Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra bercerita pengalamannya dalam menjelaskan sebuah berita kepada wartawan berulang kali.

Ia mencontohkan saat pemindahan tahanan atau transfer of prisoners terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan narapidana kasus Bali Nine ke Australia beberapa waktu lalu.

Yusril mengaku sebenarnya sejak awal sudah menjelaskan kepada wartawan soal rencana pemindahan para narapidana tersebut.

"Waktu kita mau transfer of prisoners atau exchange prisoners, itu sudah kami terjemahkan pemindahan narapidana dan tukar menukar narapidana. Sudah dijelaskan detail," kata Yusril saat menyampaikan keynote speech dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) 2025, Jumat (17/1) malam.

Meski sudah menjelaskan dengan detail, Yusril mengatakan ada wartawan yang keliru memberitakan rencana tersebut.

"Ditulis Bali Nine dibebaskan Pemerintah Indonesia, ditulis lagi Presiden Prabowo Subianto mengampuni Mary Jane dan Bali Nine, saya berulang-ulang menjelaskan," ujarnya.

Yusril pun mengaku sampai menulis berita sendiri soal pemindahan narapidana itu dan disebarkan ke wartawan.

"Akhirnya apa yang terjadi? Saya tulis berita sendiri, itu bukan pers rilis tapi betul-betul sebuah berita, saya kirimkan kepada media, mereka tinggal poles sana sini, beritanya baru bener," katanya.

Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar Malam Apresiasi Karya Jurnalistik 2025.

Selain Yusril, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej, Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, hingga mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro.

Hadir juga Ketua YLBHI Muhammad Isnur, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, advokat Deolipa Yumara dan Viktor Santosa Sandiasa serta pakar hukum pidana Albert Aries.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan para menteri, pejabat negara, advokat dan masyarakat sipil dalam acara Iwakum malam ini yang menunjukkan dukungan terhadap pers dalam memberikan informasi mengenai kondisi hukum di Indonesia," kata Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono.

Malam Apresiasi Karya Jurnalistik merupakan upaya Iwakum memberikan apresiasi kepada para wartawan yang berdedikasi dan terus bekerja keras menyajikan produk-produk jurnalistik berkualitas terutama yang berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia. 

Iwakum memberi penghargaan kepada para wartawan atas karya tulis dan karya foto.

Untuk karya tulis, juara 1 dimenangkan oleh jurnalis CNNIndonesia.com, juara II jurnalis Kompas.com, juara III jurnalis Media Indonesia dan juara favorit jurnalis CNNIndonesia.com.

Sementara karya foto, juara 1 dimenangkan oleh jurnalis Radar Semarang, juara II jurnalis Antara, juara III jurnalis Kompas, dan juara favorit jurnalis Jawa Pos.

Terpidana kasus narkotika dengan vonis hukuman mati, Mary Jane Veloso, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina dab proses tersebut akan selesai dalam dua hari.

"Dalam sehari atau dua hari proses transfernya atau pemindahannya akan diselesaikan antara Pemerintah RI dengan Filipina," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan selepas agenda Refleksi Akbir Tahun 2024 di Poltekim di Kota Tangerang, Banten, Senin (16/12/2024).

Mary Jane selanjutnya bakal diserahkan ke Pemerintah Filipina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah proses itu, pihak Indonesia menyerahkan seluruh proses hukum ke Filipina.

"Dan kalau sudah diserahkan, naik ke pesawat sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta jelang pemulangannya ke Filipina. Mary Jane pun menjalani pemeriksaan kesehatan hingga administrasi.

"Hari ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta menyambut kedatangan salah satu narapidana yang cukup menyita perhatian publik, Mary Jane Fiesta Veloso. Proses pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada pukul 07.30 WIB tadi. Ia dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul Minggu (15/12). Mary Jane didampingi oleh 6 (enam) orang petugas Satopatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 (empat) orang petugas dari Kejaksaan Tinggi DIY serta Kejaksaan Negeri Sleman.

"Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujarnya.

Saat tiba, Mary Jane menjalani serangkaian prosedur pemindahan. Dia kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan.

"Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan. Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di Lapas," ungkapnya.

I Nyoman Gede Surya mengatakan bahwa proses pemindahan ini berjalan lancar. Dia memastikan proses pemindahannya sesuai SOP.

"Proses ini berjalan dengan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur, mengutamakan keamanan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan di Lapas tujuan, berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)," tuturnya.

Mary Jane diwajibkan mengikuti program mapenaling sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas

Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, wajib mengikuti program masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta sebelum dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane diwajibkan mengikuti program mapenaling sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Senin pagi, pukul 07.30 WIB dengan didampingi oleh enam orang petugas Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Ia sebelumnya ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Setelah menjalani hukuman selama hampir 15 tahun, Mary Jane dipindahkan ke Jakarta via jalur darat sebelum kemudian ditransfer ke Filipina, kampung halamannya.

Kedatangan Mary Jane dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Surya menjelaskan, setelah tiba di Lapas Pondok Bambu, Mary Jane melakukan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. “Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan,” katanya.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia dan Filipina telah menyepakati pemindahan Mary Jane. Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihaza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez telah meneken pengaturan praktis (practical agreement) terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin itu direncanakan bakal dipindahkan ke Filipina sebelum Natal 2024. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti pemulangan narapidana yang belakangan diketahui sebagai korban perdagangan manusia itu.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” imbuh Surya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas, sebelum ia dipindahkan ke negara asalnya, Filipina. Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memastikan bahwa pemindahan narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso, dari Yogyakarta ke Jakarta berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dengan mengutamakan keamanan, transparansi, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

“Proses pemindahan narapidana Mary Jane dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Surya menjelaskan, pemindahan Mary Jane dari Yogyakarta ke Jakarta merupakan tindak lanjut dari Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu bertolak menuju Jakarta via jalur darat pada Minggu (15/12) malam. Petugas penjemput tiba di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada pukul 22.30 WIB, untuk kemudian melakukan pengecekan administrasi dan serah terima berkas Mary Jane.

Mary Jane dan barang bawaannya masuk ke dalam mobil Tim Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pukul 22.50 WIB. Tepat pada pukul 23.00 WIB, mobil tim penjemput dan Mary Jane berangkat menuju Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta diikuti dengan satu mobil Kejaksaan Gunung Kidul.

Narapidana berkewarganegaraan Filipina itu tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Senin pukul 07.30 WIB dengan didampingi oleh enam orang petugas Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Kedatangan Mary Jane dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

“Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan,” kata Surya.

Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas, sebelum ia dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” ujar Surya pula.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez telah meneken pengaturan praktis (practical agreement) terkait pemindahan Mary Jane ke negara asalnya di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane. Adapun Mary Jane, akan dipulangkan dalam status tetap sebagai narapidana sebelum Natal 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Perempuan yang belakangan diketahui sebagai korban perdagangan manusia itu divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Yusril mengatakan bahwa pengubahan hukuman yang bersangkutan merupakan kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia pun akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Filipina akan mengubah status hukuman Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke negara asalnya, yakni dari pidana mati menjadi seumur hidup.

“Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane itu akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya,” kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Namun begitu, Yusril mengatakan bahwa pengubahan hukuman yang bersangkutan merupakan kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia pun akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

“Jadi kalau pun nanti Mary Jane itu diampuni, dia diampuni oleh Presiden Filipina, bukan diampuni oleh Presiden Indonesia karena kita konsisten tidak akan pernah memberikan pengampunan terhadap kasus-kasus narkotika yang berat seperti ini,” kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menyepakati pemindahan Mary Jane, sebagaimana ditandatanganinya pengaturan praktis (practical agreement) oleh Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat.

Usai penandatangan itu, Raul menjelaskan bahwa Filipina menghormati keputusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane. Namun, Mary Jane akan menjalani hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan di Filipina apabila ia dipindahkan.

Adapun, Filipina merupakan salah satu negara yang tidak mengatur pidana mati, sehingga bertentangan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Raul, Pemerintah Filipina akan terus berkoordinasi dengan Indonesia mengenai perkembangan Mary Jane.

“Mary Jane akan tunduk pada aturan dan peraturan Filipina. Namun, hal itu akan bertentangan dengan putusan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh otoritas peradilan Indonesia. Kami menghormati dan menghargai keputusan tersebut,” katanya.

Pemindahan Mary Jane ke Filipina direncanakan sebelum Natal 2024. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tengah mengoordinasikan teknis pemindahan tersebut dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

“Kami juga akan meminta kepada Pemerintah Filipina untuk menyiapkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), semacam paspor bagi Mary Jane untuk memenuhi prosedur administrasi di imigrasi kita sebelum meninggalkan bandara Jakarta nantinya,” kata Yusril pula.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan pemindahan tahanan Mary Jane Veloso

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa pemindahan terpidana di kawasan ASEAN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Menurut lulusan Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) itu, pemindahan terpidana mati seperti kasus Mary Jane Veloso yang merupakan narapidana hukuman mati asal Filipina yang dikembalikan ke negaranya sesuai dengan UU tersebut sehingga penerapannya sudah tepat.

"Indonesia punya UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, jadi bukan lagi masalah wacana ini pelaksanaan UU," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Dampak dari keputusan pemindahan terpidana mati itu, kata dia, akan membuat hubungan Indonesia dan Filipina makin baik. Bahkan, pemerintah Indonesia bisa memiliki peluang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa ke depan.

"Dampaknya kerja sama antara kedua negara makin baik. Suatu saat Indonesia juga akan butuh Filipina untuk kepentingan WNI dan negara," ujar akademisi tersebut.

Chairul menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu khawatir dengan keputusan tersebut.

Untuk agenda-agenda lain ke depannya yang serupa seperti itu, menurut dia, Pemerintah bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya.

"Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan transfer of prisoner (pemindahan tahanan) yang bersangkutan (Mary Jane Veloso)," ujar dia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengesahkan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).

UU itu memungkinkan negara yang ikut menandatanganinya seperti Indonesia dan Filipina, kata dia, untuk saling meminta bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina akan dilakukan pada Desember 2024.

"Perkiraan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan di bulan Desember 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (20/11).

Yusril menjelaskan telah menerima permohonan pemindahan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Ia menyebut permohonan itu juga telah dibahas bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," jelasnya.

Meski telah disetujui oleh Presiden Prabowo, Yusril menegaskan proses pemindahan terhadap narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane baru bisa dilakukan apabila syarat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dipenuhi oleh Pemerintah Filipina.

Ia menuturkan syarat pertama yakni Filipina harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. Ketiga, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

Yusril menjelaskan apabila nantinya proses pemindahan narapidana atau transfer of prisoner terhadap Mary Jane benar-benar terealisasi, maka kewenangan pembinaan bakal diserahkan kepada pemerintahan Filipina.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut tidak menutup kemungkinan Mary Jane akan terbebas dari hukuman mati lewat grasi dari Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.

Yusril mengatakan pemberian grasi tersebut bisa saja terjadi dikarenakan saat ini hukum pidana yang ada di Filipina telah menghapuskan pidana mati.

"Mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup," tuturnya.

"Mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," imbuhnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan membantah membebaskan terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan RI hanya mempertimbangkan opsi "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana. Filipina, kata dia, harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Tidak ada kata bebas dalam statement Presiden Marcos itu. 'bring her back to the Philippines' artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril melalui keterangan persnya, Rabu (20/11).

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi Filipina sebagai negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana yaitu mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, narapidana tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujarnya.

Yusril menambahkan Joko Widodo saat menjadi Presiden RI telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun pemerintah Filipina.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," katanya.

Yusril menjelaskan beberapa hari lalu telah menerima permohonan pemindahanan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Pembahasan juga telah dilakukan bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A. Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," kata Yusril.

Ia memperkirakan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024. Selain Filipina, negara yang telah mengajukan pemindahan narapidana adalah Australia dan Prancis.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, PM Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," ucap Yusril.