Gubernur Bali Wayan Koster akan membentuk tim gabungan untuk menangkal WNA nakal di Bali. Tim itu akan diisi petugas Imigrasi, Satpol PP dan Pecalang.

Untuk meminimalisasi keberadaan turis bermasalah alias turis nakal di Pulau Dewata, tim khusus yang akan melibatkan unsur Imigrasi, Satpol PP, dan Pecalang akan dibentuk oleh Gubernur Wayan Koster.

Tim itu dibentuk untuk menghadapi maraknya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terpadu dan menyeluruh terhadap aktivitas WNA.

Khususnya perilaku turis-turis nakal yang dinilai menyimpang dari aturan hukum maupun norma budaya Bali.

"Harus dibuat terintegrasi bersama, tidak bisa kami bergerak parsial. Ini menyangkut citra Bali dan kewibawaan negara," tegas Koster dalam pertemuan dengan Imigrasi Bali, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (6/5/2025).

Menurut Koster, titik awal pengawasan dimulai sejak WNA menginjakkan kaki di Bali melalui bandara. Karena itu pelayanan imigrasi harus tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga selektif.

"Kalau ada WNA yang bermasalah secara pidana, tidak ada toleransi, harus ditindak tegas," ujarnya.

Langkah ini merupakan respons konkret terhadap keresahan masyarakat Bali atas ulah sejumlah turis yang bertindak semena-mena. Termasuk menyalahgunakan visa, melanggar lalu lintas, hingga melecehkan nilai-nilai adat setempat.

Sementara itu, Kakanwil Imigrasi Bali, Parlindungan, mendukung inisiatif tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam menjaga kualitas dan marwah pariwisata Bali.

"Kami siap bersinergi penuh dengan Pemprov Bali. Apalagi jumlah WNA yang masuk terus meningkat setiap tahunnya. Ini tantangan bersama," beber Parlindungan.

Dengan dibentuknya tim gabungan ini, Pemprov Bali menegaskan bahwa pariwisata Bali ke depan tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga kualitas.

Turis yang ingin menikmati keindahan Bali, harus pula menghormati aturan dan budaya lokal. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang merusak citra pulau ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Gubernur Bali Wayan Koster akan membentuk tim gabungan guna meminimalisasi keberadaan turis bermasalah alias nakal di Pulau Dewata. Hal itu untuk menghadapi maraknya pelanggaran oleh warga negara asing (WNA) di Bali.

Tim ini akan melibatkan unsur Imigrasi, Satpol PP, dan Pecalang. Mereka akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terpadu dan menyeluruh terhadap aktivitas WNA, khususnya yang dinilai menyimpang dari aturan hukum maupun norma budaya Bali.

"Harus dibuat terintegrasi bersama, tidak bisa kami bergerak parsial. Ini menyangkut citra Bali dan kewibawaan negara," tegas Koster dalam pertemuan dengan Imigrasi Bali, di Jayasabha, Denpasar, Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, titik awal pengawasan dimulai sejak WNA menginjakkan kaki di Bali melalui bandara. Karena itu pelayanan imigrasi harus tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga selektif.

"Kalau ada WNA yang bermasalah secara pidana, tidak ada toleransi, harus ditindak tegas," ujarnya.

Langkah ini merupakan respons konkret terhadap keresahan masyarakat Bali atas ulah sejumlah turis yang bertindak semena-mena. Termasuk menyalahgunakan visa, melanggar lalu lintas, hingga melecehkan nilai-nilai adat setempat.

Sementara itu, Kakanwil Imigrasi Bali, Parlindungan, mendukung inisiatif tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam menjaga kualitas dan marwah pariwisata Bali.

"Kami siap bersinergi penuh dengan Pemprov Bali. Apalagi jumlah WNA yang masuk terus meningkat setiap tahunnya. Ini tantangan bersama," beber Parlindungan.

Dengan dibentuknya tim gabungan ini, Pemprov Bali menegaskan bahwa pariwisata Bali ke depan tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga kualitas. Turis yang ingin menikmati keindahan Bali, harus pula menghormati aturan dan budaya lokal. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang merusak citra pulau ini.

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali

Denpasar (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan beserta rombongan melakukan verifikasi lapangan untuk menggali tiga isu permasalahan di Bali.

Ade di Denpasar, Jumat, menyebut tiga isu tersebut mengenai penanganan narkotika, kapasitas lapas, serta perilaku keamanan dan ketertiban WNA, dimana nantinya akan dilaporkan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Setelah kami melakukan koordinasi ini akan kami catat, respon dengan baik dan akan kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dibuatkan memo yang tentunya akan kami sampaikan tindaklanjutnya kepada Presiden dan dibahas dalam rapat terbatas,” kata dia.

Tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden sendiri telah tiba di Bali pada Rabu (10/7) lalu dengan pengumpulan data pertama di Polda Bali membahas persoalan peredaran narkotika.

Selanjutnya mereka bertemu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk memantau di lapangan kondisi kepenuhan kapasitas lapas.

Sementara hari ini rombongan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh WNA yang dinilai meresahkan masyarakat Bali.

“Tadi kami banyak mendapat informasi dari media sosial maupun pengaduan langsung dari Pemprov Bali, ada yang viral perilaku WNA yang banyak melakukan penyimpangan, tidak tertib berlalu lintas, tidak menghargai kultur masyarakat Bali ini fenomena yang terjadi,” ujar Ade Irfan.

Berikutnya mereka akan menentukan langkah-langkah penanganan masalah ini tanpa gegabah, sebab pemerintah tidak ingin proses penegakan yang dilakukan justru mempengaruhi kedatangan wisman yang membawa dampak baik bagi perekonomian.

Sementara itu Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra telah menyampaikan temuan-temuan kasus yang dilakukan WNA selama ini.

“Saya sudah melihat ya banyak seperti ugal-ugalan pelanggaran lalu lintas, disini masyarakat kita juga harus membantu, rentalnya juga semestinya memberi pemahaman, sebab di sisi lain kita juga menginginkan wisatawan ada,” ujarnya.

Untuk itu Pemprov Bali berharap dengan kehadiran Kantor Staf Presiden dapat membantu dalam menentukan bersama-sama solusi atas permasalahan yang belakangan terjadi di Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024