Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Indonesia segera membahas pemindahan terpidana mati kasus narkoba Serge Atlaoui ke negara asalnya Prancis dengan pihak pemerintah setempat.

"Kemarin Dubes Prancis mulanya mau datang ke sini, tetapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Prancis," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerima surat permohonan pemindahan Serge Atlaoui dari Kementerian Kehakiman Prancis. Pembahasan lebih lanjut mengenai surat tersebut direncanakan pada pekan depan.

Namun begitu, Yusril mengatakan tahapan pemindahan Serge Atlaoui akan serupa dengan pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina serta lima orang terpidana anggota Bali Nine ke Australia.

"Orang Prancis itu ‘kan sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya, kemanusiaan. Tapi kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan," kata Yusril.

Ia menambahkan pemindahan Serge Atlaoui dapat dilakukan pada bulan Desember ini apabila Pemerintah Prancis segera menyepakati syarat yang diberikan Pemerintah Indonesia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap di Cikande, Tangerang, pada tahun 2005. Atlaoui telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya gembong narkoba itu berakhir kandas.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah membahas pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina dan anggota Bali Nine ke Australia.

Sama halnya dengan wacana pemindahan Atlaoui, pemindahan Mary Jane dan anggota Bali Nine juga didasari atas permintaan negara asal para terpidana itu.

Pemindahan narapidana tersebut dilakukan dengan syarat tertentu, di antaranya negara bersangkutan, yakni Filipina dan Australia, wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Setelah kembali ke negara asalnya, para narapidana wajib melanjutkan sisa hukuman. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Filipina maupun Australia jika ingin memberikan pengampunan kepada narapidana dimaksud.

Selain itu, pemindahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip resiprokal. Artinya, Pemerintah Filipina dan Australia juga mesti mempertimbangkan jika Pemerintah Indonesia meminta terpidana WNI di Filipina dan Australia dipulangkan ke Tanah Air.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan pemindahan tahanan Mary Jane Veloso

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa pemindahan terpidana di kawasan ASEAN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Menurut lulusan Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) itu, pemindahan terpidana mati seperti kasus Mary Jane Veloso yang merupakan narapidana hukuman mati asal Filipina yang dikembalikan ke negaranya sesuai dengan UU tersebut sehingga penerapannya sudah tepat.

"Indonesia punya UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, jadi bukan lagi masalah wacana ini pelaksanaan UU," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Dampak dari keputusan pemindahan terpidana mati itu, kata dia, akan membuat hubungan Indonesia dan Filipina makin baik. Bahkan, pemerintah Indonesia bisa memiliki peluang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa ke depan.

"Dampaknya kerja sama antara kedua negara makin baik. Suatu saat Indonesia juga akan butuh Filipina untuk kepentingan WNI dan negara," ujar akademisi tersebut.

Chairul menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu khawatir dengan keputusan tersebut.

Untuk agenda-agenda lain ke depannya yang serupa seperti itu, menurut dia, Pemerintah bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya.

"Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan transfer of prisoner (pemindahan tahanan) yang bersangkutan (Mary Jane Veloso)," ujar dia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengesahkan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).

UU itu memungkinkan negara yang ikut menandatanganinya seperti Indonesia dan Filipina, kata dia, untuk saling meminta bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap sedang mengkaji pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso. Supratman menyebut hasil kajian tersebut nantinya akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo.

"Sementara kami pelajari bersama dengan Pak Menko, Prof Yusril. Nanti kami komunikasikan, konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu akan diambil, mana yang terbaik," ungkap Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Supratman mengatakan pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) ini tak hanya Mary Jane saja. Ia menyebut duta besar dari Prancis dan Inggris telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo terkait permohonan pengalihan narapidana.

"Karena bukan hanya soal Mery ya, ada yang warga negara Prancis, juga ada beberapa warga negara UK ya, Inggris," ungkap Supratman

"Para duta besarnya sudah bermohon surat kepada kami dan ditunjukkan nanti kepada Presiden menyangkut soal permohonan untuk pengalihan," sambungnya

Lebih lanjut, Supratman berharap WNI yang menjadi narapidana di luar negeri juga dapat dipulangkan. Ia masih mengkaji mekanisme terkait upaya tersebut.

"Kami juga meminta keluarga negara Indonesia yang ada di luar, sedapat mungkin juga itu bisa kalau terjadi pertukaran. Tapi kan mekanismenya lagi kami kaji nih," ujar Supratman.