PADANG, KOMPAS.com - Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, berencana mengadukan tindakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Langkah ini diambil untuk mencari keadilan dan kepastian hukum terkait putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mendiskualifikasi dirinya.

Menurut kuasa hukum Anggit dari Kantor Hukum Lawfirm Soni Wijaya & Partners, Soni Wijaya, permasalahan mengenai kewajiban mengumumkan status terpidana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya untuk pasangan calon yang divonis pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

"Klien kami diberikan hak oleh UU untuk tidak mengumumkan status terpidananya, sehingga vonis diskualifikasi adalah bentuk kesewenangan dan kezaliman yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK," ujar Soni saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Soni juga mengkritik keputusan Majelis Hakim MK yang memutuskan memerintahkan KPU setempat untuk menggelar PSU. Menurutnya, itu adalah tindakan yang tidak elok dan bijaksana.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat menciptakan preseden buruk yang mengacaukan kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Karena hal yang diatur oleh UU 'tidak perlu diumumkan', yang artinya adalah hak konstitusional yang diberikan UU itu sendiri terhadap klien kami malah dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membatalkan suara hampir seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman," tambahnya.

Lebih lanjut, Soni menegaskan bahwa Majelis Hakim MK tidak berhak melarang Anggit untuk mengikuti proses PSU, mengingat kliennya tidak melanggar prosedur administratif.

Ia menekankan bahwa secara hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang mencabut hak konstitusional Anggit untuk memilih dan dipilih.

"Jadi jelas Majelis Hakim MK telah melanggar UU tentang hak konstitusional klien kami," tegas Soni.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

PADANG, KOMPAS.com - Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, menyatakan keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan perselisihan hasil pemilu Pilkada Pasaman 2024.

Menurut kuasa hukum Anggit dari Kantor Hukum Lawfirm Soni Wijaya & Partners, Soni Wijaya, putusan yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mendiskualifikasi kliennya tidak elok dan bijaksana.

"Majelis Hakim MK telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara PHPU Aquo," kata Soni yang dihubungi Kompas.com, Senin (24/2/2025).

Menurut Soni, MK tidak berhak mengadili permasalahan administratif prosedural yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada masa tahapan penyelenggaraan Pilkada karena merupakan kewenangan PTUN.

"Permasalahan administratif prosedural seharusnya dianggap telah lampau waktu dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan para paslon peserta Pilkada terhadap paslon lainnya apabila pada tahapan ini tidak ada keberatan atau gugatan," jelas Soni.

Soni mencontohkan kasus di Pilpres 2024 lalu, di mana putusan MK pada gugatan Pilpres terdahulu menunjukkan bahwa Paslon 01 dan Paslon 03 tidak menyatakan keberatan atas permasalahan proses prosedural administratif dari diterimanya pencalonan cawapres Gibran Rakabuming oleh KPU.

Karena dianggap lampau waktu, maka Paslon 01 dan 03 dianggap telah melewatkan kesempatannya untuk mengajukan keberatan atas prosedur administratif tersebut.

"Sehingga putusan MK ini bertentangan dan bertolak belakang dengan putusan MK Aquo," jelas Soni.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, karena terbukti tidak jujur mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penipuan.

Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, dalam perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur-Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah

"Mengadili, dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, Senin (24/2).

Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan dalil pemohon terkait surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK menemukan fakta hukum kendati pun surat berkenaan dengan rekomendasi, secara substansi isinya tidak dimaksudkan merekomendasikan PSU. Namun, meminta KPU Kabupaten Bangka mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi syarat PSU sesuai ketentuan berlaku.

Di samping itu, setelah dikonfirmasi Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Bangka yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Bangka.

"Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap lapora hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan PSU," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalam persidangan perdana, Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri diketahui adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan-keadaan.