PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com– Sosok Mudyat Noor bukanlah nama baru di kancah politik Kalimantan Timur. Dengan pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi. Dia akhirnya terpilih sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) untuk periode 2025-2030.

Namun, siapa sangka, di balik kesuksesannya, ia berasal dari keluarga sederhana yang mengutamakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Lahir di Samarinda pada 9 Februari 1979, Mudyat Noor adalah anak dari pasangan Mahmud dan Yatinah.

Ayahnya merupakan seorang guru ASN di sekolah menengah di Samarinda, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji di kampungnya.

Julukan "Si Anak Guru Mengaji" melekat pada dirinya sejak kecil, mengingat peran besar ibunya dalam mengajarkan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar.

Mudyat mengawali pendidikannya di SDN 033 Sei Pinang Dalam, lalu melanjutkan ke SMPN 6 Samarinda dan SMAN 2 Samarinda. Setelah lulus SMA pada tahun 1996, ia memilih Fakultas Kehutanan di Universitas Mulawarman sebagai tempat menimba ilmu di jenjang perguruan tinggi.

Selama menjadi mahasiswa, Mudyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi.

Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menjadi kawah candradimuka bagi dirinya dalam memahami kepemimpinan dan pergerakan sosial. Tahun 1998, ia turut serta dalam gelombang reformasi yang mengguncang Indonesia, pengalaman yang semakin memupuk idealismenya untuk terjun ke dunia politik.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Mulawarman pada tahun 2001, ia sempat ditawari menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, jiwa aktivisnya lebih tertarik pada dunia organisasi dan politik. Ia aktif di berbagai organisasi seperti KNPI, HIPMI, KADIN, hingga menjadi Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Samarinda.

Bakat kepemimpinannya menarik perhatian almarhum Achmad Amins, mantan Wali Kota Samarinda (1999-2010), yang melihat potensi besar dalam diri Mudyat. Dengan tekad kuat, ia mulai merintis karier politiknya secara mandiri.

Pada usia 30 tahun, Mudyat Noor berhasil menduduki kursi DPRD Kalimantan Timur untuk periode 2009-2014. Sebagai anggota dewan, ia dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial.

Namun, perjuangan politiknya tidak selalu mulus. Dalam Pemilu Legislatif 2024, ia mencoba peruntungan di DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, tetapi gagal meraih suara yang cukup.

Tak patah arang, ia beralih ke Pilkada Penajam Paser Utara, daerah yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak awal, Mudyat Noor tegas menolak maju sebagai calon wakil bupati. Ia bertekad untuk menjadi pemimpin utama agar bisa menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat PPU.

Usahanya membuahkan hasil ketika ia dipasangkan dengan Waris Muin, politisi Gerindra yang juga adik Ketua DPRD PPU, Raup Muin.

Sebagai pengusaha yang juga memiliki pengalaman di bidang kontraktor dan sektor lainnya, Mudyat Noor memahami pentingnya pembangunan ekonomi daerah.

Kini, dengan status PPU sebagai wilayah penyangga IKN, ia berkomitmen untuk memastikan masyarakat setempat tidak tertinggal dari arus pembangunan.

"Apalagi saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan berkah dengan hadirnya IKN. Tentu itu juga memicu saya, sebagai orang Kalimantan Timur, untuk membantu membangun kesiapan masyarakat di PPU agar tak tertinggal dengan sejumlah program yang ada," ujar Mudyat Noor pada Rabu, 24/7/2024.

Dengan latar belakang sebagai aktivis, politisi, dan pengusaha, Mudyat Noor memiliki visi besar untuk membawa PPU menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjawab tantangan dan peluang yang datang seiring perkembangan IKN, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Kini, perjalanan panjang Mudyat Noor sebagai Bupati PPU baru saja dimulai. Masyarakat menaruh harapan besar padanya untuk membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi daerah yang kini menjadi salah satu pusat perhatian nasional.