Tanggal 13 Januari memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil. Peringatan ini sebagai bentuk dukungan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para nelayan dan masyarakat sipil di pesisir yang bergantung hidup pada hasil laut.

Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah momentum untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat sipil yang tinggal di pesisir. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas, dan masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perairan, kelautan, dan perikanan.

Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Peringatan

Menurut catatan redaksi detikcom, peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil ini bermula setelah disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Permen KKP RI) Nomor 35/PERMEN-KP/2015 pada tahun 2015. Peraturan ini memberikan perlindungan HAM bagi pekerja informal di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Tujuan utama peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah untuk merefleksikan dan mendukung peran nelayan serta mengoptimalkan potensi sumber daya laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Walaupun mata pencaharian di pesisir sangat beragam, kenyataannya kemiskinan di daerah pesisir masih menjadi masalah besar di negeri ini.

Perlindungan HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil

Permen KKP RI Nomor 35 Tahun 2015 menjadi salah satu dasar perlindungan terhadap HAM para nelayan dan masyarakat sipil pesisir. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah pelanggaran HAM. Peraturan ini juga memastikan bahwa para pengusaha perikanan menghormati HAM seluruh pihak yang terlibat, termasuk awak kapal dan masyarakat sekitar.