Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya penegakan hukum yang independen sebagai kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan kuliah pada mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional dalam Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu.

Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang harus berjalan beriringan.

Menurut dia, jika tidak dijaga keseimbangannya, demokrasi bisa berubah menjadi anarki, sementara hukum tanpa demokrasi bisa menjelma sebagai alat penindasan.

"Demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat yang kejam untuk membungkam rakyat. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan independen," kata Bamsoet.

Ia menambahkan bahwa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan harus terbebas dari intervensi politik dan ekonomi.

Hal ini penting agar hukum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung keadilan dan hak asasi manusia, bukan alat kekuasaan.

"Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa hukum yang kuat dan adil, demokrasi bisa disalahgunakan untuk kepentingan sempit kelompok tertentu," ujarnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menyoroti situasi di negara-negara dengan indeks demokrasi terendah seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Bamsoet menilai di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025