REPUBLIKA.CO.ID, MINNESOTA – Seorang ayah warga negara Indonesia yang memiliki bayi berkebutuhan khusus, yang ditahan oleh agen federal di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Ia diketahui sempat mengunggah donasi untuk Palestina.

Sejauh ini hakim Imigrasi Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus Aditya Wahyu Harsono atas dasar kemanusiaan, menurut kuasa hukumnya. Harsono (33 tahun) ditangkap empat hari setelah visa pelajarnya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei.

Penangkapan ini dilakukan seiring banyak penangkapan lainnya terkait pencabutan visa pelajar mahasiswa asing yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump. Mahasiswa asing yang sempat mengikuti aksi bela-Palestina tahun lalu jadi sasaran utama penangkapan dan pencabutan visa itu untuk kemudian di deportasi.

Dalam beberapa kasus penting, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara yang bukan warga negara karena keterlibatan mereka dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggap antisemit. Namun dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Merujuk the Guardian, Harsono adalah seorang Muslim dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan di Gaza. Dia juga menjalankan organisasi nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, dan hasilnya akan disumbangkan ke organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

“Istrinya shock dan kelelahan,” kata Sarah Gad, pengacara Harsono dilansir the Guardian pada Sabtu. “Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mempersenjatai sistem imigrasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut.”

Harsono, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret lalu. Gad mengatakan, Harsono ditahan tanpa penjelasan jelas dan diinterogasi berjam-jam.

Istri Harsono, Peyton, menelepon Gad karena panik setelah mendapat telepon dari bagian sumber daya manusia di rumah sakit. Dua agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (Ice), mengenakan pakaian preman, muncul dan menginstruksikan staf untuk mengadakan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk mematuhinya.“Mereka (para agen) tanpa diduga masuk ke dalam sambil tersenyum, dan kemudian mereka menarik borgol dan menahannya secara paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,” kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Guardian. Harsono dibawa ke Penjara Kabupaten Kandiyohi, di mana dia masih ditahan, menurut pencari lokasi tahanan Ice.

Dia mengatakan kepada agen Ice bahwa visa pelajar F-1 miliknya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, namun dia telah diberikan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah memperpanjang masa berlaku visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa hingga 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1 miliknya masih aktif. Gad mengatakan pemerintah mencabutnya tanpa pemberitahuan apa pun kepadanya, dan kemudian menyatakan bahwa dia telah melebihi masa tinggalnya.

Pencabutan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Maret dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringan pada tahun 2022 karena membuat coretan pada trailer semitruk. Ini serupa dengan dalih penangkapan dan upaya deportasi mahasiswa asing lainnya di AS belakangan.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan. Dia telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak hukuman tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Harsono, DHS membeberkan bukti-bukti yang memberatkannya. Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena hukuman pelanggaran grafiti, yang mana ia membayar ganti rugi sebesar 100 dolar AS, mereka juga menyebutkan penangkapan pada tahun 2021 saat protes atas pembunuhan George Floyd. Tuduhan itu dibatalkan.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang berkebutuhan khusus, putus asa dengan penangkapannya, kata Gad. Setelah hakim memberikan jaminan sebesar 5.000 dolar AS kepada Harsono pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun DHS segera mengajukan banding atas keputusan obligasi tersebut, yang mengakibatkan penangguhan otomatis, yang berarti Harsono harus tetap ditahan. Gad mengatakan tindakan semacam ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan kekerasan atau kejahatan berat.

“Anda tidak pernah harus menunda surat perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,” katanya. Gad sedang bersiap untuk mengajukan petisi federal dan perintah penahanan sementara terhadap DHS.

Saat meminta bantuan melalui GoFundMe, istri Harsono menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat berada dalam tahanan dan sekarang keluarganya “dalam bahaya kehilangan apartemen kami” dan mereka “tidak lagi memiliki asuransi kesehatan”.

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menyatakan kembali pendiriannya bahwa “perawat tidak boleh dan tidak akan berperan apa pun dalam penegakan imigrasi” dan harapannya bahwa “semua pegawai rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu Ice”.

Kasus Harsono muncul di tengah gelombang laporan pencabutan visa pelajar berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump. Tindakan pemerintah federal untuk mencabut status hukum mahasiswa telah menyebabkan ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 pelajar di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dihentikan sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat sekolah.