Penambahan Kewenangan Kejaksaan di RUU KUHAP, Ini Saran Praktisi Hukum untuk DPR
Masyarakat minta DPR terbuka dengan draf RUU KUHAP. [485] url asal
#ruu-kuhap #revisi-kuhap #pelemahan-kejaksaan #kejaksaan-agung #wewenang-kejaksaan-agung #penyidik #penyidikan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pembahasan RUU KUHAP terus menuai sorotan publik, itu lantaran dalam pembahsan tersebut DPR RI dan pemerintah dinilai tidak transfaran dan terkesan menutup akses sehingga publik tidak tahu persis draf mana yang sedang dibahas.
Hal itu disampaikan Praktisi Hukum Tezar Yudhistira dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) dengan tema Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP di Universitas Islam Jakarta (UIJ), Rabu (19/2/2025).
“Kawan-kawan di DPR RI atau pemerintah untuk membuka akses. Mana sih draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu mana, artinya apa, biar kita masyarakat, teman-teman mahasiswa semua bisa memberikan masukan. Itu penting menurut saya,” katanya.
Terkait dengan munculya kecurigaan adanya perebutan kekuasaan penyidikan, Tezar menyebut dari dua draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu terdapat perbedaan. Tetapi di Pasal 6 rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang saat ini dibahas itu memang ada penambahan penyidikan, ada penambahan penyidik.
“Tapi di draf yang satu itu bicara tentang penyidik dari pejabat suatu lembaga yang disebutkan disitu secara jelas itu adalah penyidik dari kejaksaan dan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.
“Ini artinya di RUU KUHAP yang baru ini ada nih tambah penyidik, dan draf yang baru saya terima tadi itu namanya bukan penyidik dari pejabat suatu lembaga melainkan penyidik tertentu. Jadi ada beda narasi tapi yang pasti ada penambahan penyidik,” kata dia.
Terkait dengan kewenangan, Tezar berpendapat harusnya ada di undang-undang intansi atau lembaga terkait, contohnya KPK ada di KPK, terus juga Kejaksaan ada di Kejaksaan.
Memang, kata dia, di undang-undang Kejaksaan sendiri, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan, tapi penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Apa itu? Yang pertama terkait dengan hak asasi manusia, terus terkait dengan tindak pidana korupsi.
“Tapi ketika kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara umum, ini perlu dipikirkan. Kekuasaan ini harus dibatasi artinya, pembagian tugas dan fungsinya harus jelas, siapa yang melakukan penyidikan siapa yang melakukan penuntutan,” Imbuhnya.
“Di kitab undang-undang hukum acara yang saat ini masih berlaku, itu jelas pembagian kekuasaanya, dimana kawan-kawan polisi itu sebagai penyelidikan dan penyidik terus kemudian kawan-kawan dari kejaksan itu sebagai penuntut,” Tambahnya.
Lebih lanjut Tezar menegaskan, perlu ada kesepakatan bahwa RUU KUHAP harus goal sepaket, tetapi memang terkait dengan isi dan subtansinya pemerintah juga DPR itu harus mendengar aspirasi.
BACA JUGA: Berkat Kecerdasan Ilmuwan Iran, Program Nuklir tak Dapat Diserang atau Dibom Sekalipun
“Jangan sampai, ini disahkan kemudian akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Karena saya enggak bisa membayangkan ketika kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana umum bukan yang sifatnya tertentu, tambah nih pekerjaan pekerjaan mereka. Pertanyaanya, apakah mereka sudah siap dari sarana dan prasarananya,” ujar dia.
“Polisi saja yang sampai ada di tingkat kecamatan, polsek bahkan sampai di pospol tiap kelurahan belum maksimal. Harus kita akui apalagi kejaksaan. Kita percaya mampu, tapi ini PR yang banyak, PR yang perlu dipenuhi,” kata Tezar.
Pakar Hukum UB Harap Jangan Ada Pelemahan Kejaksaan Lewat RUU KUHAP
Pakar hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mendorong kejaksaan tegas mengungkap kasus besar. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan tidak dilemahkan. [404] url asal
#universitas-brawijaya #pakar-hukum #kejaksaan #malang #fachrizal-afandi #pelemahan-kejaksaan-lewat-ruu-kuhap #pentingnya-revisi-kuhap #korupsi #posisi-kejaksaan #kuhp #politik #universitas #pemberantasan #pidan
Malang - Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi mendorong peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.
"Kejaksaan diharapkan dapat terus berperan sebagai lembaga penegak hukum yang tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi," ujar Fachrizal berbincang dengan detikJatim, Minggu (16/3/2025).
Menurut Fachrizal, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk itu, lanjut Fachrizal, cukup disayangkan jika dalam RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi.
"Jaksa harus diberikan kewenangan yang jelas, dan tertuang dalam KUHAP. Jika dihapus, maka ada upaya untuk melemahkan posisi kejaksaan melalui perubahan dalam RUU KUHP," tuturnya.
"Dimana mengharuskan jaksa untuk melapor kepada polisi sebelum melakukan penyidikan," sambungnya.
Fachrizal menekankan pentingnya revisi KUHAP dalam memperkuat kewenangan jaksa sebagai penyidik. Agar tidak ada pengaturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.
Selain itu, kata Fachrizal, dalam upaya penegakan hukum harus dilakukan secara independen, tanpa intervensi politik, dan pengangkatan Jaksa Agung perlu melibatkan check and balance dari DPR.
"Ini untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Karena kasus korupsi sering kali memiliki dimensi politik karena pelakunya adalah pejabat yang memiliki kekuasaan," ungkapnya.
Kembali lagi pada RUU KUHAP, Fachrizal menilai peran dan kewenangan kejaksaan perlu diperkuat melalui revisi undang-undang.
Agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi secara efektif dan independen.
"Upaya untuk melemahkan kejaksaan harus dihindari, dan penting untuk memastikan bahwa jaksa memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan penyidikan tanpa intervensi dari pihak lain," tegasnya.
(irb/iwd)