Wanita bernama Nindi (35) diamankan saat mencoba menyelundupkan tembakau sintetis yang diduga jenis gorila untuk suaminya yang ditahan di Lapas Kelas IIB Takalar. Wanita itu membawa paket tembakau sintetis seberat 2,3 gram yang disembunyikan di dalam kaos kakinya.

"Setelah pemeriksaan badan, pengunjung wanita didapati ada alas kaki tepatnya di dalam kaos kaki dia plester satu bungkus tembakau yang diduga sintetis gorila di kakinya. Diakui atau dibenarkan sendiri oleh ibu Nindy bahwa itu tembakau sintetis gorila pesanan suaminya," ujar KPLP Lapas Takalar, Heintje kepada detikSulsel, Rabu (2/3/2025).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Lapas IIB Takalar yang melakukan pemeriksaan kepada pengunjung dalam rangka libur hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/3) pagi. Suami dari wanita tersebut diketahui bernama Muhammad Ikbal (35).

Heintje mengatakan, Muhammad Iqbal, adalah narapidana yang baru dipindahkan dari Rutan Kelas I Makassar. Proses pemindahannya dilakukan sekitar satu bulan lalu.

"Bersangkutan baru saja turun dari sel merah dan masuk ke dalam sel blok, tetapi kembali terlibat dalam upaya penyelundupan tembakau sintetis ini," katanya.

Heintje menduga tembakau sintetis ini akan digunakan sendiri oleh narapidana tersebut. Pelaku dan barang bukti kini telah diserahkan ke Polres Takalar.

"Satuan Narkoba telah mengambil data dan mengambil ibu bersama barangnya. Kalau dari timbangan yang dirilis oleh Satuan Narkoba Polres Takalar 2,3 gram dalam satu paket," jelas Heintje.

Menurut Hetinje, narapidana tersebut merupakan tahanan dalam kasus peredaran dan pengguna narkotika jenis tembakau gorila. Sedangkan barang bukti yang didapat ini merupakan barang sisanya.

"Dulu dia (narapidana) mengedar dan menggunakan. Barang ini adalah sisa barang yang diambil dari rumahnya sisa paket tembakau diduga sintetis suaminya," ungkapnya.

Melihat dari Dekat, Proses Pengolahan Rumput Laut di Desa Ujungbaji, Takalar

Melihat dari Dekat, Proses Pengolahan Rumput Laut di Desa Ujungbaji, Takalar

Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur dia.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

Lebih lanjut Supratman menambahkan bahwa Menurut data Kementerian Imipas, ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Supratman.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan keputusan hukuman untuk pengguna berada di pengadilan. Pengguna atau korban akan direhabilitasi selama 3 tahun dan tidak berada di lapas.

"Tapi nanti adanya keputusan pengadilan, katakan bahwa si A ini terbukti menjadi pengguna narkoba, lalu kemudian direhabilitasi tiga tahun. Jadi tidak dimasukin penjara lagi," tutupnya.

Simak juga Video 'Yusril Sebut Penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC Harus Dipercepat':

[Gambas:Video 20detik]