Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno dan Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu dan Kamis, 26-27 Februari 2025.

Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

"Kemudian terkait AA lusanya. Nah, itu juga sama. Jadi, tinggal ditunggu besok sama lusa," lanjut dia.

Penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang didapat dari penggeledahan di rumah Japto dan Ahmad Ali beberapa waktu lalu.

Dari rumah Japto yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain yakni 11 mobil (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki), dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Sedangkan dari rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, penyidik menyita uang Rp3,4 miliar, beberapa tas dan jam bermerek, dokumen hingga BBE.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024.

KPK kembali menetapkan Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah berani pada Selasa, 4 Februari 2025, dengan menggeledah rumah yang terletak di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah tersebut diduga milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi kegiatan penggeledahan tersebut melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 Februari 2025. "Benar, ada kegiatan penggeledahan terkait perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Ciganjur, Jakarta Selatan," kata Tessa.

Namun, Tessa belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian barang yang disita dalam penggeledahan ini. Dia juga belum menjelaskan keterkaitan Japto Soelistyo Soerjosoemarno dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Dalam kesempatan yang sama, KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, pada hari yang sama, 4 Februari 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, uang tunai, tas, dan jam tangan.

"Informasi sementara ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, serta tas dan jam," ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum merinci jumlah uang yang disita atau jenis tas dan jam yang ditemukan. Sebab, penggeledahan tersebut baru saja selesai, dan pihak KPK masih menunggu hasil rilis resmi dari penyidik terkait.

KPK terus berkomitmen untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi ini, yang melibatkan sejumlah pihak penting. Publik pun akan terus menantikan perkembangan lebih lanjut terkait penyidikan yang sedang berlangsung.

Editor : Arif Ardliyanto