Tim kuasa hukum Paula Verhoeven angkat suara soal tersebarnya draft putusan cerai antara Paula dan Baim Wong di media sosial. Dalam dokumen yang tersebar tersebut, terdapat sejumlah informasi pribadi Paula Verhoeven yang seharusnya tidak dipublikasikan karena menyangkut ranah privasi.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Paula Verhoeven, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan pihaknya belum mengetahui siapa yang menyebarkan dokumen tersebut.

"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin Natosmal Oemar saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Erwin Natosmal Oemar juga menyampaikan saat ini timnya tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian.

"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin.

Lebih lanjut, ia menambahkan proses analisis masih berlangsung untuk menentukan mana ranah yang ditindak melalui jalur hukum pidana.

"Secepatnya, sedang kami analisis," ujar Erwin Natosmal Oemar.

Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tersebut menjadi kontroversial setelah juru bicara pengadilan menyampaikan alasan perceraian.

Pernyataan itu membuat Paula Verhoeven merasa difitnah dan mencemari nama baiknya. Dia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut bahwa tidak ada bukti perselingkuhan ataupun perzinaan dalam proses persidangan.

Paula Verhoeven kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial, karena diduga melanggar kode etik. Ia juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif.

Terbaru, tim kuasa hukum Paula Verhoeven melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media terkait yang telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.

Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah pengacara di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4) membahas pertimbangan proses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi.

Anggota Tim Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan hasil pertemuan dengan Jokowi di kediamannya adalah agar tim hukum menyiapkan langkah hukum mengenai tudingan terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," kata Yakup seperti dikutip detikJateng, Rabu (9/4).

Yakup mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan. Mengingat selama ini pihak Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu.

Ia pun menekankan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PTUN.

"Sudah dari 2023 perkaranya, ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi," bebernya.

Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu. Sebab, dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian Ijazah Jokowi tersebut.

"Pihak instansi yang berwenang pun dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM," tuturnya.

UGM sebelumnya telah buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Jokowi. UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, dalam siaran pers UGM di situsnya, Jumat (21/3).

Berita selengkapnya di sini.

Tim Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan langkah hukum mengenai fitnah terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihak Jokowi mempertimbangkan memproses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan usai bertemu Jokowi. Dia mengatakan salah satu yang sempat dibahas dengan Jokowi mengenai ijazah palsu.

"Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," kata Yakup ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4/2025).

Yakup mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan. Mengingat selama ini pihak Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu.

"Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif," ujar dia.

Ia mengatakan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PTUN.

"Sudah dari 2023 perkaranya, ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi," bebernya.

Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu. Sebab, dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian Ijazah Jokowi tersebut.

"Pihak instansi yang berwenang pun dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM," tuturnya.

Dilansir detikNews, Universitas Gajah Mada (UGM) buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, dalam siaran pers UGM di situsnya, Jumat (21/3).

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema terkait panduan layanan izin tinggal melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Imigrasi Jakarta berharap layanan e-visa ini semakin memperkuat sistem keimigrasian.

"Sistem e-visa.imigrasi.go.id ini diharapkan akan semakin memperkuat sistem keimigrasian Indonesia, menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar, dalam sambutannya, seperti dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/2/2025).

Layanan e-visa ini berdasarkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Webinar dilaksanakan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta hari ini.

Dua narasumber yang andal di bidangnya hadir dalam acara ini, yaitu Tessar Bayu Setyaji selaku Kepala Tim Alih Status Direktorat Izin Tinggal dan Yan Toto Nugroho selaku Analis Keimigrasian Muda, Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Webinar tersebut diikuti oleh pimpinan atau perwakilan perusahaan penanam modal atau pengguna tenaga kerja asing dan perwakilan komunitas perkawinan campur. Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman para peserta mengenai layanan warga negara asing khususnya visa dan izin tinggal pada laman evisa.imigrasi.go.id, serta sebagai sarana penyebaran informasi Aplikasi Molina (Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia).

Aplikasi e-visa.imigrasi.go.id merupakan sistem layanan keimigrasian yang dirancang agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan layanan visa dan izin tinggal bagi WNA, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi Dirjen Imigrasi dalam rangka mendukung Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto khususnya pada poin 6, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, berharap kegiatan ini memberikan pemahaman terkait pengajuan izin tinggal secara online.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat atau stakeholder terkait prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan izin tinggal secara online, sehingga masyarakat dapat dengan efektif menggunakan layanan melalui platform digital evisa.imigrasi.go.id serta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta dan peningkatan mutu pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta," kata Bugie.

Imigrasi Jaksel gelar webinar soal layanan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, memberikan sambutan. (Foto: dok. Istimewa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto langsung menghelat rapat terbatas dengan para menterinya usai tiba di Indonesia setelah kunjungan kerja ke Mesir. Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 23 Desember 2024, sekitar pukul 10.45 WIB.

Kedatangan Kepala Negara di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

Dalam keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (23/12/2024) tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bersinergi meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Mitra Deradikalisasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa penyerahan 100 ribu benih Ikan Nila merah dan bantuan ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memberdayakan mitra deradikalisasi.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan kurang lebih 100.000 ekor Ikan Nila Merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka meningkatkan pelatihan untuk pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Komjen Eddy berharap langkah ini dapat membantu mitra deradikalisasi mengembangkan kewirausahaan, sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," tambahnya

Sebagai bagian dari Asta Cita, BNPT terus mengupayakan langkah-langkah konkret untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Dalam penjelasannya, Eddy menyoroti pentingnya visi tersebut sebagai pedoman dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan harmoni sosial.

"Dalam Asta Cita, terdapat tujuan mengentaskan kemiskinan dari desa, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menciptakan kehidupan yang selaras, harmoni dengan lingkungan, dan memperkuat toleransi umat beragama," ungkap Komjen Eddy.

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali Arif Budi Nuranto mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan membangun wilayah yang berswasembada," jelasnya.

Sementara itu, Mitra Deradikalisasi penerima manfaat, Yanto alias Abu Hamizan mengungkapkan bahwa benih ikan yang diterima akan dikembangbiakan oleh kelompok Keramba Tirtamina dan selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada pengepul.

"Kalau untuk bantuan benih ikannya ini, nanti akan kami kembangbiakkan dan ketika sudah besar sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual lagi ke pengepul," ujar Yanto.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga disertai dialog kebangsaan bertema "Menjaga Toleransi Bermasyarakat Menuju Indonesia yang Berswasembada". Diharapkan melalui sinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat, tercipta harmonisasi di Boyolali yang mendukung Indonesia yang lebih toleran, mandiri, dan sejahtera.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.

"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).

Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.

"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.

Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.

"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.

Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.

"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.

Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.

"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.

Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.

"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan tidak ada sanksi bagi RB, petugas lapas yang menyebarkan video narapidana (napi) pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Justru, kata Agus, bila informasi yang disebar dan pernyataan RB terbukti benar, dirinya akan menjadikan RB sebagai justice collaborator.

"Tidak ada sanksi, justru yang bersangkutan akan kami jadikan justice collaborator karena mengungkap apa yang terjadi di dalam lapas tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Agus mengatakan, sebelum RB menyebarkan video, RB sudah lebih dulu terkena sanksi oleh Inspektorat Jenderal Imipas. RB disanksi, lanjut Agus, karena permasalahan disiplin, yakni tak masuk kerja berbulan-bulan.

"Kami coba urai kronologinya, video ini viral antara rentang waktu 5 November sampai kemarin (19 November) kan? Nah yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin itu 16 Oktober 2024," ujar Agus.

Soal narasi RB dimutasi setelah video ini viral, Agus pun menerangkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menerbitkan surat mutasi RB pada 27 September.

"Mutasinya 27 September 2024 mutasinya. Oleh sebab itu, dengan dia menyebarkan video (pesta sabu napi di lapas), justru kita memberi apresiasi atas semangat petugas untuk membenahi penyimpangan, dengan menempatkan posisinya sebagai justice collaborator, yang mana memperingan atau mengabaikan sanksi Inspektorat kepada yang bersangkutan," terang Agus.

Agus berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung pembenahan di tubuh Kementerian Imipas. Agus menyadari banyak hal yang harus diperbaiki dalam sektor imigrasi dan permasyarakatan yang menjadi bidang tugasnya.

"Mohon tidak ada yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan apa pun. Kami sedang berbenah, kami sudah berikan arahan yang sekomprehensif mungkin kepada para pegawai untuk berbenah diri," ungkap dia.

Terakhir, Agus menekankan komitmennya membenahi pelayanan permasyarakatan. Dia berharap jajaran permasyarakatan memetik pelajaran dari kejadian ini, bahwasanya mereka harus membangun kesadaran dan mengemban tanggung jawab sebaik-baiknya.

"Kami sangat paham banyak hal yang harus diperbaiki. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangunkan kesadaran pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam melayani warga binaan dan tahanan sebelum mereka kembali ke masyarakat," pungkas Agus.