Denpasar -

Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

(hsa/mud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyepakati kerja sama atau letter of intent (LoL) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja terkait pencegahan perdagangan orang dan mengatasi tantangan keimigrasian.

Kerja sama yang disepakati dalam Pertemuan Bilateral Imigrasi RI dan Kamboja di Bali, Senin (19/5/2025) ini, didasari atas maraknya kasus warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara nonprosedural di Kamboja terjerat judi dan penipuan online.

Kemudian, kerja sama akan meliputi pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk melindungi warga negara Indonesia dan Kamboja dari migrasi ilegal.

“Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, dikutip dari Antaranews.

Agus mengatakan, kerja sama ini memperkuat upaya yang sudah dilakukan di dalam negeri melalui program Desa Binaan Imigrasi untuk membangun kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki,” ujar Agus.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama di bidang keimigrasian.

“Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point (titik fokus) di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice (berbagi praktik terbaik) penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja,” kata Yuldi.

Menurut dia, Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil, yaitu memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melalui langkah ini, Yudi mengatakan, penyelundup dan fasilitatornya dapat dikenakan sanksi tegas.

Selain itu, Yuldi menyebut, Imigrasi berperan dalam pencegahan dari sejak keberangkatan pekerja migran nonprosedural dengan cara melakukan penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan WNI yang terindikasi migran ilegal

Dia lantas menjelaskan, selama periode Januari–April 2025, petugas di tempat pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran nonprosedural.

Di sisi lain, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Selain dengan cara itu, Ditjen Imigrasi juga aktif mencegah TPPO melalui program Desa Binaan Imigrasi.

Program ini mewadahi masyarakat pedesaan, terutama desa penyumbang pekerja migran terbanyak, untuk mendapatkan edukasi keimigrasian.

“Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan,” ujar Yuldi.

RIAU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar menegaskan pihaknya tidak main-main dalam memerangi narkoba di lingkungan pemasyarakatan khususnya di lapas dan rutan di wilayah Riau. Hal ini menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan di wilayah Riau dalam peredaran narkoba .

"Seperti yang sudah ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa zero narkoba dan ponsel adalah harga mati," tegas Maizar dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. "Kami selalu siap bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Maizar menyebutkan, apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau tersebut dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Soal kemungkinan adanya sanksi pidana, akan diserahkan kepada pihak kepolisian. "Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung lapas rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silahkan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya bagi perjuangan kami zero narkoba dan HP," pungkasnya.

BOGOR - Sebanyak 140 orang utusan Perwakilan Asing di Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Sentul, Bogor pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan keimigrasian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky Ratna serta pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sayu Oka Wadani.

Duta besar (Dubes) yang hadir di antaranya adalah Dubes Tean Samnang dari Kamboja, Dubes Fekadu Beyene Aleka dari Ethiopia, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Afghanistan - Mawlawi Sadullah Baloch, Dubes Kenya - Galma Mukhe Boru, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Irak - Dr. Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, The Charg� d?Affaires - Roshan Lal dari Pakistan, Dubes Dagmar Gonzalez Grau dari Kuba.

Sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru menjadi salah satu fokus pertemuan ini yang dikemas dalam bentuk diskusi panel.

?Rakor ini menjadi kesempatan kami untuk beranjangsana dengan Perwakilan Asing. Selain itu tentunya untuk menyampaikan update seputar kebijakan visa dan izin tinggal. Selain karena ada beberapa aturan terbaru juga sekaligus me-refresh kembali informasi kebijakan sebelumnya seperti Golden Visa dan Bridging Visa,? jelas Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky pada Rabu (14/5/2025) saat membuka acara.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian serta teknis bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (Rogatory). Pada sesi ini, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Wilayah II Ditjen Imigrasi- Arief Adi Prayogo beserta Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri, Yoshi Iskandar menjadi narasumber.

Sesi penutup kegiatan ini adalah coaching clinic seputar layanan keimigrasian, yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam sesi ini, Perwakilan Asing dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh warga negara mereka dalam permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi @indonesiaimmigration juga disampaikan kepada Perwakilan Asing.

Terkait hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi ini, pihaknya berharap para perwakilan asing mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,? tutur Yuldi.

Palembang -

Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), terjadi karena petugas melakukan razia handphone (HP) dalam lapas. Lantas bagaimana respons Gubernur Sumsel Herman Deru soal kejadian itu?

Herman Deru mengaku sudah mendapat informasi bahwa kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut karena petugas merazia HP. Menurutnya, HP memang dilarang sejak awal seseorang masuk ke dalam lapas.

"Saya memonitor masih dari jalur informal, dari medsos dan berita. Tapi saya mendapat informasi agak akurat karena razia HP, sebenarnya nggak perlu dirazia, tapi memang dilarang sejak awal untuk masuk (HP)," ujar Deru.

Over kapasitas lapas yang mencapai 200% secara keseluruhan di Sumsel juga menjadi penyebab kericuhan sulit tertangani. Deru menyebut akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat, tentu akan saya sampaikan terkait over kapasitas ini kepada kementerian yang membidangi kemasyarakatan," katanya.

Selain itu, dia juga ingin mencari tahu penyebab pelanggaran masyarakat sehingga berakibat pada over kapasitas lapas di Sumsel. Dia meminta Badan Kesbangpol Sumsel untuk merincikan jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi.

"Kemudian yang paling penting mencari tahu kenapa over kapasitas, jangan salahkan gedungnya tapi kenapa banyak terjadi pelanggaran (hukum). Persoalan ini saya minta Kesbangpol mencari tahunya, apakah banyak karena narkoba atau tindak pidana lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, dengan mengklasterkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan tahanan akan diketahui apa penyebab terbanyaknya. Kemudian, penanganan SDM masyarakat juga akan dilakukan.

"Makanya saya mau cari tahu dulu, dari over kapasitas ini pelanggaran apa yang terbanyak. Kita cari tahu dulu ya," ungkapnya.

(csb/csb)

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.

Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.



Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.

Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

Palembang -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Olah TKP dan investigasi mendalam terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan tersebut.

Diketahui, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Erwedi Supriyatno mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi. Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

"Kami masih olah TKP dan pendalaman atas kejadian kerusuhan di lapas," katanya, Kamis (8/5/2025).

Erwedi menyebut dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan dipastikan tidak ada warga binaan yang kabur dari lapas.

"Kami belum tahu berapa warga binaan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Karena saat kerusuhan, petugas langsung keluar mengevakuasi diri tapi kita sedang melakukan investigasi karena tidak mungkin kerusuhan pecah secara spontan atau secara tiba-tiba," tuturnya.

Erwedi menjelaskan, jumlah warga binaan yang ada di lapas Muara Beliti ada 1.084 orang. Mereka dijaga oleh 86 orang petugas, ditambah petugas jaga setiap blok sejumlah 10 orang.

Dia mengakui bahwa jumlah warga binaan dengan petugas belum ideal, minimalnya dari 1.000 warga binaan harus ada 5 persen atau 50 persen untuk petugas penjaga tahanan.

"Kita akui memang Lapas Muara Beliti over kapasitas dan pada kejadian tersebut, over kapasitas memang mempengaruhi. Meski begitu, tidak dijadikan pembenaran untuk hal-hal seperti itu," katanya.

Erwedi mengatakan kelebihan kapasitas terjadi karena tingkat kejahatan yang tinggi, terutama narkoba. Maka dari itu, sistem hukum perlu dievaluasi karena tidak semua orang harus dipenjara.

"Kadang banyak orang melakukan pidana ringan karena sistem hukum di pidana maka dipidana seperti pengguna atau pemakai narkoba tidak perlu dipenjara cukup direhab, sehingga lapas tidak penuh," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang kabur saat kerusuhan tersebut.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Agung juga membantah terkait isu adanya penyanderaan yang dilakukan narapidana yang melakukan kerusuhan terhadap pegawai lapas.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, tidak ada yang kabur saat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

(dai/dai)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) terus berjuang secara berkelanjutan untuk mengubah image penjara dari yang suram jadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar Marselina Budiningsih menyatakan, perubahan image yang dilakukan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

?Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," ujar Marselina, Selasa (6/5/2025).



Hal tersebut, lanjut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektare yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," katanya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada 14 Mei 2025," tuturnya

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.

Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi diduga mengalami keracunan minuman keras oplosan. Satu di antaranya meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima jam 14.00 WIB diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD. Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," kata Humas RSUD Bukittinggi, Nugrahadi, Rabu (30/4) malam, dikutip dari Antara.

Sementara 22 narapidana lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

Direktur RSAM, Busril menyebut dua orang dalam keadaan kritis. Ia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4), dikutip dari Detik.com.

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi miras yang dioplos bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada (miras) yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," ujarnya menambahkan.

Kalapas Bukittinggi, Herdianto hanya membenarkan puluhan warga binannya dilarikan ke rumah sakit. Ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Benar ada warga binaan dirawat di rumah sakit. Namun untuk detail data selanjutnya. Saya minta rekan wartawan bersabar menunggu keterangan resmi bersama Kanwil Kemenkumham Sumbar yang menuju ke Bukittinggi," kata Herdianto, dikutip dari Antara.

Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti juga belum merespons konfirmasi terkait kabar tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

BUKITTINGGI - Sebanyak 22 narapidana dari Lapas Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) keracunan dan saat ini tengah mejalani perawatan dirawat di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Dalam peristiwa itu, satu napi tewas dan dua lainnya kritis dan dirawat di ICU.

Direktur RSUD dr. Achmad Mochtar, Busril membenarkan kejadian tersebut, para pasien tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bukittinggi itu sejak sore tadi.

"Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi tersebut diduga minuman sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya.

Sementata dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan korban ini masuk ke rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB.

"Dari analisa pasien Intoksikasi Alkohol (mabuk) yang menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia," ucapnya.

BUKITTINGGI, iNews.id - Sebanyak 22 narapidanaLembaga pemasyarakatan (Lapas) Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat dirawat di rumah sakit diduga keracunan. Seorang di antaranya tewas dan dua lainnya kritis. Belum diketahui penyebab keracunan puluhan napi tersebut.

Direktur RSUD dr Achmad Mochtar, Busril mengatakan, seluruh napi korban keracunan telah mendapat perawatan medis. "Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi ditahan tersebut kata Busril diduga minum sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya. 

Dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan, korban meninggal dunia dua jam setelah masuk ke rumah sakit.

“Korban masuk rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB,” katanya. 

Dia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga keracunan alkohol hingga menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia. 

Editor: Kastolani Marzuki