Bisnis.com, JAKARTA — Terungkap dasar hukum penunjukkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menggantikan posisi Muliaman D. Hadad.

Merujuk Peraturan Pemerintah No.10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terdapat Bab XII yang mengatur tentang Ketentuan Penutup beleid yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.

Dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara.

“Untul pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Ketentuan penutup dalam PP No.10/2025 itu menjadi dasar hukum penunjukkan Rosan P Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Rosan yang saat ini rangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menggeser posisi Muliaman D. Hadad yang dilantik sebagai Kepala BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Setelah itu, Muliaman ditempatkan pada jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara. Muliaman berada di bawah Menteri BUMN Erick Thohirsebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara.

PP No.10/2025 juga mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Danantara. Dalam ayat 2 (a) Pasal 14 diatur bahwa kepala merangkap anggota membidangi paling sedikit fungsi sekretariat, audit, dan sumber daya manusia Danantara. Selanjutnya, ayat 3 Pasal 14 menambahkan bahwa Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab atas seluruh pengurusan operasional Danantara.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengibaratkan lembaga investasi anyar yang dipimpinnya sebagai seorang bayi super, yang seharusnya masih belajar merangkak tetapi diharapkan sudah bisa lari.

"Intinya, ini [Danantara] adalah bayi yang baru lahir tapi diharapkan sudah bisa langsung lari," ujar Rosan, pekan lalu.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Danantara mengarahkan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif besar ke perekonomian negara.

Bagaimanapun, sambungnya, pemerintah ingin agar perekonomian tumbuh hingga 8% pada 2029. Selama ini, komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah yaitu sekitar 54%.

Oleh sebab itu, Rosan menegaskan bahwa Danantara dibentuk agar investasi bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama ini, investasi masih hanya berkontribusi sekitar 28% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia meyakini Danantara bisa memberi kenyamanan lebih kepada para investor asing untuk menenangkan modalnya di Indonesia. Alasannya, investor asing bisa berkolaborasi dengan Danantara ke proyek tertentu.

"Kalau mereka melihat bahwa kita saja ikut berinvestasi, mereka akan lebih memberikan kepercayaan diri gitu. Istilahnya we put the skin on the game, lah, kita sama-sama investasi bareng," jelas Rosan. (Surya Dua Simanjuntak)

Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum sehingga Danantara dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," kata Rosan.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis.

Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan.

Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod akan menyerahkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Hal itu disampaikan oleh Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi melalui pesan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya pihak Danantara telah menyelesaikan dan melakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan agar Danantara bisa segera beroperasi.

“Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara,” kata Anto melalui keterangan tertulis.

Ia menyampaikan pihaknya kini tengah mengupayakan supaya ketika PP dan Perpres terkait diterbitkan, KemenPAN RB dapat langsung mengesahkan kebijakan tersebut.

“Agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB,” pungkas dia.

Sebelumnya Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah mengungkapkan bahwa Danantara akan berperan sebagai badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

“Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap; badan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya,” kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News