REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapati 180.954 konten mengandung radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme sepanjang 2024. Konten-konten itu terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris di antaranya Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan konten itu didominasi oleh propaganda dari jaringan teror. Mereka terkoneksi dengan kelompok-kelompok itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BNPT di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Senin (23/12/2024).

Eddy menjelaskan pemantauan konten di media sosial (medsos) menjadi penting lantaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan perencanaan perbuatan jahat bisa dipidana. Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) dapat melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud telah mengarah pada persiapan terorisme.

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

Dari sisi platform, BNPT mendapati penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten. Berikutnya menyusul Facebook dengan 45.449 konten, TikTok dengan 23.595 konten, X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy menyinggung penggunaan Telegram dinilai banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris guna menyebarkan propaganda.

"Ini mengingat platform itu memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas," ujar Eddy.

Oleh karena itu, BNPT bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna menanggulangi penyebaran konten radikalisme. BNPT meyakini kerjasama itu dapat berbuah manis dalam mencegah aksi teror.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ujar Eddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Kemasyarakatan membuka peluang memberi pengampunan terhadap kelompok fundamentalisme Jamaah Islamiyah. Pemberian grasi, amnesti, atau abolisi berpeluang diberikan menyusul deklarasi pembubaran kelompok yang dicap terorisme di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara tersebut.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan, otoritasnya akan mendata para narapidana, maupun mantan terpidana, dan para aktivis Jamaah Islamiyah untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. “Keseluruhan mereka ini, baik yang sudah dipidana, maupun yang sedang dalam proses pidana, juga akan kami diskusikan untuk kemungkinan mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden,” begitu kata Yusril dalam keterangan pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Kata Yusril, pemberian amnesti dan abolisi terhadap para aktivis Jamaah Islamiyah tersebut bagian dari program rekonsiliasi nasional yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Yusril juga mengatakan, terkait pemberian amnesti dan abolisi tersebut, sudah diwacanakan akan diberikan terhadap 44 ribu narapidana yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, kata Yusril, pemberian amnesti dan abolisi tersebut, dengan memberikan syarat dan kategori tertentu. Termasuk jenis tindak pidana yang dilakukan, pun masa pemidanaan yang sedang dijalani oleh terpidana. Program pengampunan tersebut, juga dilakukan dengan membuka kesempatan bagi narapidana warga negara asing untuk dipulangkan ke negara asalnya melalui transfer of prisoners.

Khusus terkait Jamaah Islamiyah, kata Yusril, kelompok tersebut pada 30 Juni 2024 sudah mendeklarasikan pembubaran. Lebih dari 100 anggota senior Jamaah Islamiyah yang mendeklarasikan pembubaran tersebut menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyatakan diri meninggalkan aksi-aksi kekerasan maupun ekstremisme.

Puncak dari pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), pada 21 Desember 2024. Dalam deklarasi puncak tersebut, kata Yusril, lebih dari 1.400 anggota Jamaah Islamiyah yang berasal dari Surakarta, Kedu, dan Semarang turut menyatakan kembali ke Ibu Pertiwi dengan membubarkan Jamaah Islamiyah.

Kata Yusril, pemerintahan Presiden Prabowo menyambut baik pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut. Dan sebagai kompensasi atas pembubaran tersebut, kata Yusril, pemerintah bersedia untuk memberikan pengampunan.