BEKASI, KOMPAS.com – Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menegaskan komitmennya untuk menghadapi penggusuran yang terjadi.

Perwakilan developer, Abdul Bari mengungkapkan dalam pesan tertulis pada Senin (3/2/2025), mereka siap menempuh jalur hukum terkait permasalahan itu.

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Bari menekankan pihaknya telah memenuhi aspek legalitas dalam pengembangan properti, termasuk kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk tanah serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan.

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” ucap Bari.

Dia juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prosedur yang benar.

Berdasarkan pengecekan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) melalui notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah tidak dalam kondisi terblokir, tidak disita, serta tidak dalam sengketa hukum.

Selain itu, transaksi telah disahkan di hadapan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memastikan keabsahan dokumen.

Bari juga menyoroti bahwa pajak yang berkaitan dengan transaksi, seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh), telah dibayarkan dan divalidasi sesuai prosedur.

Bahkan, proses balik nama ke pembeli yang beriktikad baik telah selesai dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan bahwa pembelian unit hunian ini juga melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank yang telah melalui proses verifikasi ketat terkait legalitas tanah dan bangunan.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebelumnya telah mengeksekusi serta mengosongkan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

(Reporter: Rachel Farahdiba Regar | Editor: Larissa Huda)

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).