Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Upaya penerbitan Undang-Undang Pemindahan Narapidana (napi) atau transfer of prisoner (TOP) terus berlanjut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong UU ToP direalisasikan agar tidak membebani keuangan negara.

"Daripada membebani keuangan negara, kami kembalikan untuk menjalani hukuman di sana (negara asal narapidana)," kata Agus seusai kunjungan di kantor Imigrasi Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Agus mengatakan UU Pemindahan Narapidana kini sudah dirancang. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu akan diajukan dan dibahas di DPR RI.

Menurutnya, transfer napi antarnegara harus didasari UU. Hal itu diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, pemindahan juga didasari dari kesepakatan dua negara. Yakni, Indonedia dan negara asal narapidana.

"Kami akan lakukan secara resiprokal terhadap warga negara mereka," kata Agus.

Dilansir detikNews, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting.

Yakni, hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman. Karenanya, undang-undang itu diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

5 Narapidana Bali Nine Dipulangkan dari Indonesia ke Australia

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi warga negara (WN) Bangladesh usai menjalani masa hukuman 10 bulan penjara karena pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin, mengatakan WN Bangladesh tersebut atas nama Parvez.

Parvez dipidana karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.

"Pendeportasian merupakan tindakan administratif keimigrasian. Warga negara Bangladesh tersebut dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya ke Bangladesh," katanya.

Sebelumnya, Parvez diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Proses deportasi dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Pendeportasian merupakan komitmen Imigrasi Banda Aceh menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggar warga negara asing," kata Gindo Ginting.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan setelah selesai menjalani hukuman.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Namun, eksplorasi memiliki banyak tantangan di antaranya rasio suksesnya yang rendah.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk mendorong eksplorasi dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian kepastian hukum hingga kemudahan perizinan.

"Nyawa dari pertambangan itu ada di eksplorasi. Tanpa eksplorasi, nggak ada pertambangan. Nah, sementara masih cukup banyak cadangan kita yang belum dimanfaatkan untuk mendorong investasi masuk di eksplorasi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025). Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Karena eksplorasi itu bisnis yang sangat beresiko, global sukses rasionya pun itu rata-rata hanya 5%. Indonesia katanya lebih rendah, rata-rata 3%. Nah, faktor-faktor regulasi juga salah satu jadi indikator untuk melihat bahwa Indonesia ini ternyata agak menantang untuk masuk eksplorasi," sambung Hendra.

Hendra menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bagus prospek geologinya di dunia. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah memperbaiki aspek kebijakan demi menggenjot eksplorasi yang memiliki sukses rasio kecil.

Jika regulasi mendukung maka investasi yang masuk akan semakin banyak. Komoditasnya pun akan semakin beragam, tidak terpusat hanya pada nikel saja.

"Pesan buat pemerintah adalah segera mungkin kita harus dorong eksplorasi. Karena itu investasi akan banyak masuk kalau regulasi kita mendukung. Kalau eksplorasi kita hidup, cadangan kita akan banyak sehingga orang akan dengan mudah akan masuk ke berbagai fasilitas pengolahan pemurnian. Bukan hanya di nikel, tapi juga di bauksit, mangan dan lain-lain," bebernya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia adalah aturan divestasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tergolong ketat, yakni mewajibkan perusahaan asing melepas sahamnya ke pemerintah dalam periode waktu tertentu.

Meski berdampak positif bagi bangsa namun aturan itu berpotensi memberatkan langkah investor. Hendra menilai pemerintah sebenarnya bisa mengambil benefit selain dari kepemilikan saham, misalnya dari pajak dari kegiatan berusaha, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian nilai tambah ke negara.

"Karena di aturan divestasi kita ini sangat ketat ya. Jadi, menurut undang-undang, perusahaan setelah 10 tahun beroperasi itu secara bertahap harus melepaskan atau mendivestasikan saham asing. Sehingga nanti di tahun ke-15 kalau nggak salah ya, itu udah mayoritas milik nasional," tutup Hendra.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas mengadakan pertemuan dengan delegasi dari Kamboja. Pertemuan itu membahas pengadaan atase keimigrasian hingga penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

"Terkait imigrasi. Sharing (berbagi) informasi untuk capacity building dan pengiriman atase keimigrasian di Kamboja," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi dari Kamboja di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (19/5/2025).

Yuldi mengatakan pemerintah berharap permintaan atase imigrasi di Kedutaan Besar RI (KBRI) Phnom Phen dapat segera dikabulkan oleh pemerintah Kamboja. Ada prosedur yang akan dijalankan di kementerian dalam negeri Kamboja sebelum permintaan atase imigrasi Indonesia dikabulkan.

Nantinya, saat permintaan atase imigrasi itu dikabulkan, hubungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Kamboja akan semakin baik. Termasuk kecepatan dalam tukar informasi antara imigrasi Kamboja dan imigrasi Indonesia.

"(Kapan penempatan atase imigrasi Indonesia) kami maunya cepet. Mereka (Kamboja) akan lapor menterinya dulu. Karena, dirjen imigrasi Kamboja itu di bawah kementerian dalam negeri," kata Yuldi.

Selain soal atase, pertemuan itu juga membahas tentang upaya pencegahan TPPO. Banyak orang Indonesia yang kedapatan bekerja ilegal di Kamboja.

Salah satunya, warga Indonesia yang bekerja jadi tenaga administrasi perjudian daring atau online. Yuldi menyebut pengawasan terhadap orang Indonesia yang ke Kamboja untuk kerja jadi admin judi online akan ditindak.

Jika ada warga Indonesia yang ditengarai akan bekerja ilegal di Kamboja, paspornya akan dicabut. Selain penindakan itu, upaya lain yang jadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah pembinaan keterampilan kerja di sejumlah warga desa di Indonesia sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

"Ada yang sudah kami lakukan. Mencegah keberangkatan warga Indonesia ke sana dengan membatalkan. Kemudian membatalkan paspor bagi yang terindikasi melakukan kegiatan ilegal di Kamboja," katanya.

Video: 2 WNI Korban TPPO di Myanmar Punya Luka Tembak di Kaki

Video: 2 WNI Korban TPPO di Myanmar Punya Luka Tembak di Kaki

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung proses hukum kasus pemerasan modus minta jatah proyek Rp 5 triliun oleh Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim (54). Dia memastikan keanggotaan Kadin dari Salim dkk akan dinonaktifkan.

"Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Kota Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten," kata Anindya dalam keterangannya dilansir situs Kadin Indonesia, Minggu (18/5/2025).

"Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Kota Cilegon yang terlibat pemalakan," tambahnya.

Anindya menyesalkan peristiwa saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan. Sebab, saat diskusi berlangsung, terjadi adegan yang menimbulkan kesan intimidasi dan pemalakan.

"Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu," ucapnya.

Oknum Kadin Cilegon Jadi Tersangka

Sebelumnya, Muh Salim ditetapkan sebagai tersangka karena meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Ia langsung ditahan setelah gelar perkara dilakukan.

"Pada pukul 21.00 WIB, telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan," ujar Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Jumat (16/5).

Muh Salim diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi di lokasi proyek PT China Chengda Engineering. Selain terhadap Muh Salim, polisi menetapkan dua orang lain sebagai tersangka: Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri (50).

"Muh Salim dan Ismatullah menemui pihak PT Total (perwakilan PT Chengda) dan memaksa meminta proyek," kata Dian.

Dalam pertemuan itu, Ismatullah bahkan disebut menggebrak meja saat menuntut proyek tanpa melalui proses lelang. Sementara itu, Rufaji Jahuri diduga mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan.

Simak Video: Acungan Jempol Ketua Kadin Cilegon Usai Jadi Tersangka Pemerasan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kepri) menggelar layanan paspor massal bertajuk Eazy 1000 Passport. Layanan paspor di hari libur ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan layanan Eazy 1000 Passport ini dibuka selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5). Setiap harinya, Imigrasi membuka kuota untuk 500 orang yang akan mengurus paspor.

"Kami melihat banyak masyarakat kesulitan mengurus paspor di hari kerja. Maka akhir pekan menjadi waktu yang tepat. Inilah mengapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan," kata Ujo usai meninjau pelayanan Eazy Passport, Sabtu (17/5/2025).

Ujo menjelaskan bahwa kemudahan pelayanan paspor ini merupakan implementasi dari arahan Presiden RI dan kebijakan Kemenpan-RB terkait pelayanan publik yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan imigrasi kini bergerak menuju sistem digital dan transparan.

"Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Pelayanan ke depan tidak lagi bergantung pada kuota manual," ujarnya.

Ujo mengungkapkan, ke depannya Imigrasi Batam tengah merencanakan perluasan pelayanan paspor di beberapa lokasi di Batam. Saat ini unit pelayanan paspor baru tersedia di dua lokasi, yakni Batam Center dan Harbour Bay.

"Akan memperluas Unit Layanan Paspor ke lima lokasi di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Warga di Barelang atau Batuaji cukup ke ULP Sagulung. Tidak perlu lagi ke Batam Center. Ini bentuk nyata kehadiran negara," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, mengatakan dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini pihaknya melibatkan kelompok disabilitas. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar dapat berkarya di tengah masyarakat.

"Kami dalam pelayanan Eazy 1000 Passport ini melibatkan penyandang disabilitas. Karena pada kegiatan sebelumnya kami juga melibatkan mereka. Kali ini kami kembali menyertakan teman-teman disabilitas. Kami berdayakan agar masyarakat juga tahu bahwa mereka setara dengan kita, tidak ada perbedaan," ujarnya.

Pada pelayanan paspor yang dibuka selama dua hari itu, Hajar menyebut pihaknya melibatkan tujuh orang penyandang disabilitas. Mereka diberdayakan di bagian layanan pelanggan hingga penginputan data pemohon paspor.

"Ada tujuh orang yang bertugas di bagian layanan pelanggan untuk entri data. Sebelum pelayanan paspor hari ini, mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Mudah-mudahan, suatu saat ada kebijakan khusus yang memungkinkan mereka dapat lebih berkarya," ujarnya.

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam

Video: Puluhan WNA Pelanggar aturan keimigrasian Diamankan di Batam