"Tuntutan 12 tahun penjara itu maksimal dalam ancaman pidananya. Kami sangat menyayangkan hal itu,"

Mataram (ANTARA) - Penasihat Hukum penyandang tunadaksa I Wayan Agus Suartana (IWAS) alias Agus Buntung dalam perkara pelecehan seksual menyayangkan keputusan jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara.

"Tuntutan 12 tahun penjara itu maksimal dalam ancaman pidananya. Kami sangat menyayangkan hal itu," kata M. Alfian Wibawa, perwakilan tim penasihat hukum Agus Buntung usai sidang tuntutan yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

Menurut dia, jaksa seharusnya mempertimbangkan kondisi Agus Buntung sebagai seorang penyandang tunadaksa. Hal tersebut dipandang sebagai suatu hal yang sepatutnya menjadi pertimbangan jaksa dalam menyusun materi tuntutan.

Oleh karena itu, Alfian menyatakan dalam sidang lanjutan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi akan memaksimalkan bantahan terhadap tuntutan jaksa.

Salah satunya berkaitan dengan hal memberatkan Agus Buntung yakni, jumlah korban lebih dari satu orang sesuai yang disebutkan dalam dakwaan berjumlah tiga orang.

"Namun, yang dihadirkan JPU di persidangan hanya satu orang. Artinya, berdasarkan fakta persidangan tidak relevan dengan dakwaannya," ucap dia.

Atas fakta sidang tersebut, pihaknya sudah meminta dua saksi lain untuk hadir dalam persidangan. Tetapi, hingga agenda sidang masuk dalam tuntutan tidak juga ada penambahan saksi korban yang dihadirkan jaksa dalam sidang.

"Makanya, nanti kami akan urai unsur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS sesuai tuntutan jaksa itu dan kami akan sesuaikan dengan fakta di persidangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfian mengatakan dalam agenda pembacaan nota pembelaan pada Rabu pekan depan (14/5), Agus Buntung akan turut serta menyusun dan membacakan nota pembelaan ke hadapan hakim.

"Agus sendiri yang nanti akan membacakan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim," kata Alfian.

Jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara terhadap Agus Buntung.

Ricky Febriandi mewakili tim jaksa penuntut umum dari Kejati NTB usai sidang tuntutan Agus Buntung yang digelar secara tertutup mengatakan, permintaan pidana hukuman 12 tahun penjara tersebut sesuai dengan ancaman paling berat dalam dakwaan yang diterapkan jaksa dalam tuntutan.

"Iya, tuntutan 12 tahun penjara ini ancaman maksimal sesuai dakwaan yang kami terapkan dalam tuntutan, Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Ricky.

Selain menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara. Jaksa turut meminta agar hakim menjatuhkan pidana denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pengganti.

Adapun pertimbangan jaksa menuntut demikian merujuk pada fakta persidangan bahwa jumlah korban dari perbuatan terdakwa lebih dari satu orang dengan melakukannya secara berulang.

Selama persidangan, Agus Buntung juga dianggap tidak ada menunjukkan sikap menyesali dan mengaku perbuatannya.

"Itu masuk pertimbangan yang memberatkan. Yang meringankan hanya terdakwa belum pernah dipidana," ujar Ricky.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan penahanan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara pada dua lembaga pemasyarakatan di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tim JPU KPK yang diwakili Greafik Loserte saat ditemui dalam kegiatan penitipan penahanan salah seorang tersangka di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Selasa, menyampaikan bahwa penitipan ini bagian dari kebutuhan persidangan yang akan berlangsung perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/1).

"Jadi, selain ada yang dititipkan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, ada satu lagi atas nama Agus Herijanto di Lapas Kelas II A Lombok Barat," kata Greafik.

Dalam proses pemindahan dua orang terdakwa dari Rutan Kelas I C KPK di Jakarta ke Lombok, JPU mendapatkan dukungan pengawalan tim Kejati NTB, mulai dari penjemputan di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) hingga ke Lapas Kelas II A Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.

"Berkat dukungan pengawalan dari rekan-rekan Kejati NTB, proses pemindahan yang berlangsung hari ini berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Terdakwa Aprialely yang ditemui sebelum masuk ke Lapas Perempuan Kelas III Mataram menyampaikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan bersyukur bisa menjalani penahanan lanjutan di Mataram.

Aprialely turut menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (22/1).

Sidang yang akan berlangsung perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram mengagendakan pembacaan dakwaan.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram telah menetapkan jadwal persidangan sekaligus susunan majelis hakim yang bertugas menyidangkan perkara ini, yakni Isrin Surya Kurniasih sebagai hakim ketua dengan hakim anggota Lalu Moh. Sandi Iramaya dan Fadhli Hanra.

Sebelumnya, pada Senin, 30 Desember 2024, KPK melakukan konferensi pers terkait penahanan dua orang tersangka. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dengan didampingi juru bicara Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap peran kedua tersangka.

Tersangka Aprialely Nirmala merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek shelter tsunami dari Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Kemudian, tersangka Agus Herijanto adalah pensiunan BUMN Karya yang berperan sebagai kepala proyek pembangunan shelter tsunami yang lokasinya berada dekat dengan kawasan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

KPK menyebutkan bahwa perbuatan pidana Aprialely yang saat itu sebagai PPK proyek shelter tsunami berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan.

Tersangka bertanggung jawab atas munculnya penurunan spesifikasi material bangunan yang tidak melalui proses kajian sesuai dengan rencana pekerjaan pembangunan gedung shelter tsunami tahan gempa dengan kekuatan 9 Skala Richter (SR) .

Kekuatan bangunan ini terlihat dari insiden gempa berkekuatan 7,0 SR yang terjadi pada 5 Agustus 2018. Gempa itu terjadi usai serah terima pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017.

Akibat bencana alam tersebut, shelter tsunami yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektare itu mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai perencanaan awal.

Hal itu turut diperkuat dengan hasil penilaian fisik tim ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Karena tidak dapat dimanfaatkan, hasil audit lembaga auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara dari proyek tersebut sebagai total loss dengan nilai mencapai Rp19 miliar.

Dengan menemukan alat bukti tersebut, penyidik KPK kemudian menetapkan Aprialely bersama Agus sebagai tersangka pada medio tahun 2023.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara ini dikerjakan pada tahun 2014 hasil kerja sama Kementerian PUPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai desain teknis.

Shelter tsunami yang berada di Kabupaten Lombok Utara tersebut merupakan salah satu dari 12 proyek pembangunan skala nasional yang berlangsung pada periode 2014--2015.

Oleh karena itu, proyek ini dikerjakan dengan dana APBN. Pemerintah kala itu menyiapkan pagu anggaran untuk proyek ini sebesar Rp20,9 miliar. Lelang proyek ini kemudian dimenangkan PT Waskita Karya dengan harga penawaran Rp19 miliar.

Konsultan perencana dari gedung dengan perencanaan dapat menampung 3.000 orang tersebut adalah PT Qorina Konsultan Indonesia dengan konsultan pengawas dari CV Adi Cipta.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

MATARAM, KOMPAS.com - IWAS alias Agus disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

Pengajuan permohonan pengalihan status penahanan telah disampaikan kepada majelis hakim pada saat sidang perdana perkara kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta supaya dipertimbangkan majelis hakim, ya mudah-mudahan," kata Aminuddin, penasihat hukum terdakwa Agus, Kamis.

Aminuddin mengatakan, pengalihan status tahanan diperlukan karena fasilitas di Lapas dinilai tidak memadai untuk disabilitas.

Ditambah lagi, pendamping yang bukan dari profesional melainkan dari warga binaan yang menjadi tenaga pendamping juga menjadi hal yang dikeluhkan terdakwa Agus.

Menurut Aminuddin, semestinya pemerintah memberikan pendamping profesional untuk membantu terdakwa penyandang disabilitas daksa dalam aktivitas pribadi seperti mandi dan BAB.

"Disampaikan waktu awal difasilitasi yang bagus untuk seorang disabilitas ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal," kata Aminuddin.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Agus.

"Inikan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas. Maka kepentingan-kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal. Untuk itu, perlu kita junjung tinggi masalah hak disabilitas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pengalihan status tahanan merupakan hak dari terdakwa Agus.

"Penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung," kata Joko.

Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhamad Sandi, mengatakan bahwa dalam sidang, terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

"Jadi permohonan ini hak dari terdakwa. Dikabulkan atau tidak, itu wewenang dari majelis hakim," kata Lalu Muhamad Sandi.

Ketika nanti dikabulkan, status tahanan bisa beralih ke tahanan rumah, tahanan kota, atau tetap jadi tahanan rutan jika majelis hakim menolak.

"Kan kita belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak," kata Sandi.

Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Aminuddin Cs dan keluarganya.

Agus terancam dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun kurungan penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

Mataram (ANTARA) - Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Agus didakwa melanggar Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.

"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi.

Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.

Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.

Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.

Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Agus didakwa melanggar Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025