TANGERANG, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 Khsus TPI Soekarno-Hatta melaporkan perjalanan luar negeri mengalami lonjakan signifikan menjelang perayaan Idulfitri 2025. Pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta meningkat sekitar 13% dibandingkan hari biasa.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jerry Prima mengatakan, sebelum musim mudik rata-rata pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 37.655 orang setiap hari. Ini dengan perincian 19.171 orang kedatangan dan 18.484 orang untuk keberangkatan.

"Dibandingkan dengan dua minggu terakhir, (pada angkutan mudik) telah terjadi peningkatan volume pergerakan penumpang, melonjak 13%. Dengan perincian untuk keberangkatan 24.814 orang dan 17.808 orang untuk kedatangan," kata Jerry Prima di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (28/3/2025).

Imigrasi mencatat sejak 21-25 periode angkutan Lebaran, kedatangan penumpang internasional yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 88.311 orang. Dari jumlah tersebut, 63.894 merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dan 24.417 orang warga negara asing (WNA).

"Kedatangan terbanyak tercatat pada 25 Maret, yang menandai peningkatan mobilitas menjelang Idulfitri. Para penumpang yang datang berasal dari berbagai negara, dengan jumlah terbanyak dari China, Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Singapura," ujar dia.

Sementara untuk perjalanan internasional masih didominasi tujuan Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Thailand. Sebagian besar masyarakat berpergian untuk kepentingan liburan, bisnis, serta kepentingan pekerjaan.

Dengan peningkatan volume perjalanan ini menjadi momentum penting pihak imigrasi dalam memperkuat layanan keimigrasian berbasis digital, mempercepat optimalisasi penggunaan sistem autogate, serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Jerry menyebut dengan sistem ini, pemeriksaan imigrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, mengurangi antrean panjang di konter pemeriksaan manual, dan mereduksi human error pemeriksaan di kounter.

"Dan ini sejalan dengan 13 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto. Pemeriksaan imigrasi di TPI juga diperketat untuk memastikan bahwa semua dokumen perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Imigrasi meningkatkan sosialiasi penggunaan QR Code bagi pemegang paspor negara asing bebas visa kunjungan agar dengan mudah menggunakan mesin autogate saat kedatangan tanpa perlu antre di counter. Dan dimudahkan dengan hadirnya tiga titik pembayaran konter BRI agar tidak terjadi penumpukan antrean.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran pelintasan, Imigrasi Soekarno-Hatta mengoptimalisasikan penggunaan 98 mesin autogate yang terpasang di pintu kedatangan maupun keberangkatan internasional baik di Terminal 3, dan 2 bandara.

Disiapkan juga kounter khusus bagi penumpang disabilitas, lansia, ibu hamil, hingga keluarga dengan anak kecil agar proses keimigrasian lebih nyaman dan cepat. Puluhan petugas dikerahkan membantu penumpang dalam proses pemeriksaan dokumen di autogate.

Hal tersebut untuk memastikan keamanan perjalanan internasional selama arus mudik. Petugas imigrasi terus mengawasi keberangkatan WNI agar sesuai dengan tujuan perjalanan yang tercantum dalam dokumen resmi.

Hal ini jelas dia, seperti penggunaan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), di mana dalam sistem ini imigrasi telah mendapatkan informasi awal terkait data penerbangan calon penumpang dan system Passanger Analysis Unit (PAU). Dua sistem ini sebagai alat peningkatan pengawasan serta untuk menganalisis adanya potensi kejahatan lintas negara.

"Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan visa atau izin tinggal, yang berpotensi menyebabkan permasalahan hukum di negara tujuan. Perhatian terhadap pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan perjalanan WNI ke luar negeri," kata Jerry.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dinas luar negeri oleh pemerintah.

Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, 23 Desember 2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," demikian petikan kebijakan tersebut dilansir di Jakarta, Kamis.

Dalam surat yang sifat "sangat segera" itu disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.

Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Selain itu, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional.

Pada poin berikutnya, dijelaskan tentang kuota peserta PDLN yang sangat terbatas. Misalnya, program seperti tugas belajar jenjang diploma hingga post-doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

Sementara itu, kegiatan yang bersifat teknis seperti inspeksi atau factory acceptance test dibatasi maksimal tiga orang.

Kegiatan lain seperti pelatihan dan studi tiru dapat melibatkan hingga 10 peserta, sedangkan misi budaya, pariwisata, atau investasi dibatasi lima orang dengan pendamping yang disesuaikan secara proporsional.

Kunjungan kenegaraan, termasuk oleh Presiden atau Wakil Presiden, akan diatur berdasarkan arahan langsung Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Sedangkan kunjungan menteri atau pimpinan lembaga mengikuti arahan Menteri Sekretaris Negara.

Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait. Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN, yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan, dilengkapi dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pasca-kegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat dua minggu setelah kembali ke Indonesia.

Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden, termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024