Kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa dinilai atau ditentukan dari sudut pemberi kerja. Melainkan harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli.

Yassierli mengatakan, jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ia juga menyoroti tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2025–2029 tidak memiliki alasan untuk penundaan pembahasan dan pengesahannya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibutuhkan demi menjamin pemenuhan hak PRT sebagai salah satu kelompok rentan.

“Dalam Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, ditegaskan bahwa PRT merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pengaturan khusus dalam pemenuhan hak atas pekerjaan,” kata anggota Komnas HAM Anis Hidayah saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Anis menyebut PRT selama ini mendapat kesulitan untuk pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Komnas HAM menerima pengaduan terkait PRT yang mengalami pelanggaran HAM, seperti gaji tidak dibayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.

Dijelaskan Anis, jenis hubungan kerja PRT kerap dikecualikan dari hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pemberi kerjanya adalah perseorangan dan hubungan kerjanya dianggap bersifat kekeluargaan.

Kondisi itu mengakibatkan PRT rentan menanggung risiko pekerjaan seorang diri, hilang tanggung jawab dari pemberi kerja karena nihilnya landasan hukum, serta hilangnya akses dan layanan maksimal dari negara berupa fasilitas kesejahteraan, penegakan hukum, dan kebebasan berserikat.

Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga tahun 2011 dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pengaturan PRT saat ini hanya merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Untuk itu, menurut Anis, dibutuhkan undang-undang yang menjamin PRT dalam mendapatkan perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban yang mengikat bagi pemberi kerja dan pekerja serta memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut, sambung dia, juga demi menjamin PRT mendapatkan penempatan dan penyaluran tenaga kerja yang bebas diskriminasi dan bermartabat, hak berkumpul dan berserikat, serta pendidikan dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun penyalur.

Atas dasar itu, Anis mengatakan Komnas HAM mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPRT yang berlandaskan pada penghormatan HAM dan mendorong pembahasan yang partisipatif.

“RUU PPRT yang kembali menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2025–2029 tidak memiliki alasan untuk penundaan pembahasan dan pengesahannya,” ujarnya menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025