JAKARTA - Aktivis perempuan, sosial dan keagamaan Alissa Wahid menyatakan, dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme. Perempuan juga harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme.

Menurutnya, menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini mengungkapkan perempuan yang rentan terpapar ideologi radikal terorisme disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak. Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh ideologi-ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.



?Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki,? ujar Alissa di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, lanjutnya, masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional. Sehingga mudah dimanipulasi membuat labeling terhadap perempuan semakin buruk.

Alissa berpendapat jika perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkunganya.

Dia menyebut sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan jika dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan, maka akan mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Bahkan jika terus dikembangkan, maka perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

?Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,? tuturnya.

Oleh karena itu, Alissa menekankan perlunya kembali membumikan semangat RA Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Menurutnya, perempuan harus berdaya, terus mengasah diri dan beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Alissa berpendapat, hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan. Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi.

?Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,? ujar putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur.

?Karena keyakinan ini, banyak perempuan yang merasa dirinya tidak cukup mampu, tidak pintar, dan tidak rasional untuk terlibat di ruang publik,? tambahnya.

Oleh karena itu Alissa menekankan agar pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan. Di antaranya seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

?Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,? tandasnya.

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.

Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'

(anl/ega)

Cilacap -

lima narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembacaan ikrar ini dilakukan di aula Lapas Pasir Putih Nusakambangan siang tadi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Eddy Hartono mengatakan empat narapidana di antaranya berasal dari Lapas Kelas IIA Pasir Putih, dan satu narapidana lagi berasal dari Lapas Kelas I Batu.

"Tiga di antaranya tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, dan dua lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara," kata Eddy seusai menjadi inspektur upacara dalam pembacaan ikrar di Dermaga Wijayapura Cilacap, Selasa (15/4/2025).

Adapun napiter yang menjalani ikrar hari ini berinisial IA eks JAD Sulawesi Tengah, AT eks JAD Gorontalo, dan NS eks JAD Solo. Dua napiter lainnya berinisial PS dan HR yang merupakan eks JI. Mereka divonis menjalani hukuman dari 3 tahun sampai 17 tahun.

Eddy menyambut baik langkah para napiter tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses deradikalisasi. Ia menegaskan bahwa ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan.

"Ini menunjukkan program deradikalisasi yang dilaksanakan terpadu dari BNPT, Densus 88 Pori, Kejaksaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kemensos, serta Kementerian Agama terus kami evaluasi. Ini penting untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian kondisi di lapangan," terangnya.

Kapal yang membawa rombongan BNPT dan Ditjenpas Jateng usai upacara napiter ikrar setia NKRI di Lapas Nusakambangan Cilacap, Selasa (15/4/2025). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Eddy menyatakan ikrar kelima napiter ini merupakan kesadaran yang dilakukan tanpa paksaan. Apabila telah selesai masa tahanan, mereka diharapkan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat, termasuk narapidana terorisme," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan proses deradikalisasi napiter merupakan tanggung jawab bersama.

"Bukan hanya tanggung jawab kami di lapas ataupun BNPT, tapi kami bekerja simultan dan terencana. Kemudian ada jangka pendek, panjang dan berikutnya dari awal mereka berproses sampai dengan reintegrasi di luar sana kami koordinasi. Jangan sampai setelah mereka bebas kembali ke jaringannya," kata Kunrat.

Kunrat menambahkan, saat ini di seluruh Lapas Nusakambangan terdapat 115 napiter. Mereka menghuni kelas super maximum security.

"Ada masanya mereka nanti akan kita turunkan, dari super maximum kemudian ke maximum, medium, dan minimum. Mereka masa tahanannya relative, ada yang 18 tahun atau 20 tahun. Yang sudah (ikrar) NKRI sekitar 50-an. Target kami seluruh napiter di Nusakambangan kembali ke NKRI," pungkasnya.

(dil/apu)

RIAU, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Menurut Eddy, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir Antara, Jumat (28/3/2025).

Acara dialog kebangsaan itu digelar BNPT bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Dialog ini dihadiri oleh 240 peserta dari berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Eddy menuturkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman terorisme di tiga era berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa orde lama, Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada masa orde baru, muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Program Strategis BNPT

Eddy menambahkan bahwa BNPT juga memiliki program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto serta prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam upaya mencegah radikalisme, Eddy mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham radikal yang tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya membangun diskusi tentang persatuan, terutama di bulan Ramadan, agar masyarakat terus mengingat bagaimana Indonesia hadir sebagai bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Menurutnya, memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tidak cukup hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dilakukan melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, ia berharap Dialog Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Muhammad Makmun Rasyid
Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan TerorismeMUI Pusat

SETIAP tahun, Ramadan menjadi bulan suci yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, bagi kelompok teroris, bulan ini justru dipandang sebagai momen strategis untuk melancarkan serangan. Momentum Syaban-Ramadan sering kali dianggap sebagai waktu ideal untuk berjihad karena diyakini membawa pahala berlipat ganda.

Kasus terbaru di Bannu, Pakistan, pada 5 Maret 2025, adalah bukti nyata. Serangan bom bunuh diri menewaskan 18 orang, mempertegas pola serupa yang berulang di tahun-tahun sebelumnya. Mengapa aksi terorisme selalu meningkat setiap Ramadan?

Rasionalitas Palsu
Fenomena ini bukanlah kebetulan. Abdullah Azzam, ideolog yang menjadi inspirasi kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS, dalam magnum opus-nya, Al-Tarbiyah Al-Jihadiyah fi Al-Bina (1990), menegaskan bahwa amal baik di bulan Ramadan diyakini bernilai lebih tinggi. Dengan logika yang menyimpang, kelompok teroris meyakini bahwa aksi kekerasan merupakan ibadah utama. Bahkan, Azzam pernah menyatakan bahwa satu jam di medan perang lebih baik daripada 60 tahun ibadah.

Keyakinan ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tetapi juga di Syaban?periode yang mereka anggap sebagai waktu persiapan jihad. Pandangan ini semakin mengukuhkan alasan mengapa serangan teroris kerap terjadi dalam rentang waktu ini.

Di Indonesia, pola serupa juga terlihat. Propaganda jihad Syaban-Ramadan terus menjadi ancaman. Kelompok teroris memanfaatkan momentum ini untuk merekrut anggota baru dan mencuci otak mereka dengan janji pahala besar. Padahal, tindakan mereka justru melanggar ajaran Islam yang mengutamakan kedamaian.

Ancaman terorisme pun tidak selalu hadir dalam bentuk bom atau aksi kelompok radikal. Di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam empat hari pertama Ramadan 2025, terjadi tiga serangan dengan busur panah di beberapa lokasi, termasuk Panakkukang dan Tamalanrea. Seorang anggota kepolisian turut menjadi korban.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan yang menciptakan ketakutan di masyarakat tidak selalu bermotif ideologis. Bisa jadi, ini adalah bentuk kejahatan jalanan yang semakin brutal. Jika tidak dicegah, tren ini dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih luas. Tanpa strategi pencegahan yang efektif, Ramadan, yang seharusnya menjadi bulan penuh kedamaian, justru berubah menjadi bulan ketakutan.

Generalisasi Musuh
Pola pikir ekstremis tidak hanya terlihat dalam aksi-aksi terorisme saat Ramadan, tetapi juga dalam cara mereka menggeneralisasi musuh. Mahmud Al-Harabi dalam kitabnya Maus�?ah al-Firaq wa al-Maz�hib wa al-Ady�n al-Mu?�shirah memuat cuplikan seruan Al-Qaeda pada 1998 yang menyatakan bahwa "setiap kaum Muslimin hukumnya wajib untuk membunuh orang Amerika Serikat, termasuk sipil, militer, hingga sekutunya di mana pun mereka berada."

Pernyataan ini mencerminkan logika yang tidak hanya hitam-putih, tetapi juga menciptakan kewajiban mutlak bagi para pengikutnya untuk melakukan kekerasan tanpa batas waktu dan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Fenomena ini juga terlihat dalam perkembangan Islamisme politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kemunculan kelompok yang mengusung ?Islam Syariat? dengan pendekatan yang serba halal-haram menunjukkan bagaimana Islam dikonstruksikan hanya sebagai hukum positif yang harus diwujudkan dalam institusi negara.

Dalam konteks ini, negara tidak lagi dipandang sebagai ruang keberagaman, tetapi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum syariat secara paksa. Konsekuensinya, model negara yang mereka usung cenderung bersifat teokratis dan otoriter, sebagaimana yang terlihat dalam pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Dengan pola pikir seperti ini, ekstremisme tidak hanya melahirkan kekerasan fisik, tetapi juga pemaksaan tafsir tertentu atas Islam yang menutup ruang bagi perbedaan pandangan. Ini mengingatkan kita pada logika ?menepuk semua nyamuk?, di mana siapa pun yang tidak sepaham dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan.

Paradigma yang Menyimpang
Pandangan jihad yang dikembangkan kelompok teroris berseberangan dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dalam periode awal di Makkah, hubungan antara Muslim dan komunitas Yahudi serta Nasrani tidak selalu bersifat konfrontatif. Bahkan, sebagian orang Yahudi mengakui kenabian Muhammad, sementara yang lain memilih hidup berdampingan.

Ketika hijrah ke Madinah, Nabi tidak serta-merta memerangi komunitas Yahudi dan Nasrani, melainkan membangun kerja sama dalam politik, hukum, dan ekonomi. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan tanpa sebab, tetapi justru menekankan prinsip hidup berdampingan.

Dalam aspek teologis, Islam juga menegaskan kebebasan beragama, sebagaimana termaktub dalam firman Allah: ?Bagiku agamaku, dan bagimu agamamu.? Sejarah mencatat bahwa pertentangan antara Muslim dan komunitas Yahudi-Nasrani lebih banyak dipicu oleh faktor politik dan ekonomi, bukan semata-mata persoalan agama.

Dengan demikian, klaim jihad yang diusung kelompok teroris tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dengan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Jihad bukan sekadar perang, tetapi perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Jika narasi jihad terus dipelintir untuk membenarkan kekerasan, maka kita perlu bertanya: apakah kita masih membiarkan logika generalisasi musuh merajalela?

Tulungagung -

Dua narapidana kasus tindak pidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Ikrar tersebut disaksikan oleh Densus 88 hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kedua napiter tersebut adalah Margono, warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Gunawan Dwi Rianto, warga Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

Dengan mengenakan setelan hitam putih dan bersongkok, kedua napiter mengucapkan ikrar kesetiaan kepada NKRI.

"Melepaskan baiat saya dari amir atau pemimpin kelompok, jaringan, organisasi radikalisme, dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Gunawan dan Margono secara serentak.

Usai ikrar, keduanya melakukan hormat dan mencium bendera Merah Putih sebagai simbol kecintaan dan kesetiaan terhadap Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, mengaku bersyukur Margono dan Gunawan akhirnya kembali ke pangkuan NKRI.

"Kami bersyukur, di bulan yang baik ini ada tekad yang sangat kuat dari dua narapidana ini. Didukung oleh pembinaan yang baik serta dukungan dari Densus 88, BNPT, Polres, Kodim, Kejaksaan, dan Pemda, ini semakin menguatkan semangat mereka untuk kembali kepada NKRI," kata Kadiyono, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, pengucapan ikrar kesetiaan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi yang terus dilakukan oleh pemasyarakatan bersama Densus 88 dan BNPT.

Sebelum menjalani ikrar, kedua narapidana telah masuk kategori hijau dan telah berbaur dengan narapidana lain di Lapas Tulungagung. Bahkan, mereka sudah mengikuti kegiatan ibadah secara berjamaah di masjid lapas.

Kadiyono menjelaskan pengucapan kesetiaan terhadap NKRI merupakan syarat tambahan bagi napiter untuk mendapatkan pemotongan masa pemidanaan. Setelah ikrar ini, Gunawan dan Margono bisa diajukan untuk mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini merupakan syarat tambahan. Setelah ikrar ini, mereka dapat diusulkan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk remisi," jelasnya.

Kakanwil menambahkan bahwa berdasarkan data di Lapas Tulungagung, masa pemidanaan kedua narapidana terorisme tersebut tinggal delapan dan sembilan bulan.

Sementara itu, di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur, tercatat masih ada 20 narapidana terorisme yang menjalani pembinaan. Kadiyono berharap langkah yang diambil oleh dua napiter di Tulungagung dapat menjadi contoh bagi narapidana lainnya.

"Ini adalah proses yang baik, tentunya dengan niat yang kuat dari masing-masing warga binaan. Kami berharap narapidana lainnya menyusul untuk menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Setelah ini, ada juga di Madiun," tambahnya.

(abq/iwd)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa institusinya mengutamakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan tim untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami di 2025 ini mengutamakan pembentukan satuan tugas. Contohnya, kami sudah bentuk Satgas Kontra Radikalisasi,” kata Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa Satgas Kontra Radikalisasi merupakan kolaborasi BNPT dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Ini dalam rangka untuk menyiasati efisiensi, sehingga semua menjadi gotong royong, termasuk juga pelaksanaan deradikalisasi,” ujarnya.

Untuk hal tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPT telah membuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pagu akhir BNPT pada tahun anggaran 2025 adalah Rp472.980.867.000,00.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa BNPT telah mengefisienkan anggaran sebesar Rp153.415.712.000,00 dari total pagu awal sebanyak Rp626.396.579.000,00.

Adapun kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan BNPT memiliki semboyan "Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan."

"Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini," kata Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Ia mengerti dan memahami bahwa negara harus melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat, pemerintah, maupun ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan sejahtera ke depannya.

Eddy mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan pemerintah melalui BNPT wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme.

Ia menuturkan pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga langkah, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Salah satu upaya kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat yang rentan terpapar radikalisme.

"Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, upaya deradikalisasi dilakukan dengan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme.

Berbagai langkah deradikalisasi tersebut, kata Eddy, dilakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bersyukur lantaran tidak ada aksi terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, situasi kondusif terjadi lantaran masifnya kampanye mengenai paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Eddy dalam sambutannya di acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025). Dia mengaku selalu melakukan monitoring di media sosial dan sudah men-take down ribuan akun diduga menyebarkan paham radikalisme.

"Terima kasih, Pak Noor Huda. Jadi buku dan film tadi itu, ini kampanye untuk paham radikal terorisme. Alhamdulillah ya, walaupun tiga tahun terakhir ini tidak terjadi peristiwa tindak pidana terorisme, tetap kami BNPT berkolaborasi dengan kementerian/lembaga BNPT, ada TNI, ada Polri, ada BIN, ada Bais, dan lain-lain, Pak. Kami setiap hari, Pak, di sini ada Pak Tommy Zakaria dari BIN, setiap hari kami monitor, Pak," kata Eddy.

Eddy menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan monitoring di media sosial. Ribuan akun diduga terafiliasi dengan radikalisme dilakukan take down.

"Untuk monitor sekarang ini adalah perkembangan di media sosial, Pak. Tahun 2024 saja, itu kurang lebih ada 3.000-an, Pak, akun yang kami lakukan pemutusan akses ataupun di-take down. Hampir kurang lebih sebetulnya, 3.000. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan platform dari media sosial, baik itu Facebook, Telegram, dan lain-lain," ujarnya.

"Dan kami bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di ruang siber ini, ini menjadi tempat penyebaran paham radikal terorisme," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan ucapan terima kasih atas terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karena dapat menjadi pembelajaran. Dia menyebut perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban dari paparan radikalisme.

"Dan juga saya terima kasih juga kepada terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' ini. Ini menjadi pembelajaran, Pak. Buat kita semua. Tetap yang jadi korban perempuan dan anak-anak. Dan ini dari PBB juga sudah menyuruh bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya Pak Deputi III sudah melakukan dengan beberapa pihak dari UN dan dari PPPA, Menteri PPPA, membuat modul buku-buku," imbuhnya.

(dek/dek)

Jakarta -

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

(jat/dek)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam melindungi perempuan dan anak dari pengaruh paham radikal terorisme.

Dalam pertemuan dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (15/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono berharap dukungan dari MUI dalam memberikan pembinaan terhadap perempuan dan anak membuat mereka tidak menjadi korban maupun pelaku terorisme.

"Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak ini menjadi tameng, ada beberapa kejadian perempuan dan anak menjadi istilahnya menjadi martir," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perkembangan globalisasi memudahkan kelompok teror untuk menyebarkan ideologi radikal di ruang siber, yang dapat mempengaruhi semua kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dengan demikian, lanjut dia, penting memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme.

"Kita ketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi menjadi tantangan kita, termasuk penyebaran paham radikal terorisme, terutama di ruang siber," jelasnya.

Eddy menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus sehingga harus dilindungi agar jangan sampai mereka terpapar oleh paham radikal terorisme.