DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendeportasi seorang warga negara (WN) Pakistan berinisial MB karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Deportasi dilakukan pada Rabu (30/4/2025) setelah MB menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Depok.

Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan MB diamankan dari sebuah apartemen di kawasan Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MB tidak memiliki tujuan yang jelas selama berada di Indonesia.

"MB ini datang ke Indonesia dengan menggunakan visa investor. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan berkegiatan tidak ada kaitannya sebagai investor ataupun sebagai pemangku jabatan di perusahaan," kata Ayubi.

Tindakan MB dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal itu disebutkan, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Selain dideportasi, MB juga dikenai penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Penegakan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga integritas sistem keimigrasian nasional.

“Tindakan deportasi disertai penangkalan merupakan wujud nyata dari penegakan hukum keimigrasian, serta mencerminkan komitmen kami dalam menjaga integritas imigrasi dari segala bentuk penyalahgunaan,” tegas Ayub.

Kantor Imigrasi Depok memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Editor : Mahfud

Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami koordinator yang mengarahkan 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara.

"Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Yuldi, ke-12 WN Vietnam yang telah diamankan tersebut masuk ke Indonesia secara sendiri-sendiri. Mereka masuk menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Mereka masuknya ini sendiri-sendiri, jadi tidak secara rombongan. Seperti orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata, di sini mereka melakukan kegiatan pekerja seks komersial," ujarnya.

Di samping itu, Yuldi juga mengatakan bahwa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, termasuk dalam hal membongkar pihak yang mengoordinasikan ke-12 WN Vietnam dimaksud.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan, penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan bahwa ada 12 warga Vietnam yang menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Adapun, tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Seluruh WN Vietnam tersebut dijerat Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Oleh sebab itu, mereka dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia untuk kurun waktu dua tahun.

Sementara itu, terkait penegakan pidana terhadap ke-12 WN Vietnam tersebut, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam.

"Untuk selanjutnya diproses di Vietnamnya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana karena ‘kan yang dilakukan adalah tindakannya di Indonesia dengan dikenakan masalah izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal," ucap Yuldi menjelaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024