JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, akhirnya masuk ke babak penutup.

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang didakwa menerima suap Rp 4,6 miliar oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, telah dinyatakan bersalah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, dalam perimbangannya menyebutkan, Erin, Heru, dan Mangapul terbukti menerima suap untuk mengondisikan putusan perkara.

“Menyatakan terdakwa Erintuah Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi,” kata Hakim Teguh di ruang sidang, Kamis (8/5/2025).

Meski secara umum pertimbangan hukumnya sama, namun hukuman yang dijatuhkan kepada para hakim itu berbeda.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara itu, Heru dihukum 10 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Heru) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” ujar Hakim Teguh.

Pertimbangan sikap kooperatif

Dalam pertimbangannya, Hakim Teguh menyebutkan, sikap Erin dan Mangapul yang kooperatif menjadi salah satu alasan meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Keduanya juga mau mengakui perbuatan menerima suap dan memberikan keterangan yang bisa mendukung pembuktian pada perkara lain atas nama Heru, Lisa Rachmat, eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

“Terdakwa dengan iktikad baik telah mengembalikan uang yang diterima dari Lisa Rachmat,” tutur Hakim Teguh.

Selain itu, Erin dan Mangapul juga belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Sementara itu, alasan meringankan hakim Heru hanya satu, yakni belum pernah dihukum.

Di sisi lain, hakim mempertimbangkan sikap Heru yang tidak menyadari kesalahannya sebagai alasan memberatkan dalam menjatuhkan putusan.

Secara keseluruhan, ketiga hakim itu dinilai tidak mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Perbuatan terdakwa melanggar sumpah jabatan sebagai hakim,” tutur Hakim Teguh.

Syok dan menyesal

Usai dihukum 7 tahun penjara, Erin dan Mangapul disebut mengalami syok.

Pengacara mereka, Philipus Harapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya meminta waktu untuk menyikapi putusan tersebut hingga Erin dan Mangapul tenang dan bisa berdiskusi.

“Izin Yang Mulia, ya karena mungkin keadaannya sedang syok untuk menerima keadaan,” ujar Philip.

Sementara itu, ditemui usai persidangan, Erin dan Mangapul sama-sama mengaku menyesal.

Rasa bersalah ini telah mereka tunjukkan di persidangan.

“Penyesalan? Menyesal dong, makanya kan kita di persidangan sudah menyesal,” ujar Erin.

JC tidak dikabulkan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan menolak permohonan Erin dan Mangapul menjadi justice collaborator (JC) untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Hakim Teguh mengatakan, dalam surat tuntutannya, jaksa tidak menganggap Erin dan Mangapul memberikan keterangan dan bukti yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain maupun pengembalian aset hasil kejahatan.

“Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak menyatakan bahwa terdakwa Erintuah telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan,” ujar Hakim Teguh.

Meski permohonan menjadi JC ditolak, Erin menghargai putusan majelis hakim.

Ia mengatakan, sebagai terdakwa, pihaknya hanya berusaha.

Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan lain.

“Ya sudah, kita kan berusaha ya. Pendapatnya seperti itu, apa yang mau kita katakan ya,” ujar Erin.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi langsung ditahan di rutan Salemba.

Pantauan detikcom di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025), Rudi meninggalkan ruangan pukul 21.59 WIB. Dia mengenakan rompi pink yang identik dengan pakaian tahanan Kejagung dan tangan diborgol.

Rudi menunduk saat digiring petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun.

Rudi Suparmono ditangkap di Palembang. Selanjutnya, penyidik Kejagung menggiringnya ke Jakarta.

"Setelah melakukan penangkapan tadi pagi dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Halim, selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Tersangka RS diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b juncto Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peran Rudi Suparmono

Rudi berperan memilih majelis hakim atas permintaan dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyampaikan Lisa menghubungi Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) untuk dipertemukan dengan Rudi selaku Ketua PN Surabaya pada Maret 2024.

"Tersangka LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai kepala PN Surabaya. Bermaksud untuk memilih hakim yang akan menyidangkan Ronald Tannur," ucap Qohar.

Zarof kemudian menghubungi Rudi dan menyampaikan bahwa Lisa meminta bertemu. Pertemuan antara Lisa dan Rudi dilakukan di ruang kerja Ketua PN Surabaya.

"Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 2024, tersangka ZR, dalam perkaratan sendiri, menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi, tersangka ZR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama, tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya," katanya.

Dalam pertemuan itu, Lisa meminta dan memastikan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur. Rudi menjawab, hakim yang dipilih adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

"Setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED (hakim tersangka Erintuah Damanik) di lantai 5 gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH (hakim tersangka Heru Hanindyo), dan M (hakim tersangka Mangapul) karena tersangka LR sudah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur," ujarnya.

Pertemuan lanjutan antara Lisa dan Rudi pun digelar. Lisa meminta agar Erintuah Damanik ditetapkan sebagai ketua majelis hakim.

"Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tannur, dan tersangka HH dan tersangka M sebagai anggota majelis hakim," ucapnya.

Kemudian, Rudi bertemu dengan Erintuah dan membicarakan soal ketua majelis hakim. Rudi menyampaikan bahwa Erintuah-lah yang akan menjadi ketua majelis hakim.

"Pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS. Pada pertemuan tersebut, RS katakan kepada tersangka ED, mengatakan, 'Ley, Anda saya tunjuk sebagai ketua majelis anggotanya M dan HH. Atas permintaan LR,'" ujarnya.

Surat penetapan susunan majelis hakim keluar pada 5 Maret 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Surabaya atas nama Rudi, yang saat itu menjadi Ketua PN Surbaya.

"Padahal pelimpahan perkara dilakukan sejak 22 Februari 2024. Artinya, sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan, 12 hari kemudian baru ada penunjukan majelis hakim yang tangani Ronald Tannur," ujarnya.

Lihat Video: Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]