KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan menyampaikan pandangan dan catatan penting terhadap dua raperda yang tengah dibahas, Sabtu (28/12). Yakni Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Didit Pamungkas menjelaskan, bahwa pihaknya telah mencermati dan mempelajari nota penjelasan, draft raperda, serta masukan dari berbagai pihak. Dalam rapat pembahasan, pentingnya kedua raperda tersebut untuk memberikan manfaat strategis bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.

Fraksi Golkar menyambut baik tujuan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dinilai sangat relevan dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kerukunan, dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

"Raperda ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang berkarakter, unggul, dan berjiwa Pancasila. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi, tetapi juga diangkat dari nilai-nilai adat, kebudayaan, serta religius yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Meskipun demikian, Fraksi Golkar memberikan catatan terkait beberapa substansi dalam raperda yang dinilai perlu penyempurnaan. "Kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini ke tahap selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bersama, antara Pansus DPRD dan tim Raperda dari Pemerintah Daerah,”katanya.

Terkait Raperda tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum Tertentu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya raperda ini dalam menjaga identitas, warisan budaya, dan nilai-nilai lokal.

"Penamaan jalan dan fasilitas umum bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga sarana pelestarian dan promosi warisan budaya serta identitas lokal. Raperda ini harus mencerminkan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengelolaan konflik," jelasnya.

Fraksi Golkar mendukung, agar raperda ini dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus, dengan mencatat beberapa poin yang perlu disempurnakan bersama tim Raperda Pemerintah Daerah.

"Kami berharap pembahasan lebih lanjut dapat menghasilkan peraturan daerah yang tidak hanya bermanfaat secara administratif. Tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pelestarian budaya lokal," ungkapnya.

Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya, untuk terus berkontribusi dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kuningan secara luas.***

Editor : Andri Yanto

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang menginisiasi dan mendukung pembuatan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dukungan ini dinilai sebagai langkah strategis, dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan modernitas.

Juru Bicara Fraksi PDIP, Tika Evian menyampaikan, bahwa fraksinya berkomitmen secara moral dan politik untuk mengawal proses pembentukan perda ini. Tentunya agar berjalan lancar, berbobot substansinya, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kami mendukung penuh inisiatif ini. Semoga semua pihak diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mewujudkan Perda yang tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga mampu memperkuat jiwa dan nilai-nilai kebangsaan,”ungkapnya, Jumat (27/12).

Menurutnya, proses diskursus publik menjadi langkah penting untuk memperkaya wacana dan mempertajam fokus tema Perda ini.

"Interaksi ide dan gagasan dari berbagai komponen masyarakat dapat memperkuat perspektif dan substansi perda. Sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," ujarnya.

Ia menggambarkan bahwa hubungan antara Pancasila, kebangsaan, dan kenegaraan ibarat pohon, kebun, dan pengelolanya.

"Pancasila adalah pohon yang akarnya menancap kuat pada kebun kebangsaan yang subur. Kebun itu adalah ekosistem kebangsaan kita, dengan tanah air dan tradisinya sebagai unsur dasar. Perda ini diharapkan menjadi jembatan untuk menjaga, menguatkan, dan mengembangkan ekosistem kebangsaan yang berakar pada Pancasila,”jelasnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa membahas Pancasila dan kebangsaan tidak luput dari problematika.

"Diskursus Pancasila sering kali dianggap klise dan hanya retorika. Dalam era modernitas yang serba cepat, nilai-nilai mendalam dari Pancasila sering terlupakan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial dan logika waktu instan,” katanya.

Fraksi PDIP mengusulkan, agar Perda ini memiliki perspektif kebudayaan sebagai strategi untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Kita perlu menawarkan cara pandang baru yang transformatif, bukan sekadar agenda politik kekuasaan, tetapi gerakan kebudayaan yang mampu membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila,”ujarnya.

Sebagai penutup, Tika berharap Perda ini dapat menjadi jangkar bagi penguatan nilai kebangsaan di Kuningan.

"Kita ingin Perda ini bukan hanya berhenti pada pengesahan, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam merealisasikan Pancasila dan kebangsaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,”tegasnya.

Fraksi PDIP optimis bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, akan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.***

Editor : Andri Yanto