Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi, dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) diduga gegara mengalami keracunan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," katanya lagi.

Hingga pukul 22.30 WIB, belum ada penjelasan dari pihak Lapas Biaro terkait dengan keracunan ini.

Video: Belasan Siswa di Pasaman Keracunan Seusai Makan Nasi Goreng di Kantin

Video: Belasan Siswa di Pasaman Keracunan Seusai Makan Nasi Goreng di Kantin

Owner skincare dengan bahan berbahaya atau merkuri, Mira Hayati kembali dibantarkan ke rumah sakit usai 12 hari ditahan sebagai tersangka. Mira Hayati menjalani perawatan karena faktor kehamilannya yang memasuki trimester 3.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan Mira Hayati dibantarkan lagi sejak Jumat (14/2). Kali ini, Mira Hayati dibantarkan ke Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar.

"Saya cuma tahu bahwa dibantar, gitu aja. Namanya dibantar ke rumah sakit, tapi penyebabnya apa saya tidak tahu," kata Sotermi kepada detikSulsel, Senin (17/2/2025).

Sementara itu. Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah mengatakan kliennya memang mengalami sakit. Mira Hayati yang sedang hamil disebut butuh penanganan khusus karena kondisi tubuhnya.

"Klien Kami sekarang ditempatkan di rumah sakit Wahidin karena sudah memasuki usia trimester ketiga kehamilan atau tepatnya usia 8 bulan kehamilan dengan kondisi klien kami bahwa beliau kan agak gemuk sehingga kehamilannya beda," katanya.

Selain itu, kata dia, tensi Mira Hayati baik turun sehingga dokter rutan menyarankannya dirawat di rumah sakit. Dia menyebut tensi Mira Hayati pernah tembus 200.

"Jadi tensi darah beliau itu naik turun sehingga pihak dokter di rutan itu tidak mampu menangani beliau karena pernah sampai 200 tensi bahkan 170-180 tensinya naik turun," tambahnya.

Mira Hayati Sempat Dibantarkan di RS Permata Hati

Sebagai informasi, Mira Hayati juga sempat dibantarkan saat masih menjadi tahanan Polda Sulsel. Saat itu Mira Hayati menjalani perawatan di RS Permata Hati usai ditetapkan tersangka pada Senin (20/1).

Polda Sulsel kemudian melimpahkan berkas Mira Hayati ke JPU Kejati Sulsel pada Senin (3/2). Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS).

Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung 3 Februari hingga 22 Februari 2025. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Ditlantas Polda Sulsel Mulai Sosialisasi Penerapan Uji Coba E-TLE Mobile

Ditlantas Polda Sulsel Mulai Sosialisasi Penerapan Uji Coba E-TLE Mobile

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai perlu ada perluasan mengenai yurisdiksi atau kekuasaan yang dimiliki KPK. Yusril mengatakan yurisdiksi KPK perlu diperluas agar bisa menjangkau koruptor yang berada di luar negeri.

"Yurisdiksi KPK ini juga perlu kita rumuskan ulang dalam menghadapi peningkatan kerja sama, apakah antara KPK dan unit yang sama di negara lain atau memang KPK diperluas yurisdiksinya untuk menjangkau setiap tindak pidana, tidak hanya pidana yang terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di luar negeri," kata Yusril, Senin (10/2/2025).

Hal itu disampaikan Yusril seusai acara Pembukaan Lokakarya dan Pertemuan Teknis Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Yusril menjelaskan, KPK yang ikut terlibat dalam rencana Indonesia bergabung dengan OECD membuka peluang dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-Undang (UU) KPK apabila diperlukan dalam penanganan kasus suap pihak swasta yang dilakukan oleh pejabat asing.

"Begitu juga kalau diperlukan adanya pembaharuan terhadap UU KPK dalam menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh swasta, menghadapi penyuapan yang dilakukan oleh pejabat asing, jadi tentu harus kita perbaharui UU kita sendiri," ungkap Yusril.

Dia menjelaskan, KPK saat ini bergerak secara nasional di dalam negeri sehingga diperlukan aturan untuk menghadapi kasus suap yang dilakukan kepada pejabat-pejabat Indonesia di luar negeri.

"Undang-undang yang sudah ada itu kan dari waktu-waktu itu, kita evaluasi, kita perbaharui dan kita perbaiki, untuk mengantisipasi setiap perubahan," jelasnya.

Dia mengatakan saat ini Indonesia memproses konvensi OECD tentang penyuapan ini untuk memperkuat sistem nasional dalam penghalangan korupsi dan anti-penyuapan.

"Karena masih banyak aspek-aspek kebukaan-kebukaan korupsi, termasuk penyebabnya yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing yang belum dikawal oleh hukum kita, dan karena itu dengan kita mengakses konvensi ini dan meratifikasinya, harus dilakukan penyesuaian, penambahan aspek-aspek hukum dalam beberapa resolusi itu," jelas dia.

Simak juga Video 'Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Saat bepergian ke luar negeri, setiap WNI harus memiliki paspor yang berfungsi sebagai identitas diri. Jika pemilik paspor ingin mengubah data yang terlampir dalam paspor, bisa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi setempat.

Bagaimana caranya? Apa saja syarat-syarat mengubah data paspor? Simak ulasan di bawah ini.

Syarat Mengubah Data Diri Paspor

Dikutip dari situs Imigrasi, perubahan data identitas diri pemegang paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Perubahan meliputi nama, tempat tanggal lahir, atau jenis kelamin.

Berikut daftar persyaratan untuk mengubah data paspor.

1. Paspor,
2. Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK),
3. Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti surat penetapan pengadilan, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis.

Cara Mengubah Data dalam Paspor

Setelah mengetahui syarat yang berlaku, berikut cara atau prosedur mengubah data diri di paspor.

• Serahkan berkas persyaratan (asli dan fotokopi) serta Perdim 11 (terdapat di kantor imigrasi) yang telah diisi lengkap kepada petugas loket
• Lalu, petugas akan memproses perubahan data paspor
• Pejabat Imigrasi akan menyetujui perubahan data paspor
• Berikutnya, petugas akan mencetak paspor baru Anda setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi
• Paspor baru yang telah selesai akan diberikan kepada Anda.

Jika terjadi penolakan dalam perubahan data paspor Anda, berikut ini beberapa penyebabnya.

• Persyaratan tidak lengkap
• Nama pemohon terdapat dalam daftar pencegahan ke luar negeri
• Alasan keimigrasian lain
• Prosedur.

Arti 3 Warna Paspor Indonesia

Di Indonesia, ada tiga jenis paspor yang berlaku, yaitu paspor warna hijau, biru, dan hitam. Ada juga paspor baru Indonesia berwarna merah yang berlaku mulai tahun 2025.

Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, berikut arti warna hijau, biru, dan hitam pada paspor Indonesia.

1. Paspor Hijau (Paspor Biasa)
   Paspor hijau atau Paspor Biasa adalah Paspor Indonesia yang umum digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI). Paspor Biasa terdiri atas Paspor Biasa elektronik (e-Paspor) dan Paspor Biasa non-elektronik (fisik/cetak).
2. Paspor Biru (Paspor Dinas)
   Paspor biru atau Paspor Dinas adalah Paspor RI yang umumnya digunakan oleh Pejabat RI yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas kedinasan. Paspor Dinas diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara tertentu, atau WNI tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah RI yang tidak bersifat diplomatik.
3. Paspor Hitam (Paspor Diplomatik)
   Paspor Hitam atau Paspor Diplomatik adalah Paspor RI khusus digunakan oleh para Diplomat RI dan keluarga yang ditugaskan di berbagai Perwakilan RI di luar negeri, serta bagi Pejabat RI tertentu yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas diplomatik.

Lihat juga video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

[Gambas:Video 20detik]