Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan yang didorong oleh Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.

"Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM," kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengatakan tak punya program 100 hari di kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan yang terpenting adalah membangun rakyat dalam lima tahun ke depan.

"Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru, kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ucap Pigai.

Ia mengatakan program 100 hari hanya sebutan. Ia justru khawatir setelah program itu selesai jajaran di Kementerian HAM justru tak lagi bekerja.

"Bapak/Ibu sekalian, ini saya sampaikan kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya mengatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak," ungkap Pigai.

"Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya," imbuhnya.