JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan protes terkait upaya perusahaan Navayo menyita aset pemerintah Indonesia di Paris. Hal ini berkaitan dengan hukuman ganti rugi sejumlah USD10 juta yang dijatuhkan Badan Arbitrase Singapura.

Sebagaimana diketahui, Badan Arbitrase Singapura menghukum Indonesia untuk membayarkan USD10.200.000 kepada perusahaan Navayo atas proyek kerja sama pengadaan untuk slot satelit orbit 123 derajat bujur timur bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan). Navayo kemudian mengajukan permohonan eksekusi aset milik pemerintah Indonesia lantaran jumlah ganti rugi itu tak kunjung dibayarkan.

"Itu menyalahi Konvensi Wina untuk pelindungan diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).



Yusril menjelaskan, meski Pengadilan Perancis telah mengabulkan permohonan dari Navayo, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Ia menyebut ada upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan aset pemerintah. "Pihak kita akan tetap melakukan upaya-upaya perlawan untuk menghabat eksekusi ini," kata Yusril.

Salah satu upaya itu misalnya ditemukannya dugaan korupsi dari pihak Navayo terkait kerja sama antara Kemhan tersebut. Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Yusril, perusahaan Navayo justru diduga melakukan wanprestasi. Hal itu disebabkan Navayo hanya mampu menyelesaikan proyek senilai Rp1,9 miliar dari USD16 juta sesuai kontrak.

"Audit BPKP mengungkap bahwa kontrak USD16 juta tersebut hanya dipenuhi Navayo sebesar Rp1,9 miliar. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti dengan langkah pidana," katanya.

Yusril mendesak Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus ini untuk segera menetapkan Navayo sebagai tersangka jika alat bukti telah cukup. Yusril juga akan menemui langsung Menteri Kehakiman Perancis untuk menindaklanjuti hal ini.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis. Oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas kemudian oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh konfensi tentang aset diplomatik," katanya.