Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah berharap Bakamla ditetapkan sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

"Mudah-mudahan ke depannya ini Bakamla bisa menjadi coast guard-nya Indonesia dengan punya kewenangan penyidikan, kemudian juga bisa melakukan penegakan hukum di laut secara lebih optimal lagi, dan bisa mengatur seluruh aset-aset patroli kita yang tersebar di beberapa instansi kita lebih maksimalkan lagi," kata Irvansyah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Bakamla RI yang membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia yakni Bakamla, diperlukan agar kewenangan dalam penegakan hukum di laut tidak tumpang tindih dengan instansi atau kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan serupa.

Termasuk, lanjut dia, untuk memberikan kepastian secara nasional maupun internasional bahwa coast guard Indonesia ialah Bakamla.

"Supaya tidak numpuk di satu tempat, tidak terjadi pemeriksaan berulang, tidak terjadi tumpang tindih, terus untuk supaya pengguna laut ini tidak terganggu dan tidak meningkatkan biaya operasional mereka," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa selama ini Bakamla belum mengantongi kewenangan penyidikan dalam menindak pelanggaran hukum yang terjadi di laut.

"Jadi selama ini kami tangkap, bawa ke darat, serahkan ke penyidik. Kami enggak bikin berkasnya, enggak bikin BAP (berita acara pemeriksaan). Ya, cuma serahkan ke sana, ini terserah di darat, mau disidiknya, mau dihukum, mau dilepas, mau diapa itu, kami enggak bisa kendalikan lagi, tidak punya hak atau kewenangan untuk intervensi," paparnya.

Selain berwenang untuk menegakkan hukum di laut, dia berharap Bakamla sebagai coast guard Indonesia nantinya bisa ikut pula melaksanakan pencarian dan penyelamatan (search and rescue/ SAR) di laut bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Kalau ada kejadian bisa cepat aksi, dan bisa terus koordinasi dengan Basarnas," tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut penetapan Bakamla sebagai coast guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi yakni melalui RUU Keamanan Laut.

"Bakamla kan memang selama ini tidak memiliki undang-undang sendiri, yang selama ini numpang di Undang-Undang 32 tentang Kelautan, Undang-Undang 17 tentang Pelayaran, tidak ada undang-undang sendiri. Termasuk, keamanan laut juga tidak ada undang-undang selama ini yang bisa menyatukan semua kewenangan-kewenangan yang ada," kata dia.

Dia lantas berkata, "Makanya butuh Rancangan Undang-Undang (RUU Keamanan Laut) ini, mudah-mudahan undang-undang ini segera disetujui langsung Bakamla sebagai coast guard."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia belum tentu membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibubarkan.

"Belum tentu (Bakamla dibubarkan). Bisa saja Bakamla ditransformasikan, diberikan kewenangan yang lebih luas, kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menegakkan keamanan laut di luar militer," ucap Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyederhanakan kewenangan penegakan hukum di laut yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai instansi.

Saat ini, kewenangan tersebut dimiliki oleh sejumlah lembaga, misalnya Polairud, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Bakamla, Bea Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

"Masing-masing punya kewenangan dan sering kali kewenangannya tumpang tindih di laut. Karena itu, perlu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk merapikan semua itu," kata Yusril

Yusril menjelaskan bahwa Sea and Coast Guard Indonesia nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum di laut dengan sifat non-militer.

Sementara itu, aspek pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah TNI AL.

Yusril juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini tidak serta-merta menghilangkan Bakamla.

Dalam konsep ini, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait kelautan tetap menjalankan perannya masing-masing, tetapi tidak dalam konteks penegakkan hukum.

"Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Bea Cukai tetap pada fungsinya. Tapi dalam law enforcement di laut, itu dikerahkan kepada satu institusi," jelasnya.

Yusril mengatakan, ada berbagai opsi yang bisa dipilih dalam rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia.

Misalnya, lembaga tersebut akan berdiri sendiri, atau berada di bawah institusi yang sudah ada.

"Cuma nanti akan diletakkan di bawah siapa? Apakah di bawah polisi, Angkatan Laut, atau menjadi satu lembaga sendiri? Itu bisa kita kaji melalui studi komparatif dengan negara lain," kata dia.

Namun, Yusril mengakui bahwa lembaga ini juga perlu memiliki akademi khusus untuk melatih kemampuan personel menjaga keamanan laut.

Dengan demikian, petugas yang direkrut memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya.

"Seperti tadi dijelaskan di Komisi, nanti harus ada semacam akademi yang melatih orang untuk menjadi petugas keamanan laut. Seperti ada Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Pemasyarakatan, dan Akademi Imigrasi," ujar Yusril.

Untuk diketahui, rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut rencana, pembentukan institusi ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang juga baru akan disiapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia belum tentu membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibubarkan.

"Belum tentu (Bakamla dibubarkan). Bisa saja Bakamla ditransformasikan, diberikan kewenangan yang lebih luas, kemudian menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menegakkan keamanan laut di luar militer," ucap Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyederhanakan kewenangan penegakan hukum di laut yang selama ini masih tumpang tindih di berbagai instansi.

Saat ini, kewenangan tersebut dimiliki oleh sejumlah lembaga, misalnya Polairud, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Bakamla, Bea Cukai, serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

"Masing-masing punya kewenangan dan sering kali kewenangannya tumpang tindih di laut. Karena itu, perlu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk merapikan semua itu," kata Yusril

Yusril menjelaskan bahwa Sea and Coast Guard Indonesia nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum di laut dengan sifat non-militer.

Sementara itu, aspek pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah TNI AL.

Yusril juga menegaskan bahwa pembentukan lembaga baru ini tidak serta-merta menghilangkan Bakamla.

Dalam konsep ini, kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait kelautan tetap menjalankan perannya masing-masing, tetapi tidak dalam konteks penegakkan hukum.

"Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Bea Cukai tetap pada fungsinya. Tapi dalam law enforcement di laut, itu dikerahkan kepada satu institusi," jelasnya.

Yusril mengatakan, ada berbagai opsi yang bisa dipilih dalam rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia.

Misalnya, lembaga tersebut akan berdiri sendiri, atau berada di bawah institusi yang sudah ada.

"Cuma nanti akan diletakkan di bawah siapa? Apakah di bawah polisi, Angkatan Laut, atau menjadi satu lembaga sendiri? Itu bisa kita kaji melalui studi komparatif dengan negara lain," kata dia.

Namun, Yusril mengakui bahwa lembaga ini juga perlu memiliki akademi khusus untuk melatih kemampuan personel menjaga keamanan laut.

Dengan demikian, petugas yang direkrut memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya.

"Seperti tadi dijelaskan di Komisi, nanti harus ada semacam akademi yang melatih orang untuk menjadi petugas keamanan laut. Seperti ada Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Pemasyarakatan, dan Akademi Imigrasi," ujar Yusril.

Untuk diketahui, rencana pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut rencana, pembentukan institusi ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang juga baru akan disiapkan.