Menteri HAM minta izin penggunaan senjata dievaluasi total
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total agar tidak ... [319] url asal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan senjata yang merugikan pihak tak bersalah.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai merespons sederet peristiwa penembakan belakangan ini, seperti penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.
“Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, yang harus jadi atensi, baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jela menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang ketat. Menurut dia, aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata itu tidak seharusnya dilanggar.
“Bukan saja pengetatan yang diperlukan, tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” imbuh Pigai.
Peristiwa-peristiwa penembakan belakangan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga mengancam hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Pasal 3 DUHAM, sambung Pigai, telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu jelas bertentangan dengan HAM.
“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya pula.
Lebih jauh, terkait penembakan di Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan oleh aparat TNI, Pigai berharap agar peristiwa tersebut diusut hingga tuntas.
“Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” demikian Menteri HAM.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Hukum, dari Polri evaluasi pemakaian senjata hingga kasus Tom Lembong
Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan penegakan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Selasa (26/11), dari mulai Polri evaluasi penggunaan senjata ... [405] url asal
Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan penegakan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Selasa (26/11), dari mulai Polri evaluasi penggunaan senjata hingga kasus Thomas Lembong dilanjutkan.
Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.
1. Polri evaluasi penggunaan senpi buntut kasus polisi tembak polisi
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata api oleh personel kepolisian sebagai tindak lanjut terjadinya kasus polisi tembak polisi di Kepolisian Resor Solok Selatan, Sumatera Barat.
"Tentang antisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada dukungan tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, Itwasum, maupun Bareskrim. Semuanya akan mencari data dengan dukungan Kompolnas," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
2. BNN sebut kenaikan IKR 2024 cerminan peningkatan layanan rehabilitasi
Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan kenaikan nilai Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Nasional Tahun 2024 merupakan cerminan upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan bersama instansi terkait, IKR tercatat meningkat 0,05 poin menjadi 3,49 poin dengan kategori B, yaitu terkelola pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.
3. Kemenkumham Sulsel telah memfasilitasi 688 produk hukum daerah
Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, 688 produk hukum daerah itu berasal dari berbagai daerah di Sulsel.
4. Kepala BNN tegaskan penanggulangan masalah narkotika bagian Astacita
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menegaskan bahwa penanggulangan permasalahan narkotika merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, kata dia, penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di kelompok usia 15–64 tahun, dengan angka prevalensi mencapai 1,73 persen.
5. Kejagung lanjutkan penyidikan Tom Lembong usai gugatan ditolak
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan melanjutkan penyidikan tersangka Tom Lembong usai gugatan praperadilan yang diajukan Tom di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditolak.
“(Karena gugatan ditolak, red.), berarti penetapan tersangka sah dan penyidikan dilanjutkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi awak media di Jakarta, Selasa.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024