Jakarta (ANTARA) - Organisasi masyarakat (Ormas) Mathlaul Anwar menyarankan Pemerintah untuk mengambil sikap tegas dengan membubarkan ormas yang secara keseluruhan atau beberapa anggotanya melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan negara.

Ketua Umum Ormas Mathlaul Anwar Kiai Haji Embay Mulya Syarif menilai ormas harus menjalankan fungsi kaderisasi agar para anggotanya mampu menjadi agen perdamaian dan persatuan bangsa, sehingga semua ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.

"Nilai-nilai Pancasila itu yang harus dijunjung oleh semua ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas secara umum. Kalau melanggar nilai-nilai Pancasila, ya ditutup saja atau dibubarkan," ungkap KH. Embay dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dia menekankan bahwa Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa sebagai bentuk supremasi hukum.

Sebelumnya, Pemerintah telah membubarkan beberapa ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang terbukti bertentangan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kendati demikian, menurut Embay, akan lebih baik jika tindakan pembubaran yang dilakukan Pemerintah juga diikuti dengan kebijakan lanjutan yang mampu membatasi ruang gerak dari para mantan anggota ormas radikal.

Dia mencontohkan, salah satunya seperti HTI yang sudah dibubarkan, tetapi sebagian besar orang-orangnya tidak ditangkap. Dengan begitu, berbagai tokoh eks HTI seharusnya ditangkap.

"Saat ini mereka tetap jalan terus tanpa adanya HTI sebagai organisasinya, media dakwah mereka ke masjid-masjid masih berjalan, melalui media sosial juga terus aktif. Pemerintah harus tegas, kalau perlu blokir media mereka atau tangkap tokoh-tokohnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan ormas merupakan wadah bagi kesamaan ide dan gagasan sekelompok warga negara yang tergabung di dalamnya.

Meski belakangan ini muncul banyak kontroversi terhadap eksistensi ormas, tetapi dirinya menuturkan bahwa ormas merupakan salah satu produk sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa.

Untuk itu, kata dia, adanya sebagian ormas yang bermasalah tidak menjadikan keseluruhan ormas yang ada ikut mendapatkan stigma sosial.

Ulama senior asal Banten itu pun menyampaikan bahwa sejatinya ormas berfungsi sebagai pengikat kesatuan masyarakat, khususnya ormas keagamaan. Hal itu dinilai perlu dijaga muruahnya.

Embay pun bercerita tentang adanya mantan anggota kelompok radikal yang ikut bergabung dengan Mathlaul Anwar setelah mereka bersedia mengucapkan ikrar setia NKRI dan telah menjalankan hukumannya.

Selain itu, dia juga menyampaikan komitmen Mathlaul Anwar sebagai salah satu ormas keagamaan tertua dan terbesar di Banten.

Dikatakan bahwa organisasi Mathlaul Anwar selalu memposisikan diri agar sejajar dengan landasan bernegara RI, sehingga patut dicontoh bagi kelompok masyarakat lainnya.

“Kalau di Mathlaul Anwar kan kami tegas. Bahkan kami punya mantan-mantan napi teroris yang sekarang sudah lunak," ungkap Embay.

Melunaknya sikap para mantan narapidana terorisme, lanjut dia, terjadi karena Mathlaul Anwar memiliki sikap tegas untuk membina dan mengawasi.

Apabila ada anggota organisasi yang melanggar dasar negara, ia mengatakan pihaknya tak segan memecat orang itu karena Mathlaul Anwar tidak akan kompromi soal hukum.

Oleh karena itu, Embay berharap agar Pemerintah Indonesia bisa menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan paripurna, sebagai bentuk konsistensi terhadap berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, diharapkan pula agar Pemerintah bisa bersikap tegas terhadap segala bentuk upaya destabilisasi nasional, baik secara daring (online) maupun luring (offline).

"Jangan sampai hanya karena ada pihak yang mendukung partai tertentu atau diperkirakan dekat dengan kekuasaan, lalu pihak ini bisa seenaknya saja bertindak di luar koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan (Jaksel) menindak sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian pada 2024 sebagai upaya pengawasan di wilayah itu.

"Pengawasan keimigrasian sebanyak 683 tempat dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kemang Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan jenis pelanggaran keimigrasian terbanyak didominasi oleh izin tinggal melebihi batas waktu (overstay) melebihi 60 hari yakni sebanyak 27 pelanggaran.

Kemudian mengganggu ketertiban umum serta tidak menaati peraturan sebanyak 27 pelanggaran.

"Negara dengan jumlah pelanggar terbanyak adalah China, Sudan dan Nigeria," ujarnya.

Selain tindakan administratif keimigrasian, pihaknya juga melakukan tindakan projustitia terhadap tiga orang warga negara Nigeria.

Tiga orang itu masing-masing melanggar Pasal 119 ayat (1) UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan berbagai instansi dengan mengadakan operasi gabungan keimigrasian dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), rapat kegiatan TIMPORA, lokakarya (workshop) serta sosialisasi keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen melakukan pengamanan kegiatan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, Warga Negara Jepang sebanyak 12.525 orang dan Warga Negara India sebanyak 7.324 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun, warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, Warga Negara India sebanyak 454 orang dan Warga Negara China sebanyak 329 orang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024