REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan rencana pemulangan terpidana kejahatan seksual Reynhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia bukan prioritas. Pun juga rencana untuk memulangkan tahanan kasus terorisme Hambali dari Penjara Guantanamo, Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impimas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masih banyak warga negara Indonesia lainnya yang dipenjara di luar negeri, yang lebih prioritas untuk dapat dikembalikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yusril, saat rapat kerja Kemenko Kumham Imipas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga narapidana kekerasan seksual di Inggris, serta Hambali tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, bukanlah prioritas pemerintah saat ini,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, sebagai otoritas di pemerintahan, masalah pemulangan Reynhard dari Inggris, dan Hambali dari tahanan AS memang tetap menjadi pembahasan di internal kementerian yang dipimpinnya. “Bahwa pemerintahan saat ini tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Namun secara keseluruhan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kedua kasus tersebut,” ujar Yusril.

Menurutnya, sebagai pemerintah maupun penyelenggara negara, wajib dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Termasuk, kata dia, terhadap Reynhard dan Hambali yang hingga kini masih menjadi warga negara Indonesia.

“Tanggung jawab negara terhadap WNI (warga negara Indonesia), betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan,” ujar Yusril.

Akan tetapi Yusril menjelaskan, banyak juga warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di negara-negara lain, yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dipulangkan. “Pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali. Melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri,” ujar Yusril.

Kasus Reynhard hingga kini meski menjadi perhatian publik, tetapi belum ada pembicaraan tentang keputusan untuk memulangkan. Adapun terkait dengan kasus Hambali yang ditahan oleh AS, hingga kini, kata Yusril, mendesak agar segera disidangkan untuk keadilan dan penegakan HAM.

Dan terkait Hambali, Yusril memastikanbelum ada keputusan apapun terkait rencana permohonan untuk pemulangan. “Tidak ada prioritas dalam kasus-kasus ini. Tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Dan kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus-kasus hukum berat, maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati,” terang Yusril.

Itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Pemerintah sedang mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Koordinasi dimaksud untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," tuturnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini, (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," katanya.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Namun demikian, Hambali dapat diadili atas kasus terorisme yang dilakukannya setelah Bom Bali 2002.

"Kalau Bom Bali sudah kedaluwarsa, tetapi kalau kasus-kasus kegiatan terorismenya berlanjut terus. Karena kan walaupun dia tidak melakukan tindakan teror di dalam negeri, tetapi kan berlaku asas personal bahwa kejahatan yang dilakukan oleh WNI meskipun di luar teritori Indonesia, itu tetap berlaku hukum Indonesia," ucap Menko.

Pemerintah tidak memasang target waktu untuk merampungkan wacana pemulangan Hambali.

Yusril menyatakan hal itu tidak termasuk prioritas yang perlu segera diselesaikan.

Selain Hambali, Menko Yusril juga menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap WNI lainnya yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati di negara lain.

"Itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Terlepas dari kejahatan dan kesalahan yang dilakukan, pemerintah akan memberikan pembelaan dan perlindungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya masih mempelajari rencana pemulangan Hambali. Yusril menyampaikan pemerintah tidak memiliki tenggat mengenai rencana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 itu.

Yusril mengatakan Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan. Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Hambali itu menjadi fokus perhatian kami, karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tahanan Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer Amerika Serikat sampai sekarang," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

"Dan concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," ucapnya.

Yusril menjelaskan pihaknya tidak memiliki tenggat waktu terkait rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan, pemulangan Hambali juga harus disertai dengan kepentingan masyarakat Indonesia di dalam negeri.

"Mengenai Hambali, belum, itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan, karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," katanya.

Menurut Yusril, belum ada keputusan secara resmi mengenai rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan rencana pemulangan Hambali juga masih dibahas dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita sedang mempelajari dan menjajaki dan mengkoordinasikan ini, bukan hanya kami, tapi juga badan, kementerian dan lembaga lain, Kemenlu, Kepolisian dan Mabes TNI, kemudian juga BNPT dan sebagainya, sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," ucapnya

Lihat juga Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

[Gambas:Video 20detik]