Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Mereka kabur dengan cara membobol tembok dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Peristiwa itu terjadi pada Miggu (27/4/2025) pukul 03.00 WIB. Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat.

Lima orang dari delapan tahanan yang kabur merupakan pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat. Sementara, tiga lainnya dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," kata Lispono dilansir detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Pihaknya kini tengah melakukan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek. Petugas jaga pada saat kejadian juga tengah diperiksa.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polres Lahat menyatakan sebanyak delapan tahanannya melarikan diri dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4) sekitar pukul 03.00 WIB.

Lima dari delapan tahanan yang kabur adalah pelaku penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat. Sementara tiga lainnya pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Daftar delapan tahanan yang kabur:

Berdasarkan informasi dari Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono yang disitat Detik Sumatera Selatan, para tahanan menjebol dinding kamar mandi di bagian samping gedung Tahti.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi," kata Lispono pada Minggu.

Setelah menjebol tembok para tersangka dikatakan menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres. Aksi mereka tidak terekam kamera keamanan karena tak terjangkau.

Lispono menyampaikan pihaknya sedang melakukan pengejaran, menyisir hutan-hutan di sekitar Polres Lahat dan patroli di jalur-jalur keluar kota serta merazia seluruh polsek.

Petugas yang jaga pada saat kejadian juga tengah diperiksa Propam Polres Lahat untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan mereka dalam pelarian.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri dari sel tersebut.

Delapan tahanan yang kabur ini yakni lima orang pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat, dan tiga dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Kasi Humas Polres Lahat Iptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat. Delapan tahanan ini kabur dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," katanya, Minggu.

Menurutnya saat ini sedang dilaksanakan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Saat ini, kata dia, Propam Polres Lahat tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan dalam pelarian para pelaku.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan narapidana korupsi tak disediakan makanan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut usulan itu hanya sebatas ungkapan emosi.

"Boleh dipenjara paling terpencil dengan keamanan maksimum, tapi ya tetap harus dikasih makan, nanti melanggar HAM. Mungkin itu ungkapan kemarahan, kejengkelan terhadap koruptor, 'jangan dikasih makan!' itu gapapa," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Boyamin menyebut usulan itu tentu tidak bisa dilakukan. Bahkan dia mengusulkan KPK agar memaksimalkan hukuman mati.

"Saya kira itu ungkapan kejengkelan, tapi kalau dipraktikkan nggak bisa karena itu melanggar HAM. Ya sudah dihukum mati aja, toh korupsi ada hukuman mati kalau dalam keadaan bencana, kalau seumur hidup ya harus dikasih makan, nanti kalau tidak malah dianggap kejam kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3/2025).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai harus ada hukuman yang lebih berat, salah satunya ialah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

Simak juga Video: Tekad Prabowo Basmi Koruptor Demi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada kemungkinan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menganggap pengembalian kerugian atau asset recovery lebih penting dibanding sekadar menghukum koruptor.

"Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik, dibandingkan sekadar hanya menghukum," kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Supratman mengatakan apa yang dikatakan Prabowo tidak berlaku serta-merta. Dia mengatakan pemerintah akan membahas lebih detail persoalan tersebut.

"Tetapi presiden sama sekali pasti tidak menganggap bahwa itu bisa dilakukan serta-merta. Nah, karena itu, teman-teman bisa nanti menunggu langkah konkret selanjutnya setelah diberi arahan kepada kami," tuturnya.

Dia mengatakan selama ini koruptor telah dihukum membayar uang pengganti. Namun, menurut dia, hal itu belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

"Kan selama ini juga faktanya bahwa negara setelah orang dihukum membayar uang pengganti dan lain-lain sebagainya tapi tidak sesuai dengan besaran kerugian negara," ujarnya.

Dia mengatakan langkah untuk memaafkan pelaku tindak pidana memang memungkinkan. Bahkan, menurut dia, bisa saja dilakukan tanpa perintah Presiden.

"Cuma saya beri tahu bahwa apakah memungkinkan? Memungkinkan. Apakah lewat Presiden? Tanpa lewat Presiden pun sekarang memungkinkan," katanya.

"Denda damai itu untuk seluruh tindak pidana. Namun demikian peraturan turunannya yang belum dulu kami minta disepakati antara pemerintah dan DPR itu cukup peraturan Jaksa Agung. Tetapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah peraturan Jaksa Agung itu sudah diselesaikan atau belum," sambungnya.

Prabowo Bilang Koruptor Mungkin Dimaafkan Jika Kembalikan Uang

Sebelumnya, Prabowo meminta koruptor mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara. Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Prabowo menyebutkan mereka mungkin akan dimaafkan.

"Saya dalam minggu minggu ini, bulan bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan, dong," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

Prabowo memastikan akan memberikan cara mengembalikan uang korupsi. Dia bisa memberikan opsi agar pengembalian uang rakyat dilakukan secara diam-diam.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Dia meminta semua menaati hukum yang ada.

"Kemudian, hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa dan negara bayarlah kewajiban mu, asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak mungkin mundur," ujarnya.

Simak juga video: KPK Pamer Kinerja 5 Tahun, Tangani 597 Kasus-Aset Recovery PNBP Rp 2,4 T

[Gambas:Video 20detik]

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai wacana mengampuni koruptor asal mengembalikan yang telah dicuri kepada negara berbahaya. Selain berbahaya juga bertentangan dengan undang-undang (UU).

"Ide ini mungkin punya tujuan baik, tetapi justru berbahaya dan bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 31 99 Jo 20 Tahun 2001 di situ disampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Sehingga meskipun pelaku tindak pidana itu telah mengembalikan hasil pidana korupsi yang dilakukannya, itu tidak menghapuskan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

Dia menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh tidak diproses hukum hanya dengan mengembalikan kerugian negara. Menurutnya para koruptor hanya gentar apabila ditindak secara hukum.

"Secara hukum saat ini, tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, secara praktek, tidak mungkin juga para pelaku tindak pidana korupsi mau mengembalikan hanya karena kata-kata, hanya karena omon-omon," ujarnya.

"Pelaku tindak pidana korupsi itu akan gentar dengan bentuk penindakan. Jadi mereka tidak akan gentar hanya dengan diancam secara lisan meskipun presiden sekalipun. Karena selama ini toh mereka sudah lolos dari jeratan aparat penegak hukum," ucapnya.

Dia menilai koruptor tetap harus ditindak tegas. Dia berharap aparat penegak hukum dapat berkolaborasi melakukan pemberantasan korupsi.

"Menurut saya yang diperlukan justru adalah bentuk penindakan yang tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan instrumen hukum yang saat ini yaitu ditegakkan dengan apart penegak hukum secara kolaboratif antara kepolisian, kejaksaan, KPK harus saling bahu membahu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsikhususnya dalam bentuk penindakan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuh Prabowo.

Selain itu, Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.