Makassar (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan "Best Law Service" dalam ajang “Pelindo Legal Forum 2025” yang diselenggarakan di Ciawi, Bogor.

"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik di lingkungan perusahaan," kata Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty di Makassar, Kamis malam.

Dia mengatakan, penghargaan ini juga menjadi bukti nyata atas komitmen Pelindo Regional 4 dalam memberikan layanan hukum terbaik dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Menurut dia, penghargaan Best Law Service ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim legal di Pelindo Regional 4.

"Kami terus berkomitmen untuk memberikan layanan hukum yang profesional, responsif, dan inovatif guna mendukung operasional perusahaan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis juga menegaskan bahwa Pelindo Regional 4 akan terus meningkatkan kualitas layanan hukum dengan menerapkan teknologi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pelindo Regional 4 untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan hukum terbaik, sejalan dengan visi perusahaan dalam mengelola pelabuhan, yaitu menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia.

Abdul Azis mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Pelindo Regional 4 dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan layanan hukum yang profesional dan terpercaya.

Pelindo Legal Forum 2025 yang digelar di Bogor pada 24 -26 Februari 2025 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan semua praktisi hukum yang ada di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk berdiskusi dan berbagi wawasan mengenai praktik hukum terbaik di dunia kepelabuhanan.

Dalam ajang tersebut, Pelindo Regional 4 dinilai unggul dalam berbagai aspek, termasuk kepatuhan hukum, inovasi dalam pelayanan hukum, serta kontribusinya dalam membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel di lingkungan perusahaan.

Dengan pencapaian ini, Pelindo Regional 4 semakin menegaskan perannya dalam mendukung transformasi dan penguatan tata kelola hukum yang berkelanjutan di lingkungan Pelindo.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan bahwa proses merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo masuk ke dalam kajian hukum dan ekonomi.

Pembahasan aspek formal dan keekonomian itu merupakan fase awal dari aksi gabungan ketiga entitas perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan tersebut. Tiko memastikan, hasil kajian akan disampaikan di akhir kuartal I-2025.

"Nah itu sedang kita kaji, ada kajian hukumnya termasuk kajian ekonominya. Mungkin nanti triwulan I akhirlah (2025) kita share hasilnya seperti apa," ujarnya di Depok, Jumat (27/12/2024). "Jadi itu yang kedua itu sedang kita lakukan kajian di situ ya," paparnya.

Menurut dia, dalam kerangka integrasi perbaikan pengelolaan sektor pelabuhan akan berdampak baik bagi manajemen kapal. "Yang kedua kita sedang mengkaji mengenai integrasi, seperti Pak Erick sampaikan, integrasi antara BUMN di pelabuhan. Pada akhir Minggu juga saya ke Pelni ini antara integrasi antara Pelindo sebagai pengelola pelabuhan dengan pengelola kapal ferry, ASDP," paparnya.

Tiko meyakini dampak dari konsolidasi ketiga perseroan juga akan menekan biaya logistik di sektor kelautan. Selain itu, juga memperluas dan menguatkan ekosistem transportasi kapal laut. Dengan demikain, pada akhirnya jangkauan menjadi semakin luas dengan biaya yang semakin murah.

"Tujuannya gimana supaya biaya logistik laut dan juga ekosistem transportasi penumpang di laut itu bisa semakin terintegrasi dengan jangkauannya semakin luas dan dengan biaya yang semakin murah buat para pelanggannya," jelasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa merger Pelni dan ASDP Indonesia Ferry ke Pelindo sudah mendapat dukungan penuh dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Rencana aksi korporasi tersebut pun sudah diskusikan oleh kedua belah pihak.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama Kolaborasi BUMN kembali memperluas cakupan program Pelita Warna, dengan meluncurkan tahap terbaru di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu.

Dua tahun, program ini sukses diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, karena itu inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberdayakan warga binaan (WB) Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Department Head Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Febrianto Zenny melalui keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo bersama sejumlah BUMN lainnya dalam mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan warga binaan.

"Kami ingin warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu memiliki keterampilan praktis sebagai bekal untuk hidup mandiri usai masa pembinaan. Untuk itu, Program Pelita Warna diimplementasikan dengan berbagai kegiatan seperti seminar anti-narkoba, pelatihan keterampilan serta pengadaan fasilitas pendukung, termasuk BUMN Coffee Corner," kata Febrianto.

Menurutnya, program itu menitikberatkan pemberdayaan warga binaan dengan dukungan pengembangan fasilitas di rutan seperti penyediaan akses air bersih siap konsumsi untuk mendukung kesehatan warga binaan.

"Kami berharap inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak positif secara langsung, tetapi juga menginspirasi lembaga pemasyarakatan lain untuk menerapkan program serupa," ujarnya.

Pelita Warna sendiri merupakan inisiatif program TJSL yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, Pelita Warna dirancang untuk tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga manfaat berkelanjutan bagi warga binaan.

"Kami ingin memastikan warga binaan tidak hanya diberdayakan, tetapi juga dipersiapkan secara maksimal untuk dapat reintegrasi ke masyarakat. Program ini sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara BUMN dan lembaga pemerintah dapat menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan," ucap Febrianto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi keberlanjutan program Pelita Warna.

"Terima kasih kepada Pelindo dan BUMN yang telah mendukung rehabilitasi di Lapas Cipinang selama dua tahun terakhir. Kini, program ini hadir di Rutan Pondok Bambu. Kami berharap inisiatif seperti ini dapat direplikasi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia," katanya.

Pada program terbaru ini melibatkan kolaborasi tujuh BUMN, yaitu Askrindo, IFG, Airnav, PT PP, WIKA, Pelni, dan ASDP. Berbagai pelatihan keterampilan seperti barista, make-up artist, dan pijat refleksi menjadi fokus utama program.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024