PT Timah Tbk (TINS) menetapkan kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra menjadi Komisaris Independen PT Timah.

Pengangkatan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah yang digelar pada Jumat (2/5) lalu.

Yuslih diangkat bersama tiga anggota dewan komisaris lainnya yakni M Hita Tunggal, Rizani Usman, dan Eniya Listiani Dewi.

Selain mengangkat Yuslih, RUPSLB PT Timah Tbk  juga menetapkan Komisaris Utama dijabat oleh Agus Rohman menggantikan M. Alfan Baharudin.

RUPSLB juga menetapkan Restu Widiyantoro menjadi direktur utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Selanjutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi; Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

"RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi," kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan perubahan pengurus itu merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis, serta mendorong tercapainya target-target transformasi dan kinerja yang telah ditetapkan.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambangi Istana Merdeka, Jakarta. Setelah menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Yusril menyebutkan pemerintah tengah membahas pertimbangan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril mengatakan pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, menurut dia, pemerintah berencana membicarakan wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibahas," ujarnya.

Yusril menyebutkan pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap tidak ada permasalahan saat implementasi di lapangan ke depannya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

Diketahui, berdasarkan PMK Nomor 14 Tahun 2024, pembacaan putusan sengketa hasil pilkada dilakukan pada 7-11 Maret 2025. Kemudian, penyerahan salinan putusan pada 7-13 Maret 2025.

Sidang perselisihan hasil pilkada telah dimulai pada Kamis, 9 Januari lalu. Ada 310 perkara yang diregistrasi.

Simak juga Video 'Pemerintah Bakal Data Napi Eks Jemaah Islamiyah yang Bisa Ajukan Grasi':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf merespons Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres setelahpresidential threshold 20 persen dihapus. Dede Yusuf menganggap itu sebagai masukan.

"Semua akan dijadikan masukan yang baik. Nanti dirumuskan di panja RUU saja, dengan harmonisasi akhir bersama MK," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Dede meyakini akan ada banyak ide dan gagasan untuk membatasi jumlah capres. Dia menyebut proses revisi UU Pemilu masih panjang.

"Karena pasti akan banyak konsep dan gagasan, proses masih panjang paling tidak ada setahun ini untuk melakukan kolaborasi ide," ucap dia.

Pernyataan Yusril

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang, silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itulah yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar, jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres, agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara soal 'otak Belanda' saat ditanya mengenai efek jera koruptor jika dimaafkan. Yusril mengatakan hukum pidana baru tak lagi banyak bicara soal efek jera.

"Begini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jera. Ini otak kita ini kan Belanda. Jadi Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jera itu, makanya ada jera penjara. Penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu nggak sebenarnya," kata Yusril di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan efek jera tak lagi jadi target utama. Dia mengatakan hukuman yang diberikan agar membuat orang sadar.

"Karena efek jera itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya. Jadi taubatan nasuhah-lah kira-kira begitu kan," sambungnya.

Yusril mengatakan koruptor akan dimaafkan apabila kerugian negara dikembalikan serta pelakunya dipidanakan. Hal itu merupakan cara agar memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia mencontohkan pelaku menjadi koruptor karena mengemban jabatan.

"Kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana begitulah kira-kira. Kenapa? Kan efek jera supaya nggak ngulang lagi. Coba ambil contoh misalnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan. Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat," tuturnya.

"Begitu dia dipidana terus 5 tahun misalnya 10 tahun, supaya dia jera tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan hanya bisa melakukan itu kalau dia jadi Bupati. Kalau dia supir ojek masa dia mau disuap? Jadi kan dia juga berpikir seperti itu," tambahnya.

Yusril menyampaikan efek jera yang dilakukan pemerintah saat ini cukup membuat para koruptor kapok. Menurutnya, koruptor tak akan melakukan hal berulang apabila tak menjabat lagi.

"Nah jadi efek jera ada itu kan supaya orang itu kapok melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu. Jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap itu terkait dengan jabatan," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons ide Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan hal itu bisa diberikan dengan amnesti dan abolisi.

"Bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi, itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup. Atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi," tambahnya.

Yusril mengatakan selain amnesti dan abolisi, juga ada opsi permohonan grasi individual. Sedangkan amnesti dan abolisi bisa diberikan untuk semua orang.

"Bisa juga kalau grasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon grasi. Tapi kalau amnesti abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya," ucapnya.

Dia mengatakan keputusan amnesti dan abolisi akan diturunkan melalui Keppres. Apabila koruptor mengembalikan hartanya, maka dinyatakan diabolisi.

"Kalau misalnya, nanti keputusan, amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan, misalnya ya, 1 Agustus tahun 2025, barang siapa yang terlibat korupsi ini, mengembalikan hartanya, dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki," ucapnya.

"Jadi ya, kalau bahasa Pak Prabowo ya, mengatakan ya, akan dimaafkan. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi," sambung dia.

Lihat juga Video 'Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap ada tiga negara yang sudah mengajukan permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Yusril menyebut proses dengan Filipina dan Australia terkait pemulangan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane hingga sisa anggota geng Bali Nine sudah hampir selesai.

"Kami melakukan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan, untuk merespons permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia. Dan tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Meski begitu, Yusril menyebut ada sejumlah masalah dalam proses perundingan dengan Australia. Ia menargetkan masalah itu akan selesai dalam waktu dekat.

"Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujarnya.

Yusril juga menyebut narapidana kasus Bali Nine juga sudah hampir selesai dan segera bisa direalisasikan. Ia menargetkan semua proses pemindahan napi akan selesai sebelum perayaan Natal.

"Dengan Bali Nine itu sudah hampir final perundingannya, saya tidak mengatakan sudah seluruhnya selesai tapi sudah hampir final dan juga akan kita segera realisasikan. Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Australia Tony Burke bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoner," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12).

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui adanya persoalan overcapacity atau kelebihan muatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Dia menyebut persoalan itu merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

"Memang masalah overcapacity itu sudah lama sebenarnya, tidak mudah untuk mengatasi persoalan ini," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikan Yusril di tengah peristiwa kaburnya tujuh narapidana kasus narkotika dari Rutan Salemba pada Selasa (12/11) lalu. Baginya, butuh pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengatasi overcapacity di lapas, termasuk lewat revisi Undang-Undang Narkotika.

"Oleh karena berbagai jenis kejahatan itu meningkat sejalan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan sebanyak apapun LP (lembaga permasyarakatan) kita buat, ya tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri," ucap Yusril.

"Karena itu memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," tambah dia.

Lewat beleid tersebut, pengguna narkotika di Tanah Air masih dihukum pidana penjara. Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang dapat diambil pemerintah adalah dengan tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, melainkan merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ungkapnya.

Yusril menuturkan, hingga kini hal itu masih didiskusikan oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi overcapacity lapas yang 50 persen lebih penghuninya berasal dari kasus narkotika. Lebih jauh, Yusril berjanji bahwa pemerintah bakal menyelesaikan masalah tersebut.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," tuturnya.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah ini," pungkas Yusril.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah berhasil menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjen PAS tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan investigasi buntut kaburnya tujuh tahanan dan narapidana dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terkait peristiwa ini.

"Saya sebagai Menteri Koordinator akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil satu langkah-langkah yang tegas, melakukan investigasi terhadap kasus ini. Apakah ada kelalaian atau keadaan kesengajaan," kata Yusril di Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Dia mengatakan, jika ditemukan kelalaian atau kesengajaan, akan ada sanksi yang diberikan. Dia menjamin sanksi diberikan sesuai aturan.

"Sehingga terhadap pegawai kita itu, kalau memang itu kelalaian, itu harus diberikan peringatan. Kalau kesengajaan, itu harus diberikan satu tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," ujarnya.

Peristiwa itu, kata Yusril, menjadi perhatian utama pihaknya. Dia menjamin ada perbaikan dalam segala aspek terkait lembaga pemasyarakatan saat ini.

"Sekaligus juga memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, terkait larinya beberapa tahanan ataupun narapidana, itu menjadi concern dan perhatian kita bersama," ujarnya.

7 Napi dan Tahanan Kabur dari Rutan Salemba

Sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjenpas tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Lihat Video Komisi XIII DPR Sidak Rutan Salemba Buntut 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Natalius Pigai selaku Menteri HAM mampu membangun kesadaran lebih tinggi dalam penegakan HAM. Terlebih, Pigai merupakan aktivis di bidang tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Mulanya, dia menyampaikan sasaran tugas dari kementeriannya, lalu menyampaikan harapannya kepada Pigai.

"Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM, kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia," kata Yusril.

Yusril juga berharap Pigai bisa membantu menyelesaikan persoalan bidang HAM di Indonesia. Baik persoalan HAM masa lalu maupun masa kini.

"Melindungi hak asasi manusia, dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang," ungkapnya.

Yusril sebelumnya juga telah mengatakan Indonesia akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHP tersebut mengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.