Jakarta (ANTARA) - Institut Leimena dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersinergi untuk mendorong pengarusutamaan pendidikan HAM guna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM penting ada dalam kurikulum sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal.

“Menjadi guru, minimal harus mengetahui apa itu HAM, bagaimana penerapannya. Di situ bagiannya (Institut Leimena) dan kami (Kemenham) akan memberikan pendidikan tersebut dengan certificate by attendance (sertifikat partisipasi),” kata Pigai, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Adapun, Pigai menerima audiensi Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, di Kantor Kemenham, Jakarta, Selasa. Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas urgensi pengarusutamaan HAM, salah satunya melalui program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Matius mengatakan dimensi HAM menjadi poin penting dalam program LKLB yang diinisiasi Institut Leimena sejak tahun 2021. Program tersebut mengutamakan kerja sama antarkelompok yang berbeda agama dan latar belakang dalam rangka peneguhan HAM.

Menurut Matius, LKLB telah diikuti oleh sekitar 9.200 guru lintas agama dari 37 provinsi di Indonesia. Ia meyakini program LKLB berpotensi mendukung program prioritas Kemenham dalam pengarusutamaan pendidikan HAM, khususnya di kalangan pendidik.

Di sisi lain, Matius mengaku optimistis melihat masa depan HAM di Indonesia dengan adanya Kemenham di bawah kepemimpinan Natalius Pigai.

“Dengan adanya pembentukan Kemenham ini kami juga banyak melihat bagaimana titik temu antara program literasi keagamaan lintas budaya yang tengah dilakukan oleh Institut Leimena dan harapan yang ingin dicapai oleh Kemenham,” kata Matius.

Institut Leimena, tambah dia, akan menindaklanjuti sejumlah arahan dari Menteri HAM untuk penjajakan kerja sama ke depan dalam rangka mewujudkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan penguatan (P5) HAM.

Sebelumnya, Institut Leimena telah bekerja sama dengan Kemenham dalam pelaksanaan webinar internasional dalam rangka Hari HAM Sedunia Ke-76 pada 6 Desember 2024, dengan tema Memperkuat Harmoni dalam Keberagaman melalui Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya.

“Ke depannya, kami berharap penjajakan kerja sama selanjutnya terutama masalah certificate by attendance untuk sekitar 9.000 guru yang telah dibina, mengikuti program LKLB,” ujar Matius.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan narapidana yang akan diberi amnesti harus mengikuti pendidikan pengetahuan tentang HAM agar lebih humanis ketika bebas dan kembali ke masyarakat.

Menurut dia, orang-orang yang menjadi narapidana berasal dari kasus yang beragam, mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, hingga pembunuhan. Sehingga, dia menilai para terpidana hukum itu memiliki pola pikir yang bertentangan dengan HAM.

"Jadi kementerian sebagai pemerintah punya tanggung jawab, jadi kami mencegah, memproteksi," kata Natalius saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu.

Sebelum kembali ke masyarakat, dia mengatakan para narapidana yang mendapatkan amnesti harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga. Setelah mengetahui nilai-nilai HAM maka para narapidana yang mendapat amnesti itu mampu mengintegrasikan diri untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban.

Adapun dia mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang guna mengecek kesiapan fasilitas tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di Lapas tersebut, diproyeksikan ada sekitar 500 narapidana yang memiliki kriteria untuk mendapatkan amnesti.

Dia pun menjelaskan bahwa kriteria narapidana yang bisa mendapatkan amnesti yaitu narapidana kasus narkotika, namun bukan pengedar, kelompok rentan, perempuan dan anak, hingga narapidana yang tergolong sebagai tahanan politik karena mengkritik pemerintah.

"Sesudah itu ada pelatihan Komando Cadangan (Komcad), mereka menjadi bagian pertahanan semesta, menjaga ketertiban banyak, menjadi masyarakat yang dilibatkan untuk menjaga," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Dia mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan para narapidana calon penerima amnesti bakal menjalani pendidikan HAM. Pigai meyakini pendidikan itu bermanfaat dalam proses integrasi ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Pigai saat mengunjungi Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pada Rabu (8/1/2024). Dalam kunjungan ini, Pigai sayangnya hanya berbincang dengan Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Jakarta, Tonny Nainggolan.

Pigai tak mengecek langsung bagian dalam dari Lapas itu. Pigai pun tak menengok bagaimana kondisi para napi di sana. "Dari 44 ribu napi yang akan dapat amnesti, sebelum mereka kembali ke masyarakat harus ada dua tahap yaitu berikan pendidikan dan bantuan supaya mereka mengerti (HAM)," kata Pigai dalam kunjungan tersebut.

Pigai memandang pentingnya mendidik napi calon penerima amnesti. Sebab mereka harus paham konsep HAM agar tak lagi melanggar hukum.

"Misalnya ada yang masuk penjara karena membunuh itu merampas hak hidup, mencuri itu merampas hak orang. Mereka punya mindset yang bersimpangan dengan HAM makanya kami harus didik mereka untuk humanis, untuk menghargai HAM," ujar Pigai.

Pigai berharap pendidikan HAM bermanfaat dalam integrasi napi ke masyarakat. Sehingga mereka mendapat bekal memadai untuk terjun menjadi bagian masyarakat.

"Ketika mereka kembali jadi masyarakat, mereka tahu mana haknya. Kami meminta sebelum ada amnesti harus ada sosialisasi HAM, setelah mendapat bekal HAM bagaimana hormati HAM, bagaimana jaga nilai HAM tentu mereka akan ngerti kewajiban sebagai masyarakat untuk integrasi," ujar Pigai.

Pigai juga menyebut setidaknya napi calon penerima amnesti mendapat pendidikan dasar soal HAM. "Minimal HAM dasar akan kita ajarkan. Setelah itu pelatihan komcad agar mereka jadi bagian dari pertahanan semesta," ujar Pigai.

Diketahui, pemberian amnesti tersebut dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan presiden juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Selasa (31/12) yang menjadi sorotan, mulai dari 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024 hingga narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti akan diberikan pendidikan HAM.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Polri ungkap 1.611 kasus judi "online" selama 2024

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa Korps Bhayangkara berhasil mengungkap 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024.

"Sebanyak 1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain," ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

2. Menteri Pigai sebut napi yang dapat amnesti akan diberi pendidikan HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu.

Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM tersebut untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pakar nilai Polri berhasil jaga stabilitas keamanan nasional pada 2024

Pakar intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional pada 2024 karena mampu menangani berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat di tengah tahun politik.

"Kita lihat, misalnya, ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Simon, demikian dia akrab dipanggil, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Polri mulai gelar sidang etik oknum polisi di kasus DWP

Divisi Propam Polri mulai menggelar sidang pelanggaran etik terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

“Benar, sesuai pada komitmen pimpinan Polri melalui Divisi Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas, dan hari ini dimulai di sidang etik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kapolri: pastikan personel bersiaga sampai pergantian tahun 2025

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan sejumlah personel untuk terus bersiaga sampai acara perayaan tahun baru 2025 selesai demi mendukung masyarakat merayakan tahun baru dengan aman.

"Pastikan semua personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas, " katanya saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025