Perdana Menteri (PM) Inggris Inggris Keir Starmer mengatakan telah mengusir 24.000 imigran sejak dirinya menjabat.

Starmer menyampaikan jumlah imigran itu saat berbicara di acara Kejahatan Imigrasi Terorganisasi (Organized Immigration Crime/OIC) di London, Minggu (30/3).

Dia menyebut angka itu merupakan pemulangan imigran tertinggi dalam delapan tahun.

Starmer yang berasal dari Partai Buruh juga menyinggung pembatalan skema Rwanda dan mengkritik pemerintahan sebelumnya.

Skema Rwanda merupakan kebijakan imigrasi Inggris dari Partai Konservatif yang memindahkan pencari suaka dan imigran ilegal ke Rwanda.

Pemerintah sebelumnya, lanjut Starmer, menghabiskan £700 juta untuk skema tersebut. Namun, hanya empat relawan yang dipindahkan ke Rwanda.

"Sekalipun skema ini mulai berjalan dengan baik, hanya sekitar 300 orang per tahun yang akan pergi ke Rwanda," kata Starmer, dikutip Anadolu Agency.

Starmer menyatakan skema Rwanda akan memakan waktu 80 tahun untuk mencapai angka 24.000.

Dalam pidatonya, dia juga "terkejut" saat mengetahui koordinasi yang kurang antara polisi, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen saat menjabat.

"Kami mewarisi fragmentasi total antara kepolisian, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen kami," ungkap Starmer.

Fragmentasi itu menurut dia menciptakan celah sehingga penyelundup bisa menerobos masuk ke Inggris.

"Sejujurnya, seharusnya sudah diperbaiki bertahun-tahun yang lalu," ujar Starmer.

Starmer juga mengumumkan penghentian kebijakan deportasi Rwanda yang selama ini dipandang kontroversial.

Pemerintah sebelumnya memperkenalkan RUU Keamanan Rwanda (Suaka dan Imigrasi) pada Desember 2023.

RUU ini untuk mengklarifikasi hukum domestik bahwa Rwanda negara yang aman untuk mendeportasi pencari suaka.

Undang-undang itu mengamanatkan pengadilan mengabaikan bagian utama Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hukum Inggris dan internasional lainnya yang relevan, termasuk Konvensi Pengungsi, yang akan menghalangi deportasi ke Rwanda.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian pengampunan bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara bisa melalui denda damai.

Menurutnya, kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

Supratman menjelaskan yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) huruf K UU Kejaksaan. Dalam aturan tersebut Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang "menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang undangan."

Supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-undang tentang Kejaksaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Jaksa Agung.

"Peraturan turunannya yang belum. Kami sepakat antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung," katanya.

Menurut Supratman, sekalipun peraturan perundang-undangan memungkinkan pengampunan bagi koruptor, namun Presiden bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal.

Ia mengatakan dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.

Menurutnya, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.

"Yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum," ujarnya.

Ia kembali menegaskan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana adalah hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, hal itu tidak berarti Presiden akan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas.

"Kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya. Kita belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa," katanya.