Istanbul (ANTARA) - Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Selasa (8/4) menolak mekanisme baru yang diusulkan Israel untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Mereka menegaskan tidak akan mentolerir “manipulasi pendudukan atas nasib kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Dalam pernyataan resminya, kantor tersebut menjelaskan bahwa mekanisme tersebut akan melibatkan tentara Israel atau perusahaan swasta yang berafiliasi dengan militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung kepada keluarga-keluarga di Gaza.

Rencana tersebut dinilai “tidak dapat diterima, baik dari bentuk maupun substansinya,” serta disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Kantor Media Gaza juga menuduh Israel menggunakan mekanisme tersebut sebagai sarana untuk memperkuat kontrol serta melakukan pemerasan politik terhadap warga sipil.

Mereka memperingatkan bahwa rencana ini membahayakan keselamatan warga karena memaksa mereka berkumpul di titik distribusi yang berisiko menjadi sasaran serangan atau menimbulkan ancaman keamanan.

Sejak 2 Maret, Israel telah memblokir masuknya pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza dengan menutup perlintasan perbatasan.

Langkah itu memperparah krisis kemanusiaan yang sudah menyebabkan kelaparan meluas.

Kantor Media Gaza menyebut mekanisme tersebut sebagai “upaya transparan untuk melegitimasi pendudukan ilegal” dan menilai Israel berusaha menghindari tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan.

Mereka juga menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas segala dampak krisis kemanusiaan, termasuk krisis kesehatan dan kelangkaan pangan, yang timbul akibat penghalangan distribusi bantuan.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth pada Senin melaporkan bahwa militer Israel berencana mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah beberapa pekan blokade, menyusul kekhawatiran akan tuntutan hukum.

“Israel diperkirakan akan kembali mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa pekan ke depan, atau bahkan lebih cepat, setelah lima pekan menghentikan pasokan,” tulis surat kabar tersebut.

Disebutkan pula bahwa para komandan militer dan anggota parlemen membahas pentingnya melanjutkan pengiriman bantuan pangan guna menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat menyeret tokoh-tokoh militer dan politik tingkat atas, khususnya di Komando Selatan IDF (Angkatan Darat Israel).

Surat kabar itu menambahkan bahwa militer Israel berencana meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan ke depan. Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional, namun tidak akan melibatkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Israel telah mengepung Gaza selama 18 tahun. Serangan besar-besaran belakangan ini menyebabkan 1,5 juta dari total 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Penutupan perbatasan oleh pemerintah Tel Aviv semakin mendorong wilayah tersebut ke jurang kelaparan.

Kantor Media Gaza mendesak komunitas internasional, negara-negara donor, dan PBB untuk menolak rencana “berbahaya” itu dan mencari jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan.

Mereka menyatakan bahwa PBB adalah lembaga yang “paling dapat dipercaya dan berkomitmen pada standar kemanusiaan,” serta menyerukan kepada rakyat Palestina untuk bersatu menentang “kebijakan berbahaya” Israel.

Sejak 18 Maret, militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan di Gaza. Serangan itu telah menewaskan hampir 1.400 orang, melukai lebih dari 3.600 lainnya, dan menghancurkan kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang telah ditandatangani pada Januari lalu.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu berjanji akan meningkatkan serangan ke Gaza, bersamaan dengan upaya penerapan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah tewas dalam gempuran brutal Israel di Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

Dalam Opini Penasihat yang dikeluarkan pada Juli 2024, ICJ menegaskan bahwa “hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat terwujud melalui penarikan penuh dan tanpa syarat Israel dari wilayah pendudukan — yang tidak bisa dijadikan objek tawar-menawar,” jelas mereka.

“Disayangkan bahwa delapan bulan setelah Opini Penasihat ICJ, sebagian besar negara masih mengabaikan kewajiban hukum mereka — dan kelalaian ini dapat membuat mereka turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum internasional, sebagaimana telah disimpulkan oleh pengadilan,” tambah para pakar.

Mereka menyambut baik sejumlah inisiatif dari beberapa negara sejak Oktober 2023 untuk melindungi hak asasi manusia dan mempertahankan sistem multilateral, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan dan Nikaragua terhadap Israel di ICJ, serta keterlibatan negara-negara pihak ketiga dalam proses hukum tersebut.

Para pakar juga menyoroti pelimpahan kasus Palestina ke ICC oleh Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chili, dan Meksiko.

Mereka turut mengapresiasi dukungan terhadap penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.

Selain itu, mereka mencatat sejumlah negara yang telah mengakui negara Palestina, seperti Armenia, Bahama, Barbados, Irlandia, Jamaika, Norwegia, Slovenia, Spanyol, serta Trinidad dan Tobago.

“Masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan,” tegas mereka.

Anggota pendiri Hague Group terdiri atas Bolivia, Kolombia, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal, dan Afrika Selatan.

Menurut para pakar, negara-negara itu telah berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sementara ICJ dalam kasus Afrika Selatan vs Israel, serta mematuhi surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Den Haag/Istanbul (ANTARA) - Sejumlah pakar hukum internasional menyatakan bahwa rencana mantan Presiden AS, Donald Trump, untuk “mengambil alih” Gaza dan secara paksa mengusir warga Palestina adalah melanggar hukum internasional.

Para ahli yang diwawancarai Anadolu menegaskan bahwa usulan Trump untuk mengusir warga Palestina dan menempatkan Gaza di bawah kendali AS merupakan kelanjutan dari kebijakan sistematis pemindahan paksa yang telah berlangsung sejak 1948.

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.

John Quigley, profesor hukum di Universitas Negeri Ohio, AS, mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Gaza adalah keturunan warga Palestina yang diusir dari rumah mereka pada tahun 1948 dan mereka berhak untuk kembali.

"Penduduk Gaza berada dalam posisi hukum yang cukup unik. Mayoritas dari mereka adalah keluarga dari orang-orang yang diusir dari daerah asal mereka di Palestina pada tahun 1948. Ini mencakup sebagian besar populasi Jalur Gaza," katanya

"Mereka memiliki hak untuk kembali ke tanah asal mereka di Palestina, yang sejak 1948 telah diambil alih oleh Israel," papar Quigley.

Menurutnya, rencana Trump jelas melanggar hukum.

"Jelas bahwa tindakan AS untuk secara sepihak masuk dan mengambil alih Gaza tanpa persetujuan rakyat Palestina adalah tindakan ilegal. Gaza adalah wilayah mereka, dan mereka memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk. Tidak ada satu pun negara di Eropa yang dapat menerima bagian dari wilayahnya diambil alih oleh pihak luar tanpa persetujuan. Namun, itulah yang disarankan oleh Trump," ujarnya.

Quigley juga mencatat bahwa retorika serupa telah digunakan oleh para menteri Israel sebelumnya.

"Adalah hal yang sangat aneh jika setelah terjadi genosida terhadap suatu populasi, solusi yang ditawarkan justru mengusir seluruh penduduknya. Trump mungkin tidak akan mengakui bahwa genosida telah terjadi, tetapi itu adalah fakta yang ada. Dalam kasus genosida, ada kewajiban untuk memberikan reparasi guna memperbaiki situasi yang terjadi. Mengusir warga dari wilayah mereka jelas bukan cara yang benar, melainkan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak mereka," tegasnya.

Pemindahan paksa adalah kejahatan perang

Susan M. Akram, profesor hukum klinis di Universitas Boston, AS, mengatakan bahwa rencana Trump melanggar berbagai ketentuan hukum internasional.

"Pemindahan paksa sendiri merupakan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasal 45 dan 49 Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa individu maupun kelompok, serta deportasi dari wilayah pendudukan," paparnya

"Selain itu, Pasal 147 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa deportasi atau pemindahan paksa individu yang dilindungi (termasuk warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran) adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini tidak hanya termasuk dalam kategori kejahatan perang, tetapi juga merupakan elemen dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida," jelas Akram.

Akram menekankan bahwa Statuta Roma secara jelas mendefinisikan pemindahan paksa warga sipil sebagai kejahatan perang.

"Pasal 8 Statuta Roma secara eksplisit merinci unsur-unsur kejahatan perang dalam pemindahan paksa warga sipil, sementara Pasal 7 mencakup deportasi atau pemindahan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjutnya.

Ia juga menyoroti tanggung jawab hukum AS di bawah hukum internasional.

"Terlibat dalam tindakan genosida adalah kejahatan yang terpisah dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida. Kasus yang diajukan oleh Nikaragua terhadap Jerman di Mahkamah Internasional (ICJ) berkaitan dengan isu ini. Negara lain juga dapat dituntut, dan individu yang bertanggung jawab atas perintah tindakan genosida dapat dimasukkan dalam kasus di ICC," tegasnya.

"Selain itu, hasutan untuk melakukan genosida, termasuk seruan pemindahan penduduk, juga dapat diproses secara hukum, baik di ICC maupun di pengadilan domestik," tambahnya.

Kebijakan Sistematis Sejak 1948

Nijmeh Ali, dosen di Universitas Otago, Selandia Baru, mengatakan bahwa kebijakan pemindahan paksa ini bisa berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pejabat Israel maupun AS.

"Pejabat AS yang memberikan bantuan militer atau perlindungan diplomatik dapat diperiksa berdasarkan Pasal 25(3)(c) karena membantu dan bersekongkol dalam kejahatan ini," tutur Ali.

"Selain itu, berdasarkan yurisdiksi universal, negara-negara seperti Belgia, Spanyol, dan Afrika Selatan memungkinkan penuntutan atas kejahatan perang di mana pun kejahatan itu terjadi. Ini berarti bahwa pejabat Israel dan AS bisa menghadapi surat perintah penangkapan di pengadilan asing," ujarnya.

Ali juga menyoroti bahwa pejabat Israel secara terbuka mendukung rencana Trump karena sejalan dengan pernyataan mereka sebelumnya mengenai pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

"Pejabat Israel tidak menyembunyikan dukungan mereka terhadap rencana Trump untuk melakukan pemindahan massal warga Palestina di Gaza. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang telah dibuat oleh menteri dan politisi Israel, terutama di awal perang. Mereka secara terbuka, tanpa batasan etika maupun hukum, mengungkapkan niat untuk mengosongkan Gaza dan menggantinya dengan permukiman Yahudi," jelasnya.

Pernyataan yang menyebutkan "pembersihan etnis" dan penghapusan permanen warga Palestina menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan bagian dari kebijakan yang lebih luas, ungkap Ali.

"Bagian dari proyek yang lebih besar ini mungkin dikemas dengan istilah 'kemakmuran' dan 'persoalan kemanusiaan', seperti yang disampaikan oleh Trump. Bagi warga Palestina, pemindahan paksa telah menjadi kebijakan yang terus berlangsung sejak 1948, yang membuat sebagian besar dari mereka menjadi pengungsi," tambahnya.

"Dalam konteks ini, pembunuhan massal, penghancuran, dan penciptaan kondisi yang tidak layak huni di Gaza dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya niat genosida, sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional," ucap Ali.

Gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, setelah 15 bulan perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.200 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Dewan Nasional Palestina (PNC) pada Sabtu (14/12) mengecam pengeboman Israel terhadap gedung Balai Kota Deir Al-Balah di Gaza tengah dan sebuah sekolah yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi.

PNC juga menyatakan tindak Israel itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional, serta serangan yang disengaja terhadap warga sipil tak berdaya."

"Apa yang terjadi di Gaza adalah kejahatan kemanusiaan besar yang mencerminkan kebrutalan pendudukan dan diamnya dunia atas penderitaan rakyat yang tertindas dan terkepung," demikian pernyataan PNC (Parlemen Organisasi Pembebasan Palestina) dalam sebuah pernyataan resmi.

PNC menyoroti bahwa serangan terhadap gedung Balai Kota Deir Al-Balah dan Sekolah Menengah Al-Majda Waseela, tempat para pengungsi mencari perlindungan, adalah "serangan langsung terhadap warga sipil tak berdaya, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak."

Dewan Nasional mendesak komunitas internasional dan "dunia yang bebas" untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan pembantaian dan bencana ini serta mencapai keadilan bagi rakyat yang telah lama menantikan kebebasan dan martabat.

Dewan juga menekankan pentingnya mengakhiri "blokade rasis dan perang berdarah" yang diberlakukan di Jalur Gaza serta mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Sebelumnya pada Sabtu, 10 warga Palestina, termasuk Wali Kota Deir Al-Balah, Diab Al-Jarou, tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan gedung Balai Kota tersebut.

Serangan udara Israel juga menghantam Sekolah Menengah Al-Majda Waseela di Gaza City, yang penuh sesak dengan para pengungsi, menewaskan tujuh warga Palestina, termasuk anak-anak.

Israel telah melancarkan perang genosida terhadap Jalur Gaza, yang sejak serangan kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023, telah merenggut lebih dari 44.800 korban jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Memasuki tahun kedua genosida di Gaza, kecaman internasional terus meningkat, dengan pejabat dan lembaga menyebut serangan tersebut serta pemblokiran bantuan kemanusiaan sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan sebuah populasi.

Bulan lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024