JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyinggung soal politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam diskusi publik bertema "Demokrasi Cukong," Burhanuddin memaparkan teori tentang "Prisoner's Dilemma" yang terjadi di antara kandidat politikus.

"Ada teori tentang prisoner's dilemma. Apa itu? Dalam ekonometrik, semua calon itu diuntungkan kalau semua sepakat untuk tidak melakukan politik uang," kata Burhanuddin dalam diskusi yang digelar secara daring dan luring, Kamis (20/2/2025).

Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Ada sejumlah politikus yang memilih melakukan politik uang untuk meraup suara pada saat pemilihan.

Burhanuddin mengatakan, mereka yang khawatir pesaingnya akan melakukan serangan fajar, mau tak mau akhirnya melakukan hal yang serupa.

Sebab, apabila tidak ikut dalam praktik politik uang itu, mereka khawatir akan kalah dalam pertarungan pemilu.

"Tetapi kalau misalnya ada calon yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka semua calon yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan," ujarnya.

Hal ini yang disebut sebagai "Prisoner's Dilemma" atau dilema narapidana/tahanan.

"Dalam konteks dilema narapidana, ini adalah daripada mereka dirugikan kalau tidak melakukan politik uang. Akhirnya semua melakukan. Ini yang jebakan dilema tahanan," ucapnya.

Hukum pidana untuk menindak politik uang pun menjadi lemah.

Burhanuddin menyebut, tak ada yang berani mengeksekusi calon pejabat.

"Dan (akhirnya) ketemu dengan law enforcement yang lemah. Tindak pidana yang paling tidak dieksekusi oleh aparat hukum adalah tindak pidana pemilu," ucapnya.