukan pemeriksaan. Sekaligus kami mengedukasi bahwa tidak ada pelantikan, karena yang bersangkutan artinya tidak ada kewenangan atau kendali yang melekat pada mereka selama proses pemeriksaan. (Pembina Keamanan Permasyarakatan Ahli Muda) itu istilah fungsional, beda dengan struktural yang mengepalai unit, punya kewenangan dan sebagainya," terang Rika.

Rika menyebut sejak periode Pemerintahan yang baru, yakni Presiden Prabowo, sebanyak 9 Kalapas, puluhan petugas dan staf di lapas dicopot dari jabatan karena berbagai dugaan pelanggaran. Rika menuturkan, sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, pejabat hingga petugas yang terindikasi terlibat pidana akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses pidana.

"Pak Menteri berulang kali menekankan kepada jajaran soal konsistensi menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas permasyarakatan. Sudah banyak contoh, 9 kalapas dan puluhan petugas dicopot, dikenai sanksi. Tentunya jika terbukti ada pelanggaran mengarah ke pidana, kami akan koordinasi untuk kemudian kami serahkan kepada pihak berwajib sesuai dengan klasifikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan," pungkas Rika.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap pemerintah Indonesia membuka wacana untuk pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, ke Tanah Air. Hambali saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat yang berada di Guantanamo, Kuba.

"Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Hambali merupakan teroris yang terlibat dalam aksi Bom Bali 2002. Dia lalu ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini perkara Hambali belum mendapatkan kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. "Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi," ujar Yusril.

Yusril mengatakan segera membuka diskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemulangan Hambali. Pemerintah Indonesia, kata Yusril, juga akan membahas opsi pemulangan Hambali dengan pemerintah Amerika Serikat.

"Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili," kata Yusril.

Dia menuturkan wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi kasus hukum di luar negeri.

"Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri," ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

"Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri," pungkas Yusril.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan tidak ada sanksi bagi RB, petugas lapas yang menyebarkan video narapidana (napi) pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Justru, kata Agus, bila informasi yang disebar dan pernyataan RB terbukti benar, dirinya akan menjadikan RB sebagai justice collaborator.

"Tidak ada sanksi, justru yang bersangkutan akan kami jadikan justice collaborator karena mengungkap apa yang terjadi di dalam lapas tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Agus mengatakan, sebelum RB menyebarkan video, RB sudah lebih dulu terkena sanksi oleh Inspektorat Jenderal Imipas. RB disanksi, lanjut Agus, karena permasalahan disiplin, yakni tak masuk kerja berbulan-bulan.

"Kami coba urai kronologinya, video ini viral antara rentang waktu 5 November sampai kemarin (19 November) kan? Nah yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin itu 16 Oktober 2024," ujar Agus.

Soal narasi RB dimutasi setelah video ini viral, Agus pun menerangkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menerbitkan surat mutasi RB pada 27 September.

"Mutasinya 27 September 2024 mutasinya. Oleh sebab itu, dengan dia menyebarkan video (pesta sabu napi di lapas), justru kita memberi apresiasi atas semangat petugas untuk membenahi penyimpangan, dengan menempatkan posisinya sebagai justice collaborator, yang mana memperingan atau mengabaikan sanksi Inspektorat kepada yang bersangkutan," terang Agus.

Agus berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung pembenahan di tubuh Kementerian Imipas. Agus menyadari banyak hal yang harus diperbaiki dalam sektor imigrasi dan permasyarakatan yang menjadi bidang tugasnya.

"Mohon tidak ada yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan apa pun. Kami sedang berbenah, kami sudah berikan arahan yang sekomprehensif mungkin kepada para pegawai untuk berbenah diri," ungkap dia.

Terakhir, Agus menekankan komitmennya membenahi pelayanan permasyarakatan. Dia berharap jajaran permasyarakatan memetik pelajaran dari kejadian ini, bahwasanya mereka harus membangun kesadaran dan mengemban tanggung jawab sebaik-baiknya.

"Kami sangat paham banyak hal yang harus diperbaiki. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangunkan kesadaran pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam melayani warga binaan dan tahanan sebelum mereka kembali ke masyarakat," pungkas Agus.