Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (6/2) yang menjadi sorotan, mulai dari pembacaan putusan dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) hingga TNI AL membongkar pagar laut sepanjang 22,5 di Tangerang.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas

Mahkamah Konstitusi (KM) telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.

Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selengkapnya klik di sini.

2. Pemerintah kaji penempatan atase hukum di KBRI Seoul

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2).

Selengkapnya klik di sini.

3. TNI AL bongkar pagar laut sepanjang 22,5 km

Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA, Kamis, dijelaskan pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja TNI AL dan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan dalam pembongkaran yang dilakukan Rabu, pihaknya mengerahkan 219 personel yang terdiri dari personel Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

Selengkapnya klik di sini.

4. BPN identifikasi tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan secara komunal bagi masyarakat hukum adat.

Kepala BPN Papua Barat John Wiclif Aufa di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

"Data kami masih kumpul dan masih lakukan sosialisasi ke masyarakat hukum adat terkait dengan penerbitan sertifikat dimaksud," kata John.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kejagung sebut Kades Kohod belum berikan buku Letter C

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, belum memberikan buku Letter C Desa Kohod meski telah diminta secara resmi oleh institusi tersebut untuk keperluan penyelidikan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

“Itu belum (diberikan),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/2) malam.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan untuk anda baca pada Minggu pagi, yakni mulai dari putusan “dismissal” sengketa Pilkada 2024 yang akan dibacakan pada 4-5 Februari 2025 hingga progres pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota, atau sengketa Pilkada 2024 pada 4–5 Februari 2025.

"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan daripada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis (30/1).

Selengkapnya baca di sini.

2. Komisi III DPR: Penindakan 30 jaksa nakal sesuai komitmen Presiden

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa yang dikenakan sanksi disiplin oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Visi dari Presiden tersebut dipahami Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan bahwa pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo.

Selengkapnya baca di sini.

4. Polda Bali koordinasi dengan Interpol cari 8 perampok WN Ukraina

Kepolisian Daerah (Polda) Bali berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk mencari delapan orang terduga pelaku perampokan terhadap seorang warga negara asal Ukraina Igor Iermakov (48), di Bali.

"Kami koordinasikan Divhubinter Polri sama Interpol jika memang yang bersangkutan meninggalkan Indonesia. Semuanya masuk dalam target yang kami cari," kata Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar, Jumat (31/1).

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tegaskan pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), masih aktif dilakukan.

"Masih aktif pencariannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem Rajiv mengatakan komisinya akan kunjungan kerja spesifik terkait polemik pagar bambu sepanjang 30,16 Km di pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi. Rajiv menegaskan pihaknya akan mencari tahu pelaku dan motif pemagaran laut yang merugikan nelayan setempat.

"Komisi IV akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk mengetahui pelaku serta motif pemagaran laut," ujar Rajiv kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Rajiv mendorong proses penegakan hukum jika terbukti ada indikasi pelanggaran. Hal itu, sebutnya, akan dicari tahu saat kunspek ke lapangan.

"Nanti saat kunspek, kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak. Jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum," kata Rajiv.

Selain itu, Rajiv berharap Komisi III DPR turut mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebagai informasi, Komisi III DPR membidangi hukum dan bermitra dengan Polri, Kejagung, hingga KPK.

"Kami memberikan perhatian serius, setelah diketahui ada pelanggaran hukum, selanjutnya Komisi III DPR RI yang akan mengawal kasus pemagaran laut ini," katanya.

Lebih lanjut, Rajiv mendukung upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut sebagai langkah cepat agar tidak ada aktivitas pemasangan pagar laut lagi.

"Saya apresiasi langkah cepat KKP yang segera melakukan penyegelan sehingga warga setempat tidak semakin dirugikan dengan kegiatan pemagaran ini, sedangkan untuk pembongkaran pagar laut saya yakin KKP memiliki mekanisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," lanjut Rajiv.

Rajiv menuturkan, saat ini Komisi IV DPR tengah membahas secara internal terkait polemik ini. "Kami akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat, selanjutnya kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat, " lanjut Rajiv.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta komisi teknis di DPR untuk mencari tahu pelaku yang bertanggung jawab soal pagar laut tanpa izin di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, dan Kabupaten Bekasi.