JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada lima warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan oleh polisi Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Selangor.

"Komnas HAM akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi lima orang PMI yang menjadi korban dalam kasus penembakan yang terjadi di Malaysia ini," ungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan persnya, Sabtu (1/2/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pekerja migran lainnya.

"Hal ini sebagaimana dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 2012," tambahnya.

Komnas HAM berencana membawa kasus ini ke Forum Komnas HAM di Asia Tenggara (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF), di mana Komnas HAM saat ini menjabat sebagai ketua untuk periode 2024-2025.

SEANF terdiri dari Komnas HAM dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar, yang merupakan forum kerja sama untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM (Komnas HAM Malaysia) baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," ungkap Atnike.

Ia juga menegaskan, Komnas HAM juga akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi atas peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan serta mendorong proses penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Sebagai informasi, insiden penembakan WNI ini bermula ketika kepolisian Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menemukan sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Namun, dugaan perlawanan ini dibantah oleh para korban yang telah bersaksi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Akibat penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia meminta ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus penembakan lima orang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia oleh aparat Malaysia.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan menyatakan, pertanggungjawaban ini penting agar tidak ada preseden buruk yang seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga negara Indonesia.

"Kami juga sudah menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian warga Indonesia yang meninggal itu, karena kalau tidak ada pertanggungjawaban kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai prosedur," kata Munafrizal di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Dan, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dicabut nyawanya," ujar dia menegaskan.

Munafrizal menyatakan, Kementerian HAM mengecam keras tindakan aparat Malaysia yang menyebabkan kematian pekerja migran Indonesia.

Ia menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak seharusnya berujung pada pencabutan nyawa.

“Kalaupun ada tindakan hukum, seharusnya tidak dalam bentuk mengambil nyawa. Ini sudah berlebihan dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Munafrizal.

Kementerian HAM juga mendorong keterlibatan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) dalam investigasi kasus penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Perlu sekali untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi mendorong Suhakam Komisi HAM Nasional Malaysia melakukan pemantauan investigasi, karena kita perlu ada keterangan yang bersifat alternatif, tidak hanya sepihak dari pihak Malaysia,” kata Munafrizal.

Kementerian HAM juga akan mengangkat kasus penembakan ini di Forum HAM Nasional Asia Tenggara agar tidak ada lagi insiden serupa.

"Untuk jangka panjang supaya kejadian ini tidak berulang-ulang, karena sudah sering kejadian, maka perlu juga untuk membahasnya di forum Forum HAM Nasional Asia Tenggara itu intinya," ujar Munafrizal.

Sebelumnya, lima orang pekerja migran ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka.

Kronologi yang disampaikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), peristiwa ini terjadi pada Jumat (24/1/2025) pukul 03.00 waktu setempat.

"Saat itu, patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut lima PMI sedang melintas di perairan tersebut," kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Akibat kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit di Malaysia.

KOMPAS.com-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi tenaga kerja Indonesia (TKI) korban penembakan di Malaysia.

Tim hukum disiapkan untuk mengantisipasi proses hukum yang akan dihadapi empat buruh migran yang masih berada di Malaysia.

"Kemungkinan ada proses hukum ke depan. Kami akan segera menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka," ujar Karding dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV, Selasa (28/1/2025).

Karding juga memastikan, pemerintah Indonesia akan memperjelas kronologi penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap para buruh migran.

Selain itu, pemerintah turut mendampingi dalam perawatan kesehatan, pemulangan buruh migran, serta jenazah seorang korban yang meninggal akibat penembakan.

"Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak di Malaysia agar dapat mendampingi penanganan jenazah dan menjenguk korban di rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawala mengungkapkan bahwa pemerintah akan menemui para PMI yang menjadi korban penembakan.

Pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025), dan pemerintah Indonesia akan mendalami kronologi penembakan berdasarkan keterangan para korban.

Dzulfikar menambahkan, pertemuan tersebut bisa terlaksana setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mengonfirmasi kuasa kekonsuleran untuk bertemu dengan korban yang selamat.

"Alhamdulillah, teman-teman KBRI sudah mendapat sinyal untuk kuasa kekonsuleran. Kami akan menemui empat korban dan mendalami versi mereka tentang kronologi penembakan," ujar Dzulfikar.

Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pendalaman kronologi dari para korban sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Namun, Dzulfikar memastikan KBRI Malaysia sedang mempersiapkan pemulangan para buruh migran ke Indonesia, termasuk jenazah yang meninggal.

Selain itu, Dzulfikar mengungkapkan, Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan mendalam atas penembakan ini.

"Kami meminta penyelidikan secara tuntas dan transparan. Kami ingin perlindungan hukum yang setara dengan warga Malaysia di sana," tegas Dzulfikar.

Lima PMI ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2024) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Petugas APMM mendapati kapal yang membawa lima buruh migran melintas di perairan tersebut.

Akibat penembakan ini, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya terluka.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), melalui KBRI Kuala Lumpur, akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh APMM.