Jepang mengalami lonjakan jumlah narapidana wanita lanjut usia, dengan jumlah narapidana berusia 65 tahun atau lebih meningkat hampir empat kali lipat dari tahun 2003 hingga 2022.

Peningkatan ini terjadi karena para narapidana wanita lanjut usia mencari teman dan struktur di penjara untuk mendapatkan kesempatan mengakhiri hidup yang lebih baik, karena mereka semakin menghadapi kesepian di dunia luar.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan. Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara. Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia. Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik.

Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang. Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan. Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil. Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

"Saya harap kamu pergi saja." kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Narapidana lain, Yoko (51), bukan nama asli, dipenjara atas tuduhan penggunaan narkoba sebanyak 5 kali dalam 25 tahun terakhir. Menurutnya, setiap kali ia kembali, penghuni lapas penjara tampak semakin menua.

"(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka bisa masuk penjara lagi, jika mereka kehabisan uang," kata Yoko.

Di penjara, para lansia itu tetap mendapatkan perawatan medis gratis jika sakit. Namun, begitu bebas, mereka harus membayar sendiri biaya perawatan rumah sakit. Oleh sebab itu, sebagian lansia wanita memilih untuk sebisa mungkin tinggal selamanya di lapas.

37.000 Orang di Jepang Meninggal Sendirian di Paruh Pertama 2024

37.000 Orang di Jepang Meninggal Sendirian di Paruh Pertama 2024

BLITAR, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengatakan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Kota Blitar bertambah cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir.

Kecepatan pertambahan penghuni lapas, baik lapas dewasa maupun lapas anak (LPKA), kata Rangga, merupakan dampak langsung dari program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran terkait upaya menekan kriminalitas.

“Yang sekarang menjadi perhatian kami adalah masalah kecukupan surat suara di TPS lokasi khusus (Loksus) di Lapas IIB, LPKA, dan juga tahanan Polres Blitar Kota,” ujar Rangga kepada awak media, Senin (18/11/2024).

“Karena terkait program Asta Cita Pak Prabowo, saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras menekan kriminalitas. Per hari minimal 10 tahanan di Polres,” imbuh Rangga.

Rangga mencontohkan bahwa pada saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar yang ditetapkan pada 20 September 2024 lalu, jumlah pemilih yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 76.

Beberapa pekan lalu, lanjutnya, jumlahnya sudah melonjak menjadi lebih dari 100 anak yang telah memiliki hak pilih.

Lonjakan serupa terjadi di lapas dewasa yang ada di Kota Blitar, yakni Lapas Kelas IIB Blitar. Jumlah DPT Lapas IIB Blitar sebanyak 471 orang. Lalu melonjak menjadi lebih dari 500 pemilih beberapa pekan lalu.

“Masalah ini pernah kami sampaikan pada satu kesempatan bersama teman-teman KPU dari seluruh Jawa Timur karena memang dinamika ini terjadi secara nasional,” ungkap Rangga.

Anggota KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ninik Solikhah, mengatakan bahwa pihaknya juga tengah memikirkan solusi terhadap lonjakan tahanan Polres Blitar Kota yang saat ini berjumlah sekitar 50 orang.

“Pada akhir September lalu baru 33 orang tahanan. Sudah ada yang keluar atau pindah ke lapas. Saat ini jumlahnya sudah sekitar 50 orang,” tuturnya.

Selama ini, kata dia, kebutuhan surat suara di tahanan Polres Blitar Kota akan dipasok dari surat suara cadangan dari 3 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di sekitar.

Surat suara cadangan berjumlah 2,5 persen dari jumlah DPT di setiap TPS.

“Tapi kalau setiap TPS memiliki cadangan 12 surat suara, maka surat suara cadangan dari 3 TPS tidak akan cukup. Setidaknya harus 4 atau 5 TPS yang ‘backup’,” tuturnya.

Begitu juga dengan potensi besar terjadinya kekurangan surat suara di 2 TPS Lokasi Khusus, yakni TPS Lapas Kelas IIB Blitar dan LPKA Blitar.

Kata Ninik, pasokan surat suara cadangan dari 3 TPS di sekitar TPS Lokasi Khusus tidak akan cukup jika terjadi lonjakan penghuni lapas yang cukup tinggi dari saat penetapan DPT pada 20 September 2024 lalu.

“Ini yang sedang kita siapkan solusinya, TPS mana lagi di sekitar TPS Lokasi Khusus itu yang akan memasok surat suara nanti,” tuturnya.

Ninik mengatakan bahwa penambahan jumlah pemilih di lapas akan diwadahi dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akan ditetapkan pada 21 November 2024 nanti.

Ninik mengatakan bahwa mayoritas pemilih di TPS Lokasi Khusus hanya memiliki hak pilih pada Pilkada Provinsi Jawa Timur karena bukan warga Kota Blitar.

“Di Lapas IIB, paling hanya ada belasan saja yang punya hak pilih untuk Pilwali (pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar). Sisanya adalah warga Kabupaten Blitar dan warga kota dan kabupaten lain di Jawa Timur,” tuturnya.

“Di LPKA (lapas anak) malah tidak ada sama sekali yang punya hak pilih di Pilwali. Hanya beberapa petugasnya saja yang punya,” tambahnya.

Di wilayah Kota Blitar terdapat satu lapas dewasa, satu lapas anak, dan satu kepolisian resor. LPKA Blitar merupakan lapas anak untuk wilayah Jawa Timur.

KPU Kota Blitar menetapkan jumlah DPT untuk Pilkada Serentak 2024 Kota Blitar sebanyak 120.181 pemilih pada 20 September 2024 lalu.

Jumlah pemilih keseluruhan masih akan berubah melalui pembaruan DPTb dan DPK (daftar pemilih khusus).