Menkum sudah tanda tangani surat permintaan ekstradisi Paulus Tannos
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan sudah menandatangani berkas surat terkait permintaan ekstradisi buronan kasus korupsi KTP elektronik Paulus ... [410] url asal
#menteri-hukum #supratman-andi-agtas #paulus-tannos #ekstradisi #pemerintah-singapura
Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan sudah menandatangani berkas surat terkait permintaan ekstradisi buronan kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos kepada pemerintah Singapura.
"Saya juga sudah menandatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan (Paulus Tannos)," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Menkum mengatakan pihaknya telah berkomunikasi pula dengan aparat penegak hukum lain untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta pemerintah Singapura untuk ekstradisi Paulus Tannos.
"Baik KPK, kemudian Kejaksaan Agung, begitu pula Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," ucapnya.
Lebih lanjut saat ditemui usai rapat kerja, Supratman mengatakan telah berkonsultasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melengkapi dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos yang dibutuhkan.
"Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan letter confirmation dan Pak Jaksa Agung sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya," katanya.
Menkum berharap dokumen permintaan ekstradisi Paulus Tannos tersebut dapat segera dilayangkan kepada pemerintah Singapura.
"Segera mungkin surat yang dimaksud, yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim," tuturnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu optimistis permohonan ekstradisi Paulus Tannos pada akhirnya akan dikabulkan oleh pemerintah Singapura.
Supratman meyakini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura, serta perjanjian ekstradisi RI-Singapura pada akhirnya mampu menjadi landasan dikabulkannya permohonan ekstradisi Paulus Tannos.
"Kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi, namun demikian kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri," katanya.
Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.
"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2).
Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.
Selanjutnya Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.
Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Ekstradisi Paulus Tannos Implementasi Perdana Perjanjian RI dengan Singapura
Supratman mengatakan ekstradisi dengan Singapura ini merupakan pertama kali dilakukan. [258] url asal
#ekstradisi #paulus-tannos #menkum #kepolisian #proses-ekstradisi-paulus-tannos #gedung-mpr-dpr-dpd #kementerian-hukum #dpr #agtas #mpr #kali #menteri-hukum #perjanjian-ekstradisi #pemerintah-singapura #pelengka
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada sejumlah prosedur dan mekanisme yang perlu dipatuhi dalam proses ekstradisi Paulus Tannos. Supratman mengatakan ekstradisi dengan Singapura ini merupakan pertama kali dilakukan.
"Nggak ada (kendala), itu soal waktu saja. Ini kan ada proseduralnya, mekanismenya ada, apalagi khusus dengan Singapura. Sekali lagi saya katakan, ini pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura, ini pertama kalinya," kata Supratman di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).
Supratman kembali menegaskan tidak ada kendala khusus terkait pelengkapan dokumen ekstradisi Paulus Tannos. Dia pun meminta publik menunggu proses ekstradisi tersebut.
"Jadi bukan soal ada kendala atau tidak, ini sekali lagi, kita tunggu prosesnya selanjutnya supaya, baik Kejaksaan, KPK, kemudian juga Kepolisian, untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya, permohonannya, kami di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.
Supratman meyakini dokumen ekstradisi tersebut dapat selesai pekan depan. Diketahui, paling lambat pelengkapan dokumen ekstradisi pada 3 Maret 2025.
"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan. Begitu selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura," ujarnya.
Supratman mengatakan Paulus Tannos mengajukan gugatan penangkapannya ke pengadilan di Singapura. Sebab itu, kata dia, saat ini pihaknya perlu lebih dulu mengurusi gugatan yang diajukan tersebut.
"Sekarang ada gugatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, semacam praperadilanlah, untuk menguji keabsahan penangkapannya," kata dia.
"Kita sebagai pihak yang akan meminta ekstradisi tentu harus memberikan keterangan kepada pihak pengadilan. Dan oleh karena itu dokumen yang sementara lagi kita siapkan," imbuhnya.
(amw/dek)