JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, mengungkapkan bahwa program “Lapor Mas Wapres” terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Prita menjelaskan, aduan masyarakat melalui program "Lapor Mas Wapres" akan langsung terhubung dengan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.

“Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya,” kata Prita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Prita menegaskan, data aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" terhubung dengan seluruh 96 kementerian dan 453 lembaga pemerintah di Indonesia.

Ia menyatakan, program ini dirancang untuk memaksimalkan kanal aduan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

“Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya ‘bagaimana ketika kami yang ada di daerah?’, tetap bisa melakukannya melalui Lapor yang programnya terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prita menyampaikan bahwa aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Program ini bertujuan untuk merealisasikan konsep no wrong door policy, yang menjamin bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-follow-up,” ucapnya.

Prita, yang merupakan eks jurnalis TV, menekankan pentingnya adanya satu kanal khusus untuk menyalurkan aduan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui program "Lapor Mas Wapres", pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa, dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong,” tambahnya.

Sebagai informasi, warga dari seluruh wilayah Indonesia dapat datang langsung ke Istana Wakil Presiden untuk membuat laporan.

Layanan ini dibuka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, warga juga dapat melaporkan aduan melalui WhatsApp di nomor 08111 704 2207.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengatakan, semakin banyak saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan, maka akan semakin baik.

Pernyataan ini disampaikan Qodari saat ditanya mengenai adanya kekhawatiran terkait posko "Lapor Mas Wapres" yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap dapat menimbulkan tumpang tindih antar lembaga pemerintah yang menyediakan posko pengaduan.

"Gini, saya ini kan baru sebentar di pemerintahan, tapi saya sudah melihat bagaimana permasalahan itu banyak banget," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Sehingga ya kalau banyak pihak yang bisa menangani, banyak saluran untuk bisa menangani masalah, tentu akan lebih baik," sambungnya.

Qodari menjelaskan, di KSP juga terdapat banyak menerima laporan dari masyarakat.

Ia menyatakan, laporan-laporan tersebut diteruskan ke institusi-institusi yang menjadi penanggung jawab dari masalah tersebut.

"Saya kira di Mas Wapres juga itu yang terjadi. Jadi masalah diidentifikasi, kemudian nanti diarahkan kepada departemen-departemen yang menangani," jelasnya.

Menurut Qodari, Gibran justru membantu masyarakat dengan membuka posko "Lapor Mas Wapres".

Dengan adanya inisiatif tersebut, masalah yang disampaikan oleh masyarakat akan dikirimkan kepada institusi tertentu, sehingga perhatian untuk penyelesaian masalah menjadi lebih tinggi.

"Mudah-mudahan kalau dikirimkan oleh Mas Wapres, ya atensinya, perhatiannya, menjadi lebih tinggi lagi," katanya.

"Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian. Tetapi kita juga tahu bahwa kalau lewat saluran tertentu, ya mudah-mudahan lebih cepat diperhatikan. Jadi menurut saya itu konteksnya," imbuh Qodari.

Layanan pengaduan "Lapor Mas Wapres" merupakan inisiatif yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diluncurkan pada Senin, 11 November 2024.

Tujuan utama dari layanan ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait pelayanan publik.

Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat.

Pada hari pertama layanan dibuka, sebanyak 55 aduan diterima dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Makassar, dan Manado.

Meskipun layanan ini baru dimulai, beragam tanggapan muncul dari masyarakat. Sebagian besar pengadu merasa senang dengan sikap petugas yang ramah dan terbuka.

Namun demikian, jam layanan Mas Wapres terbatas, mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan kuota maksimal 50 orang per hari.