JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, praktik mafia hukum yang dulu mulai disoroti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini justru semakin parah.

Di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI itu, misalnya, Mahfud menyoroti bagaimana hukum dipermainkan tidak hanya di lembaga peradilan, tetapi juga di sektor eksekutif hingga legislatif, baik pusat maupun daerah.

“Di eksekutif itu sudah permainan hukum juga rusak bukan main, sehingga timbul-timbul korupsi itu karena hukum dipermainkan di eksekutif, (seperti) perizinan, ndak sampai pengadilan, tapi sudah main di situ, 'cincai di situ' pusat, daerah, DPR, DPRD semua,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud mengungkan, Presiden SBY saat itu menyadari persoalan hukum yang sistemik dan lebih luas dari sekadar praktik di pengadilan.

“Jadi, Pak SBY pada waktu itu (mengatakan) ini bukan pengadilan, darurat kita ini darurat hukum bukan darurat pengadilan, itu kata Pak SBY,” ujar dia.

Menurut Mahfud, istilah “mafia hukum” mulai digunakan secara sadar oleh SBY untuk menggambarkan persoalan hukum yang menyebar di berbagai lini pemerintahan.

Bahkan jika ditelusuri, pernyataan-pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu masih bisa dicari sampai sekarang.

“Anda boleh cari di file-file Pak SBY, pidato-pidatonya itu, dia yang dengan sadar mengatakan bukan mafia pengadilan, ini mafia hukum,” ucap dia.

Atas dasar itu, lanjut Mahfud, Presiden SBY kemudian membentuk satuan tugas khusus untuk menangani mafia hukum.

“Sehingga dia sesudah itu membentuk unit mafia hukum, Satgas dan sebagainya dan itu benar,” kata dia.

Namun, Mahfud menyebut bahwa praktik mafia hukum tersebut tidak hanya tetap berlangsung, tetapi kini menjadi semakin buruk.

Padahal, upaya pemberantasan mafia hukum sudah dilakukan pada zaman Presiden SBY.

“Masih terjadi sampai hari ini, makin parah sekarang,” tutur Mahfud.