MUI Bekasi inisiasi pondok pesantren bagi warga binaan Lapas Cikarang
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan ... [366] url asal
#kerja-sama-program #pendirian-pondok-pesantren #pondok-di-lapas #pondok-warga-binaan #kabupaten-bekasi #mui-kabupaten-bekasi
ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial
Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antarlembaga.
"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," kata Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud di Cikarang, Selasa.
Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.
Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.
Mahmud mengaku prihatin banyak warga binaan yang masih berusia di bawah umur. Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meski sedang menjalani masa hukuman.
"Saya berharap melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan formal di lapas ini, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan pendidikan yang baik sehingga nanti bisa kembali diterima dengan baik di lingkungan," ucapnya.
Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.
"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya," katanya.
MUI Kabupaten Bekasi bersama Lapas Cikarang dalam waktu dekat melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama terhadap program ini.
MUI berharap warga binaan tidak hanya mendapatkan pembinaan spiritual melainkan juga bekal pendidikan formal yang memadai sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.
"Kolaborasi antara MUI dan Lapas Cikarang ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Imigrasi Temukan 267 Penanam Modal Asing Bermasalah di Bali
Operasi Wira Waspada di Bali mencabut izin 267 PMA bermasalah, termasuk 43 perusahaan fiktif. Banyak PMA ilegal beroperasi tanpa mematuhi aturan. [539] url asal
#imigrasi #penanam-modal-asing #bali #pma-ilegal #izin-usaha #investasi #bkpm #pendirian #badan #kementerian-investasi-dan-hilirisasi #yuldi-yusman #pmdn #izin-usahanya #modus #penindakan #hukum #penindakan-keimigrasi
Badung - Selama operasi keimigrasian Wira Waspada, ditemukan 267 penanam modal asing (PMA) di Bali yang bermasalah. Ratusan PMA di Bali itu kini sudah dicabut izin usahanya (NIB) dan tidak lagi beroperasi.
"Ada 267 perusahaan asing (PMA) di Bali yang izin usahanya (NIB) dicabut BKPM (Badan Koordinsi Penananaman Modal). Di antaranya ada 43 perusahaan asing (PMA) fiktif," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, saat konferensi pers di area kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).
Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.
Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif
"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.
Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.
"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.
Yuldi berharap ada peran yang lebih aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah ada PMA yang mendirikan usaha tanpa mematuhi aturan yang berlaku.
Direktur Wilayah Lima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Andy Sugiharto mengatakan modus paling banyak dilakukan PMA adalah mengatasnamakan orang lokal. Istilahnya, nominee.
"Karena lebih banyak nominee. (Usaha milik asing) yang mengatasnamakan orang Indonesia. Itu banyak terjadi," kata Andy.
Andy mengungkapkan PMA dengan modus nominee yang ditemukan selama ini akhirnya dianggap PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Biasanya, PMA bermodus nominee hingga dianggap PMDN itu selalu tersandung masalah hukum.
"Kami mendeteksi itu (berdasarkan) status. Kalau dalam akta pendirian ada (dana) orang asing, 0,1 persen saja, itu sudah bisa dibilang asing (PMA)," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, dari 267 PMA ilegal itu, ada 360 warga asing uang terlibat. Sebanyak 63 di antaranya sudah dideportasi. Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.
(hsa/iws)
Imigrasi Temukan 267 Penanaman Modal Asing Bermasalah di Bali
Operasi Wira Waspada di Bali mencabut izin 267 PMA bermasalah, termasuk 43 perusahaan fiktif. Banyak PMA ilegal beroperasi tanpa mematuhi aturan. [539] url asal
#imigrasi #penanam-modal-asing #bali #pma-ilegal #izin-usaha #investasi #penindakan #hukum #penanaman-modal-asing #indonesia #wira-waspada #penananaman #pendirian #pma #badan-koordinsi-penananaman-modal #istilahnya
Badung - Selama operasi keimigrasian Wira Waspada, ditemukan 267 penanaman modal asing (PMA) di Bali yang bermasalah. Ratusan PMA di Bali itu kini sudah dicabut izin usahanya (NIB) dan tidak lagi beroperasi.
"Ada 267 perusahaan asing (PMA) di Bali yang izin usahanya (NIB) dicabut BKPM (Badan Koordinsi Penananaman Modal). Di antaranya ada 43 perusahaan asing (PMA) fiktif," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, saat konferensi pers di area kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).
Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.
Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif
"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.
Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.
"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.
Yuldi berharap ada peran yang lebih aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah ada PMA yang mendirikan usaha tanpa mematuhi aturan yang berlaku.
Direktur Wilayah Lima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Andy Sugiharto mengatakan modus paling banyak dilakukan PMA adalah mengatasnamakan orang lokal. Istilahnya, nominee.
"Karena lebih banyak nominee. (Usaha milik asing) yang mengatasnamakan orang Indonesia. Itu banyak terjadi," kata Andy.
Andy mengungkapkan PMA dengan modus nominee yang ditemukan selama ini akhirnya dianggap PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Biasanya, PMA bermodus nominee hingga dianggap PMDN itu selalu tersandung masalah hukum.
"Kami mendeteksi itu (berdasarkan) status. Kalau dalam akta pendirian ada (dana) orang asing, 0,1 persen saja, itu sudah bisa dibilang asing (PMA)," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, dari 267 PMA ilegal itu, ada 360 warga asing uang terlibat. Sebanyak 63 di antaranya sudah dideportasi. Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.
(hsa/iws)