Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar operasi gabungan Wira Waspada di Bali dan Maluku Utara. Operasi digelar untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing (WNA).

Operasi Wira Waspada tahap pertama telah dilaksanakan pada 14-17 Januari 2025, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada 17-21 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara serta stakeholder terkait terjun langsung ke lapangan.

Di wilayah Bali, Imigrasi bersama dengan Kepolisian dan BKPM mengamankan titik-titik keramaian dengan volume WNA yang tinggi. Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024.

Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan penanam modal asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya pada operasi Wira Waspada Januari lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi telah melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan kepada 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil menangkap 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa WNA telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Mayoritas mereka berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India, dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan. Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," jelas Godam melalui keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung. Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," ujarnya.

Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata Wira (वीर) dan Waspada (वद) dalam bahasa Sansekerta. Adapun maknanya adalah 'berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan selalu siap bela negara namun juga tetap siaga, berhati-hati dan waspada serta mengutamakan keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas'.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andriato.

Simak juga Video: 3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Imigrasi Agus Andrianto memburu seorang Warga Negara (WN) China yang mengaku menyogok petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Agus menduga motif WN Cina itu mengunggah video tersebut ke sosial media untuk mempermalukan Indonesia.

"Kepada yang bersangkutan saya lihat motifnya memang mempermalukan. Kita tidak kasih tolerir penyimpangan pegawai namun juga kami tidak rela bangsa ini dipermalukan (membaca niat pelaku)," kata Agus lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Agus pun berniat menerbitkan surat penangkalan dan mendeportasi yang bersangkutan ke negaranya. Ia menjelaskan tindakan itu akan diambil agar imigrasi bisa mengklarifikasi kebenaran unggahan secara langsung ke yang bersangkutan.

Aksi WN Cina itu viral di akun media sosial TikTok. Dalam narasi unggahan tersebut WN Cina itu sengaja menyelipkan uang Rp500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Ia mengunggah video dengan latar Bandara Soetta. Di unggahan tersebut ia mengaku cara itu cukup jitu kala memasuki Indonesia.

Agus pun mengatakan saat ini tengah menyelidiki dugaan penerimaan suap yang dilakukan petugas. Ia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai ya pasti kita tindak," tegasnya.

Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, nantinya sudah tidak bisa lagi masuk ke Indonesia seumur hidup.

Pasalnya, kata dia, saat narapidana (napi) warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, maka pemindahan tersebut tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup," kata Yusril saat ditemui usai acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya menghormati pemerintah Filipina apabila ingin memberikan grasi maupun pengurangan hukuman kepada Mary Jane nantinya jika sudah dipindahkan dari Indonesia.

Tetapi, kata dia, hal tersebut tidak akan mempengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia apabila sudah bebas dan selesai menjalani sisa hukuman di Filipina, mengingat Filipina tidak mengakui hukuman mati.

Adapun masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam. Tetapi khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, Yusril menyebutkan masa penangkalan yang dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," ucapnya.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan Mary Jane ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (25/11).

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024