Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan kuliah 'Ideologi dan Isme-isme Modern', di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta. Dia menekankan peran ideologi Pancasila sebagai benteng dalam melawan ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

Bamsoet menegaskan ideologi Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Apabila ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan 'isme-isme' modern, maka harus kembali kepada sejarah pemikiran. Dalam filsafat 'ideologi' berarti sebuah sistem 'ide', yang identik dengan rasionalitas itu sendiri.

Bamsoet menjelaskan menurut filsuf Plato, terminologi 'idea' dan 'logos' memiliki makna yang mendalam. 'Idea' bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. Demikian juga 'Logos' bukanlah sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika, karena Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas.

Sementara, Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. 'Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari', artinya berpikir itu berarti memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

"Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

"Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," imbuhnya.

Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Dengan perbedaan tersebut, menurutnya tanpa ideologi yang kuat maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena itu Pancasila dengan lima sila yang menekankan nilai universal memainkan peranan penting sebagai panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi.

"Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan Pancasila juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', kata dia, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bamsoet mengatakan Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5% pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan,Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini